Rekam Jejak Tidak Mencerminkan Perilaku yang Baik, Serikat Pekerja Pertamina Tolak Ahok

Safari
Rekam Jejak Tidak Mencerminkan Perilaku yang Baik, Serikat Pekerja Pertamina Tolak Ahok
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Jakarta, HanTer— Serikat pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menegaskan, rencana penempatan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai pimpinan BUMN akan berpotensi cacat persyaratan materiil dimana rekam jejak Ahok tidak mencerminkan perilaku yang baik dan tidak memiliki pengalaman dalam mengelola bidang bisnis migas dari hulu sampai hilir. 

“Pemilihan Ahok tersebut merupakan suatu preseden buruk bagi perusahaan yang kami cintai dan kami banggakan ini, karena rekam jejaknya tidak memenuhi kriteria seperti yang tersebut di atas dan akan mengganggu penegakan Good Corporate Governance (GCG) di PT. Pertamin,” kata Marcellus Hakeng Jayawibawa, Bidang Hubungan Antar/Inter Lembaga, Media & Komunikasi FSPPB Marcellus Hakeng Jayawibawa dalam siaran pers yang diterima Harian Terbit.

Salah satu tata nilai fundamental bagi seluruh insan Pertamina adalah "clean", maka Pimpinan Pertamina haruslah bersih dari segala macam track record negatif yang bisa menyebabkan hal kontraproduktif bagi korporasi, juga termasuk namun tidak terbatas adanya dugaan tindak pidana korupsi dimasa lalu dan tidak boleh mempunyai catatan pidana apapun, sebagaimana Pekerja Pertamina diberi persyaratan dimaksud untuk bisa bekerja di PT. Pertamina (Persero). Sebagaimana yang terdapat di dalam asas hukum “Equality Before Of The Law”, yaitu semua sama perlakuan dimata hukum. 

Dalam siaran pers disebutkan, FSPPB beranggotakan 19 Serikat Pekerja Pertamina dari Sabang sampai Merauke dengan beraneka ragam suku dan budaya serta agama adalah wadah bagi para pekerja PT. Pertamina dalam melakukan sinergi dan komunikasi dengan perusahaan, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk ikut menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan.

Juga memberikan saran, masukan dan pertimbangan termasuk mengingatkan kepada pemangku kebijakan, khususnya pemerintah yang diwakili oleh Menteri BUMN dalam menentukan, memutuskan maupun menunjuk Dewan Direksi dan Komisaris. FSPPB dalam menjalankan peran dan tugasnya tidak berafiliasi ke organisasi atau pergerakan manapun kecuali ke KSPMI (Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia). 

Disebutkan, FSPPB selalu mendukung pemimpin terbaik, kompeten dan paham tentang PT.Pertamina serta memenuhi persyaratan materiil dan persyaratan lainnya tersebut di atas. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kata Marcellus Hakeng Jayawibawa, kami yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyatakan sikap penolakan terhadap rencana penempatan Ahok untuk menjadi salah satu pimpinan di PT Pertamina.

“Apabila sikap kami tidak mendapatkan tanggapan yang positif, kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjaga keberlangsungan bisnis Pertamina dan menjaga kedaulatan energy,” kata Marcellus Hakeng Jayawibawa.

Harus Hati-hati

FSPPB meminta agar pemilihan pemimpin PT. Pertamina harus dipilih dengan sangat hati-hati serta mempertimbangkan segala aspek seperti tertuang dalam Permen BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015, mulai dari latar belakangnya, pengalaman kerja dan prestasinya di bidang korporasi, pemahaman terhadap isu-isu strategis dalam proses bisnis migas dari hulu ke hilir, berperilaku yang baik, berdedikasi yang tinggi untuk tercapainya visi dalam industri energi dunia, yang semua ini merupakan persyaratan materiil dalam menjadi pimpinan BUMN. 

Selain itu, harus mempertimbangkan kemampuannya dalam mengelola asset negara yang demikian besar termasuk bagaimana kemampuannya memimpin dan bekerjasama dengan seluruh komponen utama di perusahaan. Prinsip The Right Man on The Right Place akan selalu menjadi tolok ukur akan dibawa kemana perusahaan ini dimasa mendatang.