Ditolak Serikat Pekerja, Ahok Bakal Dihadang Demo

safari
Ditolak Serikat Pekerja, Ahok Bakal Dihadang Demo

Jakarta, HanTer— Sejumlah kalangan menolak Basuki Tjahaja Purnama
menjadi direksi maupun komisaris di PT Pertamina. Penolakan antara lain
disampaikan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). FSPPB
khawatir dengan sikap Ahok yang kerap membuat kegaduhan, keributan
sering berkata kotor. Hal ini bisa berujung pada bisnis dan pelayanan
Pertamina ke depan.


Tokoh FSPPB Khanafie mengatakan, FSPPB dengan tegas menolak Ahok
untuk menjadi petinggi Pertamina. Jika pun Ahok tetap dipaksakan
menjadi petinggi Pertamina, Khanafie menyebut masih terlalu dini
berandai andai Ahok menjadi petinggi Pertamina.

“Karena ruang dialog dan diskusi masih terbuka luas. Komunikasi dan
diskusi saya rasa cara paling baik, efektif dan produktif," paparnya, Jumat
(22/11/2019)

Khanafie tidak menjawab apakah FSPPB tetap menolak Ahok dan
menggelar demo. Ia hanya tersenyum ketika tanya demo seperti apa yang
akan digelar FSPPB.

Demo Besar

Sementara itu, Presidium Pergerakan Andrianto memprediksi jika Presiden
Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir tetap memaksakan mantan
Gubernur DKI Jakarta itu menjadi bos di Pertamina, akan dihadang
berbagai aksi demo dari berbagai elemen yang mencintai Pertamina milik
rakyat.

“Pastinya seluruh elemen bangsa harus menolak Ahok ke BUMN manapun.
Bagaimanapun Ahok sudah terpidana. Hal ini akan jadi preseden buruk
kedepannya. Mohon kita sayangi BUMN, dan BUMN jangan lagi dipolitisir.
Pasalnya beban BUMN itu sudah sangat berat.” ujar Andrianto.

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit
Setiawan. Menurutnya, kalau Ahok dipaksakan masuk Pertamina, bakal
terjadi aksi-aksi demo.

“Apakah demo besar-besaran dan berjilid-jilid, itu yang belum bisa
dipastikan. Mengingat pro kontra ini begitu besar. Saya kira pemerintah
harus lebih berhati-hati lagi dalam penunjukan Ahok,” papar Mamit
kepada Harian Terbit, Kamis (21/11/2019).

Mamit berharap, jika memang bener Ahok ditempatkan di Pertamina,
sebaiknya diberikan untuk bekerja. Mampu gak dia memberikan
perbaikan, jika tidak ya harus dikritisi terus.

“Karena kalau pemerintah sudah tetapkan, kita masyarakat bisa apa? Cuma
bisa teriak dan kritik aja. Tapi dengan begitu besarnya pro kontra, saya
harap pemerintah berpikir lagi untuk menempatkan Ahok. Jangan sampai
kembali menimbulkan perpecahan di masyarakat,” paparnya.

Kasus Korupsi

Sebelumnya, belasan mahasiswa yang mengatasnamakan Mahasiswa
Pemuda untuk Sang Merah Putih, menggelar aksi demonstrasi
menolak Ahok menjadi bos di salah satu perusahaan badan usaha milik
negara (BUMN). Aksi digelar di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin
(18/11/2019).

Dilansir Suara.com, puluhan massa tampak membawa atribut berupa
sepanduk bertuliskan 'Tolak Ahok Jadi Bos BUMN #KampusMerahPutih'.

Salah satu orator mengatakan, aksi menolak Ahok sebagai bos di salah satu
perusahaan BUMN tidak ada kaitannya dengan status yang bersangkutan
sebagai mantan narapidana kasus penistaan agama.

Dia mengatakan, penolakan tersebut lantaran Ahok diduga terlibat
beberapa kasus korupsi saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Atas
adanya dugaaan kasus korupsi sangat relevan bagi kami menolak bapak
Ahok," ujar sang orator di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin
(18/11/2019).

Sang orator juga menilai, masih banyak tokoh yang memiliki kompetensi
lebih jika dibandingkan Ahok. Karenanya, dia menilai dipilihnya Ahok
sebagai bos salah satu perusahaan BUMN merupakan bentuk
pengkhianatan terhadap masyarakat.

Alasan Menolak

Sebelumnya Presiden FSPPB Arie Gumilar menegaskan, ada beberapa
alasan FSPPB menolak Ahok menjadi petinggi Pertamina. Di antaranya
Ahok merupakan sosok yang kerap membuat keributan. "Kita tahu perilaku
Pak Ahok itu kan kata-katanya kasar, sering bikin keributan," kata Arie,
Jumat (15/11/2019).

"Pertamina ini perusahaan strategis, yang menjamin untuk seluruh rakyat
dalam suplai BBM. Kalau di dalamnya nanti dibikin gaduh gimana bisa
maksimal melayani masyarakat" sambung Arie

.
Menurut Arie, Ahok tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (Permen)
tentang syarat BUMN untuk menjabat di Pertamina, baik tingkat Komisaris
maupun Dewan Direksi.

";Salah satunya di situ kan ada tidak punya
masalah keterkaitan dengan masalah hukum, kemudian berperilaku baik,"
tuturnya.


Arie berharap, bos Pertamina bisa diisi oleh orang dalam. Apalagi banyak
orang dalam Pertamina yang lebih pantas.

"Kalau ditanya siapa sih yang
pantas? yang pantas pasti pengambil keputusan lah yang tahu. Kalau dari
kami bahwa yang paham Pertamina. Yang paham Pertamina ya pastinya
orang Pertamina. Ya silahkan pilihlah kader-kader Pertamina. Saya pikir
tidak kurang orang Pertamina kader-kader yang baik," jelasnya.