Humprey Djemat Diminta Sebut Nama, Pengamat: Calon Menteri Dipalak Rp500 Miliar Bukan isapan Jempol

Safari
Humprey Djemat Diminta Sebut Nama, Pengamat: Calon Menteri Dipalak Rp500 Miliar Bukan isapan Jempol

Jakarta, HanTer - Pernyataan Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat yang menyebut ada bakal calon menteri Presiden Joko Widodo yang diminta partai politik uang kontribusi Rp500 miliar, bukan isapan jempol. Disebutkan, dalam dunia politik praktik jual beli jabatan bukan hal baru.

“Jadi, pernyataan Humprey Djemat bahwa ada calon menteri diminta uang sebesar Rp500 miliar bukan sekadar isapan jempol tapi memang seperti itu realitasnya. Apalagi Humphrey ketua umum parpol dan juga lama berkecimpung dalam dunia politik. Uang tersebut untuk mengisi kas parpol,” kata Direktur Eksekutif Government Watch (Gowa) Andi Saputra kepada Harian Terbit, Senin (25/11/2019).

Menurutnya, supaya pernyataan Humprey itu berdasarkan fakta, bukan isapan jempol, tetap harus diseriusi penelusurannya. "Panggil Pak Humphrey supaya pernyataannya memang berdasarkan fakta, sehingga bukan hanya sekadar isu,” ujar Andi.

Jadi, sambung Andi, pernyataan  Humprey Djemat bahwa ada calon menteri diminta uang sebesar Rp500 miliar bukan sekadar isapan jempol tapi memang seperti itu realitasnya. Apalagi Humphrey adalah sosok yang menjadi ketua umum parpol dan juga lama berkecimpung dalam dunia politik. Tapi jumlah yang diminta dan disediakan calon sebesar Rp 500 miliar itu mesti didalami lagi.

"Panggil Pak Humphrey supaya pernyataannya memang berdasarkan fakta, sehingga bukan hanya sekadar isu. Oleh karena itu tetap harus diseriusi penelusurannya," tandasnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Institute for Strategic and Development (ISDS) Aminudin mengatakan, harusnya Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat melaporkan hal tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tentu lebih baik Humphrey menyebut saja partai mana yang dia maksud atau inisialnya. Sehingga tidak menimbulkan fitnah.

"Kalau perrnyataan Pak Humphrey benar maka ini salah satu fenomena bahwa kabinet pemerintahan sekarang terbentuk dari politik dagang sapi," ujar Aminudin kepada Harian Terbit, Minggu (24/11/2019).

Aminudin menuturkan, jika pernyataan Humphrey benar, maka dugaan ada politcal will dari pusat kekuasaan untuk membentuk pemerintahan Kleptokrasi atau korupsi. Oleh karena itu terdapat hubungan saling kait mengait dengan dilumpuhkannya semua sektor pengawasan terutama KPK. 

Apalagi, lanjutnya, pemerintahan sekarang juga telah menunjuk seorang politisi yang berdasar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama menjabat kepala daerah yang merugikan keuangan negara ratusan milyar bahkan trilyunan menjadi petinggi BUMN.

"Lontaran Pak Humprey adalah bagian agenda besar pemegang kekuasaan untuk mencuri besar-besaran uang rakyat seperti yang pernah dilontarkan ICW (Indonesian Corruption Watch)," jelasnya.

Preseden Buruk 

Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Syamsudin Alimsyah mengatakan, jika pernyataan Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat benar ada calon menteri yang diminta Rp500 miliar agar bisa duduk di kabinet Jokowi-Maruf benar maka hal ini berita yang mengagetkan dan perlu ditelusuri kebenarannya. 

"Ini peristiwa tidak hanya preseden buruk tapi membuka peluang korupsi menjadi semakin subur," ujarnya.

Syamsudin menuturkan, adanya dugaan permintaan Rp500 miliar akan menguatkan resiko politik kompromi. Karena sejatinya menteri benar benar profesional dan menjadi kewenangan mutlak presiden dan bebas tekanan parpol. Kehadiran atau keterpilihan kader parpol dalam jajaran kabinet mestinya tidak dimaknai sebagai representasi parpol melainkan krahliannya.  Karena refresentasi parpol sudah ada di DPR.

Tak Ada Bukti

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi menyebut pernyataan Humphrey Djemat tidak didukung bukti dan bisa dipertanggungjawabkan. "Ini ngawur, tak bisa dipertanggungjawabkan. Agar gentle sebut saja siapa orangnya dan partainya, sehingga tidak menjadi fitnah politik," tutur Baidowi.

Dia mengatakan, tidak mungkin elit parpol meminta uang hingga ratusan miliar kepada calon menteri. Dan tidak mungkin calon menteri bersedia memberi uang Rp500 miliar ke parpol karena gaji sebagai menteri yang akan diterima adalah tidak sebanding. 

"Lagian menghitung Rp500 M itu dari mana? Gaji menteri lima tahun berapa? Kapan baliknya? Belum lagi kalau diganti di tengah jalan, makin tidak ketemu rumus pengembaliannya," ujarnya.

Rp500 Miliar

Diketahui, Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat mengungkap ada bakal calon menteri Presiden Joko Widodo yang diminta partai politik uang kontribusi agar disodorkan namanya. Uangnya bernilai fantastis hingga Rp 500 miliar.

Humphrey menyebut orang tersebut sudah disukai Presiden Joko Widodo. Namun, kemudian ada partai yang mendekatinya. "Saya sudah mendengar dari calon menteri yang sebenarnya itu pilihan dari Jokowi, dia mau di-endorse partai politik tersebut, dia tidak harus kasih uang untuk itu, tapi harus ada komitmen selama dia menjadi menteri, harus bisa kontribusi Rp 500 miliar," ujar Humphrey dalam diskusi di kawasan Matraman, Jakarta, Minggu (24/11/2019).

Humphrey menolak menyebutkan partai apa yang dia maksud. Namun, dia mengatakan, orang tersebut menolak tawaran partai karena harus membayar uang.

"Karena dia memang orang profesional ya, itu tentu against dari pada esensi dari hati nuraninya, dia tidak mau. Kalau dia mau, dia bisa, karena diminta uang pun dia tidak punya, karena dia seorang profesional, keahliannya memang dibutuhkan oleh presiden," jelasnya.

Humphrey menyebut, tidak menutup praktik demikian juga terjadi ke calon menteri lainnya. Dia berharap partai politik berbenah dengan sistem rekrutmen yang tidak transaksional.

"Tapi kalau terjadi seperti ini kemungkinan bisa terjadi dengan yang lain kan. Jadi praktik semacam ini sudah jadi preseden. Kebetulan itu teman saya," kata dia.