Setelah Ibu Kota Pindah, Perlu Payung Hukum untuk Status DKI

Sammy
Setelah Ibu Kota Pindah, Perlu Payung Hukum untuk Status DKI

Jakarta, HanTer - Rencana pemindahan ibu kota harus dapat memastikan ketersediaan payung hukum bagi status baru DKI Jakarta setelah ibu kota baru Indonesia ditetapkan. Bahkan, disebutkan terdapat berbagai konsekuensi atas adanya pemindahan tersebut.

"Harus dipastikan bahwa untuk peran perekonomian di Jakarta terfasilitasi di peraturannya yang baru. Karena Jakarta akan ditempatkan sebagai pusat perekonomian," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).

Adapun Anies hadir di Kantor Bappenas dalam rangka menghadiri rapat membahas pemindahan ibu kota. Dalam rapat tersebut, Anies mengaku tidak memberikan usulan apa pun terkait rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta.

Bahkan, Anies mengapresiasi rencana pemindahan ibu kota itu. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, kata Anies, hanya dapat memastikan bahwa program pembangunan pemerintah pusat di Jakarta tetap terlaksana sesuai jadwal.

"Tidak ada usulan khusus. Kami mengapresiasi saja bahwa Bapak Presiden, pemerintah pusat itu terus akan melaksanakan rencana pembangunan yang sudah disepakati untuk di Jakarta," lanjut dia.

Adapun salah satu pekerjaan rumah yang belum rampung antara lain soal transportasi dan banjir.

Memastikan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa memastikan bahwa pemerintah pusat akan menyediakan payung hukum baru bagi DKI Jakarta setelah pemindahan ibu kota baru dilaksanakan. Payung hukum baru bagi Jakarta tersebut, kata Suharso, dibuat bersamaan dengan payung hukum ibu kota baru.

"Ada peraturan perundangan yang melekat, yang sekarang tersedia dan tertitip di beberapa UU. Itu yang akan kami tarik menjadi undang-undang tersendiri yang disebut sebagai proses Omnibus Law," ujar Suharso.

"Bersamaan dengan itu, akan ada perubahan payung hukum di DKI," lanjut dia.

Setelah payung hukum untuk ibu kota baru terbentuk, barulah pemerintah membentuk badan otorita untuk mempersiapkan pemindahan ibu kota baru.