Gaya Kepemimpinan Picu Kegaduhan

Ahok Diprediksi Benturan dengan Direksi dan Pekerja

Safari
Ahok Diprediksi Benturan dengan Direksi dan Pekerja
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok

Jakarta, HanTer-- Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok resmi ditunjuk sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero). Meski menjadi Komut, sejumlah pengamat masih meragukan perilaku Ahok bisa berubah seperti yang dilakukannya saat menjadi Gubernur DKI.

Direktur Eksekutif Indonesian Club, Gigih Guntoro memprediksi, keberadaan Ahok akan memicu benturan yang keras di internal Pertamina. Pola kerja ahok selama menjabat gubernur DKI jadi cerminan bahwa ia menciptakan banyak tekanan ke bawahannya.

“Bawahan pasti akan bekerja dibawah tekanan sehingga akan memicu ketidakharmonisan yang berujung juga terhadap bisnis Pertamina kedepan. Akan terjadi benturan Ahok dengan direksi dan serikat pekerja,” kata Gigih dihubungi Harian Terbit, Jumat (22/11/2019).

Satu sisi, kata Gigih, energi Ahok ini penting dan seharusnya dipakai untuk menghabisi mafia migas yang merugikan Negara. “Namun saya melihat kecenderungan Ahok memaksa kehendak dan arogan masih ada,” papar Gigih.

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman mengatakan, jika gaya kepemimpinan Ahok sewaktu menjabat gubernur DKI dibawa-bawa ke Pertamina maka tentu akan ada reaksi dari serikat pekerja Pertamina. Apalagi sejak awal kemunculan wacana Ahok menempati posisi komisaris di Pertamina telah menimbulkan gejolak menolak.

"Kita lihat apakah gejolak itu akan berlangsung lama atau sebentar saja," ujar Yusri Usman kepada Harian Terbit, Jumat (22/11/2019).

Terkait apakah Ahok mampu mengelola Pertamina, Yusri menuturkan, tugas Komisaris hanya mengawasi dan memberikan arahan yang kurang benar dan memacu serta meningkatkan kinerja direksi. Tugas Komisaris tidak berkaitan dengan operasional yang merupakan wilayah dan tugas direksi. Oleh karenanya tugas Komisaris hanya menyarankan dan mengoreksi kebijakan direksi yang tidak sesuai RKAP (Rencana kerja Anggaran Perusahaan).

"Kalau terjadi intervensi yang berlebihan malah bisa terjadi ketegangan antara direksi dengan komisaris. Akibatnya bisa mandek banyak program yang sudah disepakati di RKAP, baik untuk rencana investasi kilang dan infrastruktur di hulu dan hilir dalam meningkatkan pelayanan Pertamina kepada masyarakat," paparnya.

Temannya Jokowi

Ekonom Salamudin Daeng mengemukakan, keputusan pak Jokowi membawa ahok dalam lingkaran oligarki kekuasaan itu hal yang wajar, Ahok temannya Presiden Jokowi. “Jokowi naik daun kan sama sama dengan Ahok. Jabatan Komisaris gajinya besar, jadi itu adalah imbalan yang wajar. Ahok bisa bawa pulang uang Rp38 miliar setahun,” kata Salamudin kepada Harian Terbit.

Namun komisaris ini bukan jabatan yang menetukan BUMN jadi hebat. Jabatan komisaris adalah jatah untuk bagi kue di BUMN. Komisaris dibagi kepada tim sukses, parpol, partai pendukung, partai pengusung presiden yang menang pemilu.

Setiap pemenang pemilu pasti melakukan yang demikian. “Saya rasa Pak Jokowi juga sudah membagi rata jabatan ke teman teman dan koleganya. Termasuk anak teman teman dan koleganya. Jadi kalau satu jabatan komisaris dibagi presiden Jokowi ke Ahok adalah baguian yang sangat wajar sebagai temannya preside,” paparnya.

Tapi apakah bisa para komisaris menjalankan fungsinya yang sebetulnya tidak terlalu penting dalam BUMN ? Selama ini belum pernah komisaris punya peran. Apalagi peran kritis, belum pernah terjadi.

Pasalnya, ujar Salamudin, karena banyak komisaris tidak tau masalah di BUMN. Lagi pula kalau kritis atau jujur dia komisaris tidak bisa dapat proyek. Karena proyek kewenangan direksi.

Terpisah, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan berpendapat,

Ahok harus bisa merengkul semua pihak, termasuk SP Pertamina. “Jangan sampe nanti tetap menimbulkan kegaduhan,” ujarnya.

Menurutnya, sebagai Komut tantangan Pertamina kedepan akan sangat berat. Mengingat Komut sebagai perpanjangan tangan pemerintah serta sebagai pengawas Direksi Pertamina.  

“Pengawasan terhadap kinerja Direksi adalah mutlak. Transparansi, efisiensi, pemotongan birokrasi dan semangat GCG harus diberlakukan. Mekanisme reward and punishment bisa dilakukan tanpa ada like and dislike terhadap karyawan Pertamina,” saran Mamit.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, Ahok resmi ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). "Insya Allah sudah putus dari beliau (Presiden Jokowi), Pak Basuki akan jadi Komut (Komisaris Utama) Pertamina," kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Erick Thohir menyampaikan hal tersebut seusai berbicara empat mata dengan Presiden Jokowi di beranda Istana Merdeka sekitar 10 menit.

"Nanti akan didampingi pak Wamen (Wakil Menteri BUMN) Pak Budi Sadikin menjadi wakil Komisaris Utama. lalu, nanti juga ada direktur keuangan yang baru, Ibu Emma (Emma Sri Martini) dari yang sebelumnya Dirut Telkomsel," tambah Erick.