Ahok Mau Masuk BUMN, Apa Kabar Kasus Sumber Waras?

Safari
Ahok Mau Masuk BUMN, Apa Kabar Kasus Sumber Waras?

Jakarta, HanTer - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan menduduki posisi penting di salah satu BUMN strategis. Disebut-sebut mantan Gubernur DKI yang dipenjara dua tahun karena penodaan agama itu akan menduduki di BUMN strategis, yakni PT PLN atau PT Inalum.

Karuan saja penempatan Ahok di BUMN dipertanyakan sejumlah kalangan. “Pasalnya, selain pernah dipenjara selama dua tahun karena penodaan agama, mantan Gubernur DKI Jakarta itu disebut-sebut terkait dengan kasus pembelian rumah sakit Sumber Waras dan Transjakarta. Juga pembelian lahan tanah milik Pemprov DKI,” kata Ketua Media Center Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin.

Menurutnya, BUMN strategis harus dipimpin oleh orang benar-benar bersih dari kasus hukum apapun. “Sebaiknya Kementerian BUMN tidak gegabah mengangkat Ahok untuk memimpin BUMN. Saya rasa putra putri Indonesia yang lain juga cukup banyak yang berprestasi dan cerdas serta berpengalaman dan loyalitasnya kepada negara dan bangsa ini jelas," ," ujar Novel kepada Harian Terbit, Rabu (13/11/2019). 

Kasus Korupsi

Sementara itu, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro demokrasi (Prodem), Syafti Hidayat mengatakan, sebelum menjadi direksi di salah satu BUMN maka harusnya Ahok menyelesaikan terlebih dahulu kasus-kasus yang diduga dan disebut-sebut melibatkan dirinya saat memimpin DKI Jakarta, seperti kasus RS Sumber Waras, pengadaan bus Transjakarta dan pembelian tanah di Cengkareng.

"Rekam jejak itu penting agar tak terulang lagi disaat yang akan datang," ujar Syafti kepada Harian Terbit, Rabu (13/11/2019).

Syafti menyebut, sebelum menyelesaikan dugaan kasus-kasus yang menjeratnya maka tidak tepat Ahok menjadi direksi BUMN. Karena rekam jejak yang baik dan bersih merupakan hal penting bagi seorang pemimpin di lini manapun. Rekam baik itu harus menjadi teladan bagi mereka yang dipimpinnya. Karena jika guru kencing berdiri maka murid akan kencing berlari.

"Apalagi dalam poin Nawacita Jokowi ada agenda untuk membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Jadi tidak mungkin membersihkan lantai dengan sapu yang kotor," jelasnya. 

Syafti menuturkan, sebaiknya Erick Tohir mencari sosok lain untuk memimpin BUMN. Apalagi banyak juga tokoh profesional lainnya yang kelasnya jauh di atas Ahok. Oleh karena itu Syafti menilai, ditunjuknya Ahok menjadi salah satu bos BUMN karena Ahok punya jasa kepada Jokowi. Apalagi Ahok juga menjadi anggota parpol pendukung Jokowi.

"Bisa jadi (Ahok jadi direksi BUMN) balas jasa. Hal inj lebih penting daripada kasus-kasus yang diduga melibatkan Ahok. Politik diatas penegakan hukum," paparnya.

Jadi Masalah

Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi mengatakan, ditunjuknya Ahok menjadi salah satu bos BUMN justru akan menjadi masalah di BUMN. Karena masih belum lengang diingatan publik atas kelakuan Ahok, saat menjabat gubernur DKI Jakarta.

Publik tahu, gimana mulut Ahok, saat menjabat sebagai gubernur DKI. Gampang memaki, mengeluarkan kalimat tidak sopan. Belum lagi sejumlah kasus dugaan korupsi Ahok yang sudah masuk di KPK, tapi sampai sekarang belum diusut KPK.

Bahkan pengamat Dr Marwan Batubara, menulis buku, tentang Dugaan Korupsi Ahok, dan tidak ada bantahan atas buku itu sampai kini. Kasus RS Sumber Waras, yang sudah terang benderang tapi KPK tidak menetapkan Ahok sebagai tersangka. Belum lagi isu-isu dugaan korupsi Ahok saat menjabat sebagai Bupati Belitung Timur, yang tidak pernah disentuh Kejaksaan. 

"Saya belum paham alasan Erick pilih Ahok. Sebutkan saja kepada saya. Apa prestasi Ahok selama jadi bupati, anggota DPR dan gubernur DKI?. Kalau alasan objektif saya belum ketemu, kalau subjektif. Bisa saja kalau Erick bawa misi tertentu dari kekuatan tertentu," paparnya.

Oleh karena itu, sambung Muslim, sangat tidak tepat Ahok menempati posisi di BUMN. "Kalau pun dipaksakan Ahok di BUMN, saya tidak punya saran apa-apa. Karena perangainya selama di DKI, saya kira publik semua tahu," tandasnya. 

Punya Cacat

Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Junisab Akbar mentertawakan jika benar Ahok akan menjadi  direksi di BUMN.  "Karena bagaimana pun Ahok ini memiliki cacat. Jadi tidak tepat Ahok jadi direksi BUMN," kata Junisab Akbar kepada Harian Terbit, Rabu (13/11/2019).

Terkait kasus yang selama ini dialamatkan ke Ahok belum ada keputusan pengadilan, Junisab memaparkan, untuk menilai seseorang tidak hanya berdasarkan hukum positif yakni pengadilan. Penilaian terhadap seseorang baik atau tidak juga berdasarkan penilaian dari masyarakat. Apakah dia arogan, beretika dan ucapannya terjaga. 

Selama ini, kata Junisab, publik juga menilai Ahok diduga dan disebut-sebut tersangkut dengan berbagai dugaan kasus seperti RS Sumber Waras dan pengadaan bus Transjakarta.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Lembaga Kajian dan Analisa Sosial (LeKAS) Karnali Faisal mengatakan, sepanjang dianggap mempunyai kompetensi mengelola BUMN maka siapapun bisa menjadi direksi BUMN, termasuk Ahok. Namun secara fatsun, jika Ahok menjadi direksi BUMN maka dia harus melepaskan ikatan keanggotaan partai politik.

"Mungkin Menteri BUMN (Erick Thohir) melihat rekam jejak Ahok selama ini baik sebagai pengusaha maupun saat menduduki jabatan birokrasi. Kembali lagi, sepanjang punya kompetensi tidak ada masalah Ahok jadi direksi di salah satu BUMN," papar Karnali kepada Harian Terbit, Rabu (13/11/2019).

Terkait Ahok diduga banyak tersangkut kasus di antaranya RS Sumber Waras, pembelian tanah di Cengkareng  dan pengadaan bus Transjakarta, Karnali menilai, selama belum ada keputusan pengadilan yang menyatakan Ahok bersangkutan bersalah, maka tidak ada alasan bagi siapa pun untuk tidak membolehkan Ahok menduduki jabatan direksi BUMN. 

Sementara terkait dugaan kasus hukum yang menjerat Ahok mama Kementerian BUMN yang harus menjelaskannya kepada masyarakat. Karena ketika duduk di BUMN maka bukan hanya mengurusi dan memikirkan profit semata tapi juga berguna untuk semua rakyat Indonesia.

Tak Ada Masalah

Juru bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan secara umum tidak ada masalah jika Ahok diajak oleh Menteri BUMN Erick Thohir mengurus salah satu BUMN,  kecuali status anggota partai. 

"Pak Ahok kalau tidak keliru apakah bergabung partai politik. Nah beliau kalaupun mau masuk BUMN harus mengundurkan diri. Karena di BUMN ada surat semacam pakta integritas itu tidak boleh dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," kata Fadjroel di kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).

Fadjroel belum mengetahui secara rinci informasi tentang bergabungnya Ahok ke BUMN. Dia mengatakan syarat-syarat secara umum tidak ada masalah."Mengenai syarat-syarat, tampaknya tidak ada masalah ya," tutur Fadjroel.

Dia menuturkan status mantan terpidana Ahok juga dinilai tidak berpengaruh. Fadjroel menuturkan tidak ada syarat tersebut. "Tidak persyaratan itu secara langsung di dalam ketika kita dipanggil masuk di dalam dekom atau direksi. Tapi menurut saya sih, tentu mereka yang pernah terlibat dalam atau terbukti secara hukum melakukan tindakan gratifikasi atau korupsi, itu tentu menjadi halangan bagi BUMN untuk berkembang," jelasnya. 

Menteri BUMN

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Rabu pagi (12/11) mendatangi kantor Kementerian BUMN untuk bertemu Menteri BUMN Erick Thohir.

Usai bertemu Erick, Basuki yang akrab disapa Ahok ini mengungkapkan, pertemuan selama satu setengah jam membicarakan soal perusahaan BUMN.

Teka-teki soal apa yang dibahas dan posisi yang akan ditempati Ahok masih tanda tanya. "Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja," ujar Ahok dilansir Antara.
Namun ia belum dapat mengungkapkan jabatan maupun posisi yang akan ditempatinya kelak.

Diketahui, saat ini dirut empat BUMN masih lowong, yaitu Bank Mandiri, Bank BTN, Inalum dan PT PLN (Persero).

Posisi dirut Bank Mandiri kini kosong setelah ditinggal Kartika Wirjoatmodjo yang ditunjuk jadi Wakil Menteri BUMN. Kemudian kursi Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin yang juga ditunjuk menjadi Wakil Menteri BUMN. Kursi dirut Bank BTN yang ditinggal Maryono, dan Dirut PT PLN (Persero) Sofyan Basir yang dinonaktifkan terkait kasus proyek PLTU Riau-1.

Spekulasi yang muncul, bahwa sesuai latar belakang pendidikannya Ahok kemungkinan Ahok ditempatkan sebagai orang nomor satu di PLN atau pun Dirut Inalum.

Ahok akan menduduki BUMN strategis. "Strategis sudah pasti, dengan kondisi Pak Ahok memang bisalah. Soal energi atau apapun kita belum tahu. Tapi yang pasti, tadi kami meminta kesediaan beliau dulu supaya mau bergabung bersama kita karena kita butuh orang seperti Pak Ahok yang bisa dukung BUMN," ujar Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, Rabu.

Ia menilai sosok Basuki Tjahaja Purnama memiliki kapasitas yang mumpuni untuk mengelola salah satu BUMN. "Beliau kan punya kapasitas yang diakui publik juga. Untuk memperbaiki banyak hal juga," ucapnya.

#Ahok   #bumn