Heboh Tolak Ahok Jadi Bos Pertamina, FSPPB: Sering Membuat Gaduh dan Berkata Kotor

Safari
Heboh Tolak Ahok Jadi Bos Pertamina, FSPPB: Sering Membuat Gaduh dan Berkata Kotor

Jakarta, HanTer - Heboh penolakan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok akan duduki pimpinan BUMN. Ahok disebut-sebut akan menjabat Direktur Utama PT Pertamina.

Merespon hal tersebut, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak apabila Ahok masuk menjadi direksi atau komisaris Pertamina.

Presiden FSPPB Arie Gumilar menyoroti rekam jejak dan perilaku Ahok yang selalu membuat keributan dan kegaduhan di mana-mana, dan bahkan seringkali berkata kotor.

"Bisa dibayangkan kalau yang bersangkutan masuk ke Pertamina kemudian ada kegaduhan di tubuh organisasi perusahaan, maka ini akan berdampak pada pelayanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh pelosok negeri menjadi terganggu," ujarnya.

FSPPB menyatakan, rencana penempatan Ahok tersebut merupakan suatu preseden buruk bagi PT Pertamina. “Ini preseden buruk bagi perusahaan yang kami cintai dan kami banggakan ini, karena rekam jejaknya tidak memenuhi kriteria seperti yang tersebut di atas dan akan mengganggu penegakan Good Corporate Governance (GCG) di PT. Pertamin,” kata Marcellus Hakeng Jayawibawa, Bidang Hubungan Antar/Inter Lembaga, Media & Komunikasi FSPPB Marcellus Hakeng Jayawibawa dalam siaran pers yang diterima Harian Terbit.

Kegaduhan

Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai, seandainya Ahok benar-benar menjadi salah satu bos BUMN sektor energi sebagaimana rumor yang beredar, akan tetap menimbulkan kegaduhan yang dapat mengganggu kinerja menjadi tidak optimal.

"Yang ada terus gaduh. Jadi sebagus apapun kerjanya, akan terdeflasi dengan adanya kegaduhan, jadi tidak produktif. Orang yang bisa kerja profesional tanpa kegaduhan saja, itu belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Apalagi orang yang belum jelas 'track record'-nya dalam menangani persoalan dunia usaha atau bisnis, walaupun ia pernah menjadi Gubernur DKI tapi 'track record"-nya dalam meng-"handle" korporasi belum pernah terbukti," ujar Enny dilansir Antara.

Sementara itu, Koordinator Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA) Sya'roni mengatakan, SP Pertamina yang menolak Ahok sebagai bos di Pertamina karena berkepentingan untuk menjaga kondusifitas di lingkungan kerjanya. Kebiasaan Ahok yang temperamental menjadi pertimbangan penolakan yang dilakukan SP Pertamina.

"Pihak yang menuduh (SP Pertamina disusupi untuk menolak Ahok) sebaiknya bisa membuktikan. Asal tuduh tanpa bukti hanya jadi tertawaan," ujar Sya'roni kepada Harian Terbit, Senin (18/11/2019).

Menurutnya, hingga saat ini resistensi terhadap Ahok masih sangat besar. Oleh karenanya sangat disayangkan bila situasi yang sudah kondusif kembali gaduh hanya gara-gara Ahok.Lebih baik energi bangsa ini buat memikirkan kondisi kenegaraan yang kian mengkhawatirkan. Lihat laporan ekonomi teraktual, defisit APBN membengkak menjadi Rp. 289,1 triliun atau 1,8 % dari PDB. Penerimaan tidak mencukupi untuk menutup pengeluaran negara.

Mendukung

Pengamat Kebijakan Publik, Syafril Sjofyan mendukung langkah Serikat Pekerja (SP) Pertamina yang menolak Ahok menjadi bos PT Pertamina
akan membuat masalah baru. Oleh karena itu dipertanyakan komitmen Presiden Jokowi yang saat ini melalui Erick Thohir membuat blunder kembali. 

"Ahok jadi bos Pertamina juga tidak memenuhi syarat.  Dia (Ahok) tidak punya pengalaman. Dikenal sebagai politikus yang selalu pindah partai,"paparnya.

Lebih lanjut Syafril mengatakan, saat menjabat sebagai gubernur DKI juga tidak berhasil menunjukkan BUMD DKI yang sukses dan membukukan sebagai perusahaan yang meraup untung. "BUMD DKI mana yang berhasil di jaman Ahok, tidak ada," tegasnya.

Terkait ada pihak yang mengatakan, Ahok sudah berubah sejak masuk penjara dan menikah lagi, Syafril memaparkan, nama Ahok sudah terlanjur cacat. Oleh karena itu tidak mungkin lagi Ahok diterima oleh sebagian rakyat. Syafril menyarankan, sebaiknya Ahok jadikan sebagai Dubes saja dari pada mengurusi BUMN.

"Saya sebagai aktivis Pergerakan 77-78 meminta ayolah Jokowi beri ketenangan bangsa termasuk ketenangan BUMN untuk meningkatkan kinerjanya. Bukan malah membuat kegaduhan," tandasnya.