Rizal Ramli Minta Jokowi Eling

Ahok Disebut Kerap Bikin Masalah dan Buat Gaduh

Safari/Alee
Ahok Disebut Kerap Bikin Masalah dan Buat Gaduh
Tokoh nasional Rizal Ramli

Jakarta, HanTer—Tokoh nasional Rizal Ramli meminta Presiden Joko Widodo eling karena mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selalu bikin masalah.

“Dia terus menyeret Pak Jokowi kebawah, masa harus dipaksakan masuk BUMN, jadi masalah baru lagi. Sebab Ahok tidak punya corporate experience,” kata Rizal Ramli, akrab disapa RR kepada Harian Terbit, Rabu (20/11/2019).

Selain pernah bermasalah dengan hukum, menurut Rizal Ramli, Ahok tak punya pengalaman korporasi. Kalaupun Presiden Jokowi ingin keturunan Tionghoa menjadi pejabat BUMN, masih banyak eksekutif dari kalangan Tionghoa yang lebih baik.

Bikin Gaduh

Pengamat energi Marwan Batubara, bakal ditunjuknya Ahok menjadi salah satu bos BUMN justru akan membuat gaduh. Karena jika Ahok tidak terlibat dugaan kasus korupsi maka mungkin publik dapat memaklumi keinginan pemerintahan Jokowi tersebut. Karena faktanya, mayoritas rakyat pun selama ini telah menolak Ahok sebagai pejabat publik. Apalagi keberadaan Ahok juga sarat pencitraan dan manipulatif.

"Apalagi jika rakyat harus menerima Ahok memimpin salah satu BUMN yang peran, fungsi dan pola pengeloaannya diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Karena Ahok, sosok yang hingga kini masih menjadi kontroversi di tengah masyarakat," ujar Marwan kepada Harian Terbit, Rabu (20/11/2019).

Marwan memaparkan, kampanye masif pemerintah dengan mengumbar pujian terhadap Ahok adalah tidak objektif, berlebihan dan terasa manipulatif. Sehingga penolakan terhadap Ahok berdasarkan pertimbangan hukum dan keadilan. Oleh karena itu pemerintahan Jokowi untuk tidak menggiring opini bahwa adanya penolakan terhadap Ahok dilatarbelakangi kepentingan politik sempit.

Faktanya, dalam berbagai kasus dugaan korupsi, seperti RS Sumber Waras, reklamasi Teluk Jakarta, Tanah BMW, Tanah Cengkareng Barat, dan Dana CSR, sejumlah alat bukti telah tersedia untuk memproses Ahok secara hukum di pengadilan. Namun oleh lembaga penegak hukum, terutama KPK, Ahok terus mendapat perlindungan, sehingga bebas dari jerat hukum.

"Ahok sudah diperlakukan berbeda, mendapat kedudukan istimewa di dalam hukum," tegas Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress) ini.

Marwan menilai masuknya Ahok sebagai salah satu bos BUMN untuk membersihkan BUMN seperti yang dikatakan Menko Luhut Pandjaitan dan Arya Sinulingga tidak tepat, karena bagaimana mungkin sapu yang kotor dapat menyapu kotoran dengan bersih. Oleh karena itu merupakan keputusan yang sesat dan terindikasi bagian dari konspirasi oligarki jika Ahok telah dinyatakan bebas dari jerat hukum.

Selain itu selama menjadi Gubernur DKI Jakarta, Ahok juga gagal memenuhi sebagian dari persyaratan UU BUMN No.19/2003 Pasal 16 yang mensyaratkan pengangkatan direksi BUMN antara lain berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, serta dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan korporasi. Karena dari aspek integritas, Ahok sarat dengan dugaan kasus korupsi.

Dalam hal keahlian, lanjut Marwan, Ahok tidak punya latar belakang kemampuan bidang migas, listrik dan energi yang sangat dibutuhkan untuk mengelola BUMN sekelas Pertamina atau PLN.

Prilaku Ahok sudah cukup dikenal luas sebagai pemarah dan tempramental, jauh dari sikap baik seorang pemimpin yang dipersyaratkan UU BUMN. Ahok pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan nekad menista agama Islam di Kepulauan Seribu, sehingga diganjar dengan hukuman 1,5 tahun penjara.

Menyulut Keributan

Sementara itu Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria mengatakan, Ahok memiliki banyak masalah. Sehingga Ahok mempunyai resistensi yang tinggi di Indonesia. Oleh karena itu jika Menteri BUMN tetap memilih Ahok sebagai Direktur Utama Pertamina, maka ini sama saja dengan mengulangi tindakan melukai perasaan umat yang kesekian kalinya dan ini berpotensi menyulut kemarahan umat yang berbuntut keributan.

Oleh karena itu, Sofyano Zakaria menghimbau sebaik Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan kembali rencana perobakan direksi Pertamina dengan manghadirkan Ahok sebagai direktur utamanya.

“Saya menghimbau kepada RI Satu, alangkah baiknya bila rencana Menteri BUMN itu diabaikan saja. Mohon dipertimbangan dengan bijak. Apalah artinya bila orang yang dianggap figure lantas dipasakan untuk memimpin BUMN, toh, tidak mendapat simpatik malah sebaliknya memancing kekacauan,” ujarnya.

Terpisah pengamat energy Ferdinand Hutahaean mengemukakan, kalau Ahok dipaksakan masuk Pertamina akan memiliki potensi gaduh karena serikat pekerja menolak.

“Saya tidak bisa  bayangkan bila serikat pekerja mogok untuk menolak Ahok, ini bahaya karena akan mengakubatkan suasana tidak kondusif secara nasional,” papar Ferdinand.