Suding: Jangan Karena Pakai Cadar dan Celana Cingkrang Muncul Bahasa Radikal

Safari
Suding: Jangan Karena Pakai Cadar dan Celana Cingkrang Muncul Bahasa Radikal

Jakarta, HanTer - Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Suding menegaskan, agar pelaku kekerasan jangan digeneralisir dengan agama tertentu, sehingga menyudutkan umat. 

"Diksi radikal, saya kurang setuju. Karena diksi radikal distigmatisasi kepada agama," ujarnya.

Suding menjelaskan, bahwa radikal itu ada sejak dulu. Namun, untuk saat ini, banyak kalangan mempertanyakan definisi radikal yang dimaksud pemerintah, dengan mengaitkan pada cara berpakaian. 

"Jangan karena persoalan celana cingkrang dan jidat hitam dan cadar kemudian muncul bahasa radikal. Apa hubungannya, kan tidak begitu. Saya minta diksi radikal itu dipikir ulang, bagaimana kata radikal itu diganti dengan kekerasan, ekstrimis," paparnya.

Suding mengungkapkan diksi radikal juga pernah tenar pada masa Orde Baru (Orba) yang berkaitan mengarah ke gerakan kiri. Tapi pasca Orbade Baru ini, bergeser pemahaman ke arah kanan. "Di beberapa kejadian juga dilakukan oleh nonmuslim di Selandia Baru dan lain-lain itu kan kekerasan. Apakah kita nggak bisa gunakan diksi ekstremis atau kekerasan?" jelasnya. 

Politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini
menyarankan agar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan kajian ulang terhadap diksi radikalisme. Jika mengacu pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) radikal artinya mendasar kepada hal yang prinsip. Oleh karena itu disarankan kata radikalisme diganti dengan violent extremism atau kekerasan ekstrem.

"Saya minta, diksi radikal ini dipikirkan ulang bagaimana agar kata radikalisme diganti dengan violent extremism," ujarnya.

Seremonial

Sementara itu, anggota  Komisi III DPR RI Achmad Dimyati mengatakan, sejauh ini masih terlalu banyak seremonial-seremonial yang dilakukan pemerintah dalam menangkal terorisme dan radikalisme ekstrim, namun hal tersebut tidak menyelesaikan masalah hingga akarnya. Padahal ada beberapa faktor seseorang terpapar radikalisme seperti ketidakpahaman akan ilmu agama.

“Pemerintah jangan terlalu banyak seremonial seperti membuat surat keputusan bersama 11 menteri atau program-program yang membuat ada anggaran dan program baru yang prosesnya menjadi panjang dan ruwet,” kata Achmad Dimyati di Jakarta, Minggu (24/11/2019).