DPR : Upaya Pemerintah Tangkal Radikalisme Belum Tuntaskan Akar Masalah

safari
DPR : Upaya Pemerintah Tangkal Radikalisme Belum Tuntaskan Akar Masalah

Jakarta, HanTer - Anggota  Komisi III DPR RI Achmad Dimyati  mengatakan, sejauh ini masih terlalu banyak seremonial-seremonial yang dilakukan pemerintah dalam menangkal terorisme dan radikalisme ekstrim, namun hal tersebut tidak menyelesaikan masalah hingga akarnya. Padahal ada beberapa faktor  seseorang terpapar radikalisme seperti ketidakpahaman akan ilmu agama,

 

 

“Pemerintah jangan terlalu banyak seremonial seperti membuat surat keputusan bersama 11 menteri atau program-program yang membuat ada anggaran dan program baru yang prosesnya menjadi panjang dan ruwet,” kata Achmad Dimyati di Jakarta, Minggu (24/11/2019).

 

Legislator Fraksi PKS itu menuturkan, selain diakibatkan oleh ketidakpahaman secara menyeluruh akan ilmu agama. Faktor utama seseorang terpapar radikalisme ekstrim juga  ketidakstabilan emotional quotient dan spiritual quotient, serta ketimpangan ekonomi, sehingga menjadi ekstrim dan main hakim sendiri terhadap sesuatu hal yang dianggapnya salah.

 

Menurutnya, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah, khususnya pihak Kepolisian, yaitu mendorong dilakukannya deradikalisasi dan pendidikan kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, kyai, dan ulama yang dilakukan secara efektif dan bukan bagi-bagi program atau anggaran.

 

Dimyati menyampaikan, early warning atau sistem deteksi dini sebenarnya bisa dilakukan oleh kepolisian dengan cara berkoordinasi guna mengaktifkan aturan lapor 1x24 jam bagi para tamu, serta memantau dengan serius dan membina daftar hitam atau merah yang semua datanya dimiliki oleh kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN).

 

Ia mengatakan, caranya adalah terlebih dahulu melakukan koordinasi secara aktif bersama pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mempunyai wewenang hingga ke tingkat RT dan RW melalui pemerintah daerah, kecamatan, desa, kepolisian, dan juga struktur kelembagaan pemerintah yang sama dalam satu cakupan wilayah.

 

“Polri jangan memberikan ruang pada daftar hitam atau merah. Pemerintah sebagai eksekutif atau eksekutor mestinya mengajak tokoh-tokoh mayarakat, tokoh agama, kyai, ulama, untuk bersama-bersama terlibat melakukan deradikalisasi dan pendidikan keepada masyarakat, khususnya pada mereka yang masuk daftar hitam atau merah. bukan bagi-bagi program atau anggaran tapi benar-benar bekerjasama dengan efektif," tandasnya.

 

Sementara itu Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Suding juga menyarankan agar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan kajian ulang terhadap diksi radikalisme. Jika mengacu pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) radikal artinya mendasar kepada hal yang prinsip. Oleh karena itu disarankan kata radikalisme diganti dengan violent extremism atau kekerasan ekstrem.

 

"Saya minta, diksi radikal ini dipikirkan ulang bagaimana agar kata radikalisme diganti dengan violent extremism," ujarnya.

 

Politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan, agar pelaku kekerasan jangan digeneralisir dengan agama tertentu, sehingga menyudutkan umat. "Diksi radikal, saya kurang setuju. Karena diksi radikal distigmatisasi kepada agama," ujarnya.

 

Suding menjelaskan, bahwa radikal itu ada sejak dulu. Namun, untuk saat ini, banyak kalangan mempertanyakan definisi radikal yang dimaksud pemerintah, dengan mengaitkan pada cara berpakaian. "Jangan karena persoalan celana cingkrang dan jidat hitam dan cadar kemudian muncul bahasa radikal. Apa hubungannya, kan tidak begitu. Saya minta diksi radikal itu dipikir ulang, bagaimana kata radikal itu diganti dengan kekerasan, ekstrimis," paparnya.

Suding mengungkapkan diksi radikal juga pernah tenar pada masa Orde Baru (Orba) yang berkaitan mengarah ke gerakan kiri. Tapi pasca Orbade Baru ini, bergeser pemahaman ke arah kanan. "Di beberapa kejadian juga dilakukan oleh nonmuslim di Selandia Baru dan lain-lain itu kan kekerasan. Apakah kita nggak bisa gunakan diksi ekstremis atau kekerasan?" jelasnya.