Pendapatan Dibawah Rp150.000 Per Bulan, Bebaskan Guru Dari Keterhinaan

Harian Terbit/Alee
Pendapatan Dibawah Rp150.000 Per Bulan, Bebaskan Guru Dari Keterhinaan
Ilustrasi guru sedang melakukan aktivitas mengajar (ist)

Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim mendorong agar Mendikbud Nadiem Makarim menempatkan guru pada posisi terhormat.

"Kami juga menangkap keinginan Nadiem Makarim untuk menempatkan guru pada posisi terhormat, dan karena itu IGI mendorong agar Menteri Nadiem Makarim memastikan guru-guru yang mengisi ruang kelas adalah guru-guru yang memiliki status yang jelas," ucap Ramli di Jakarta, Minggu.

Guru-guru yang mengisi ruang kelas hendaknya memiliki masa depan yang jelas dan memiliki pendapatan yang tidak berada di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).

Ramli juga meminta Mendikbud mampu membebaskan guru dari keterhinaan dengan pendapatan yang bahkan jauh lebih rendah dari buruh bangunan.

"Menteri Nadiem harus berjuang ekstra keras terkait ketersediaan guru ini, jika pendidikan kita terus menerus dibiarkan dikelola oleh orang-orang yang status gurunya tidak jelas dan pendapatannya di bawah Rp150.000/bulan maka “lompatan” yang dijanjikan tak akan pernah terwujud," ujar Ramli.

Dia menjelaskan lebih dari satu juta tenaga pendidikan tidak jelas statusnya dan pendapatannya. Bahkan penghasilannya jauh lebih rendah jika dibandingkan buruh bangunan.

Ramli juga menambahkan prinsip guru tanpa tanda jasa sudah harus diubah, mengingat kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari semakin berat. Oleh karena itu, guru Indonesia harus ditempatkan pada posisi yang mulia dengan diberikan pendapatan yang layak. 

Ramli juga menegaskan jika Nadiem tidak sanggup menuntaskan masalah guru, maka jangan pernah berharap pendidikan akan lebih baik. Apalagi masalah utama kita hari ini ada pada pendidikan dasar dan pendidikan vokasi atau kejuruan. 

Terbelenggu

Mendikbud Nadiem Makarim memuji, melihat, dan mengakui guru terbelenggu.

"Kami melihat pesan Pak Mendikbud dalam pidato Hari Guru Nasional (HGN sifatnya bias dan paradoksal. Di satu sisi, pada halaman pertama poin satu hingga delapan, Pak Menteri memuji, melihat, dan mengakui guru terbelenggu. Sisi lain, pada halaman dua, Pak Menteri menginginkan perubahan dari guru," kata Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo di Jakarta, Minggu.

Dia menambahkan perubahan dari guru saja tidak cukup, melainkan harus ada regulasi yang mengatur hal itu. Perubahan dari guru jika tidak didukung dengan payung hukum yang dikeluarkan Kemendikbud, maka tidak akan berjalan dengan baik.

"Kami sebagai pengurus FSGI berharap Pak Menteri mengeluarkan regulasi dan perubahan untuk menuju perubahan itu. Sehingga perubahan itu bisa dari atas ke bawah dan bawah menuju ke atas," kata dia.

Dalam salinan pidato HGN yang sudah tersebar di media sosial, Mendikbud Nadiem Makarim mengajak guru melakukan perubahan di ruang kelas.

Guru, kata dia, selama ini terbelengu dengan aturan administrasi sehingga sulit mengenali potensi siswa yang berbeda-beda.

Heru mengakui bahwa selama ini memang tugas administrasi cukup menyita waktu mereka. Contohnya, kata dia, dalam pembuatan perencanaan pembelajaran beserta evaluasi, yang mana dinilai cukup tebal.

"Waktu guru tersita, sehingga sulit mengenali potensi anak didiknya," kata dia.