Adhie Massardi: Nama Ahok Sudah Negatif di Masyarakat

safari
Adhie Massardi: Nama Ahok Sudah Negatif di Masyarakat

Jakarta, HanTer— Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie
Massardie mengatakan, nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah
negatif di mata masyarakat Indonesia. OItulah sebabnya mantan Gubernur
DKI Jakarta itu tidak layak untuk menjadi pimpinan di BUMN.


“Nama Ahok ini kan sudah sangat negatif di masyarakat, dia juga bukan
tokoh publik yang benar. Artinya dia menjabat sebagai Gubernur, Wakil
Gubernur ada masalah di DKI, baik pengelolaan anggaran maupun dari
kepemimpinan dia, sehingga menimbulkan kontroversi yang luar biasa,”

ujar Adhie saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bertema "Tolak
Ahok Pimpin BUMN Milik Rakyat" di Jakarta, Kamis (21/11/2019).
Adhie menilai, ketika nama Ahok diangkat kembali, tentu saja memori
orang akan teringat kembali atas persoalan hukum yang ditimbulkan Ahok
dan tidak terselesaikan.
“Nah kemarin itu Bangsa Indonesia itu baik-baik saja, jadi untuk urusan
Ahok telah selesai saat dia masuk penjara, clear masyarakat juga diam,
sudah merasa terlampiaskan kekesalannya,” papar Adhie.
Belum lagi, lanjut mantan Jubir Presiden Gusdur ini, nama Ahok juga
diduga terlibat dalam sejumlah dugaan korupsi besar seperti RS Sumber
Waras hingga pembelihan lahan maupun pembelian lahan DKI sendiri di
Cengkareng.
“Maupun soal Transjakarta, pengelolaan dana CSR, kemudian penggunaan
dana yang off budget, dana-dana non budgeter. Kemudian bagaimana
Ahok bersikap saat mengerahkan tentara dan polisi untuk menghadapi
rakyat waktu penggusuran. Rekaman ini kan muncul kembali (ke
permukaan),” pungkas Adhie.
Adhi menegaskan, pada dasarnya Erick Tohir mempunyai integritas
sehingga bisa menolak keinginan Jokowi terhadap Ahok. Tapi karena hal
tersebut tidak dilakukan maka artinya Erick sepakat dan satu visi yang
sama dengan Jokowi. Karena tanggungjawab keseluruhan BUMN ada di
tangan Erick. Oleh karena itu mengapa Erick mau mempertaruhkan
reputasinya demi Ahok.
"Kalau Erick mempertahankan Ahok maka artinya dia tidak faham
manajemen perusahaan publik yang mengutamakan kepentingan
masyarakat. Kalau ini dipaksakan maka tata kelola negara kita berantakan.
Padahal kita harus menanggunglangi berbagai krisis yang ada di depan
mata," paparnya.
Tidak Pantas
Sementara itu Koordinator Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima)
Sya'roni mengatakan, Ahok tidak pantas masuk BUMN seperti di
Pertamina atau PLN. Karena saat ini Pertamina merupakan salah satu

perusahaan besar yang memberikan keuntungan besar untuk negara. Oleh
karena itu Pertamina harusnya dijaga dan dikelola dengan baik dan jangan
ada gangguan yang menghadang Pertamina. Apalagi keberadaan Pertamina
juga untuk kepentingan publik.
Sya'roni memutuskan, jika Ahok dipaksakan masuk BUMN, maka
piihaknya bersama jaringan aktivis akan membangun opini bahwa jangan
sampai terjadi Ahok masuk sebagai petinggi di BUMN yang sedang sehat.
Apalagi Ahok mantan terpidana sehingga tidak layak untuk memimpin
perusahaan BUMN. Jaringan aktivis akan menolak Ahok karena
mempunyai tanggung jawab moral kepada bangsa dan rakyat Indonesia.
Harus Konsisten
Direktur Indonesian Resources Studie (Iress), Marwan Batubara
mengatakan, masyarakat Indonesia harus konsisten menjalankan hukum.
Apalagi pasal 1 ayat 3 UUD 45 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara
hukum. Oleh karena itu jika hendak diangkat sebagai petinggi BUMN harus
proses hukum atau aturan main yang sudah tertulis demi tegaknya
keadilan. Oleh karena itu dipaksanya Ahok jadi petinggi BUMN karena ada
nuansa politik.
"Ahok tidak punya pengalaman dan kompoten pimpin perusahaan. Apalagi
BUMN seperti Pertamina merupakan sektor yang strategis. Oleh karena itu
yang dibutuhkan itu keahlian juga latar belakang tehnis yang menyangkut
hajat hidup orang banyak," paparnya.
Marwan menegaskan, ketahanan energi nasional tidak bisa begitu saja
pengelolaannya diserahkan kepada orang yang tidak qualified. Marwan
menyebut bakal masuknya Ahok menjadi petinggi BUMN karena karena
kebijakan dari Jokowi. Harusnya berani menolak ketika ada pihak yang
menekan agar memasukan Ahok menjadi petinggi BUMN. Jokowi
harusnya hadapi tekanan tersebut dan jangan tunduk.
"Saya yakin rakyat akan berada dibelakang Pak Jokowi untuk menghadapi
masalah ini," paparnya.

#Aji   #Masardi