Pro Kontra Wacana Pilkada Kembali ke DPRD

Safari
Pro Kontra Wacana Pilkada Kembali ke DPRD

Jakarta, HanTer – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali menggulirkan wacana pilkada tidak langsung. Menurut dia, pilkada langsung selama ini malah menimbulkan banyak dampak negatif. Karenanya perlu dilakukan evaluasi. Tito mencontohkan berbagai dampak negatif pilkada langsung. Mulai dari biaya politik yang tinggi hingga banyaknya kasus korupsi. 

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung meminta Tito Karnavian tidak terlalu mengambil kesimpulan mengembalikan Pilkada ke DPRD (tidak langsung). Karena semangat Komisi II, hanya perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan bangunan sistem politiknya.

"Sebenarnya semangat kita sama, tapi jangan terburu-buru. Tapi kan kita harus kaji dan evaluasi dulu," ujar Ahmad Doli Kurnia Tandjung usai Dialektika Demokrasi bertema "Akankah Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan ke DPRD?" di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Doli menuturkan, dari hasil evaluasi dan kajian terkait Pilkada bisa muncul beberapa pilihan. Salah satu opsi itu Pilkada dikembalikan ke DPRD. Tentu saja banyak pertimbangan-pertimbangan sebelum diputuskan. Seperti pertimbangan sosial politik. Dimana era reformasi amandemen UUD sudah banyak terjadi pergeseran.

"Kita harus betul-betul kembali ke kedaulatan rakyat. Kalau kita mau kembalikan ke DPRD harus dikaji lagi," katanya.

Opsi lain, sambung Doli, Pilkada dengan teori asimetris. Opsi ini sebagai upaya mengurangi politik uang yang terjadi di Pilkada. Karena di beberapa daerah Pilkada menyebabkan terjadinya praktek politik uang (money politik)."Biasanya ini terjadi di daerah yang memiliki tingkat kesejahteraan rendah, diasumsikan akan mudah terjadi praktik dalam politik uang," bebernya.

Sementara bagi daerah-daerah yang memiliki tingkat kesejahteraan dan pendidikan tinggi diasumsikan tak terlibat politik uang, sehingga Pilkada langsung tetap dilakukan. Opsi lainnya Pilkada langsung tetap dilakukan tetapi harus dibuat aturan-aturan yang spesifik. Pilkada diwakilkan ke DPRD, namun diperlukan kajian mendalam agar mendapatkan satu keputusan yang tepat. 

"Sebaiknya jangan cepat ambil keputusan. Karena masih banyak opsi," ucapnya.

Kedaulatan

Ketua Komite I DPD Teras Narang mengatakan, era reformasi telah mengembalikan kedaulatan negara ke kedaulatan rakyat. Tentu saja hal ini menyebabkan adanya perubahan UUD 45. Perubahan ini pula menyebabkan perubahan pada beberapa undang-undang, seperti UU tentang pemilihan kepala daerah langsung.

"Teras mempertanyakan, apakah sudah tepat mengembalikan Pilkada ke DPRD. Apakah hanya kabupaten/ kota saja atau juga dengan provinsi. Meskipun ada beberapa opsi yang akan dipilih.Teras pun menginginkan, ke depan ada penghematan anggaran untuk pemilu. Sehingga bisa lebih fokus pada pembangunan SDM. 

"Ini kan soal otonomi daerah saja. Meskipun titik berat UU Nomor 5 tahun 74 ada di kabupaten atau kota. Kita sebaiknya lebih fokus bagaimana pengelolaan SDM," paparnya.

#Pilkada   #mendagri   #dpr