Komisi III DPR Minta Kaji Ulang Diksi Radikalisme

Safari
Komisi III DPR Minta Kaji Ulang Diksi Radikalisme

Jakarta, HanTer - Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Suding menyarankan agar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan kajian ulang terhadap diksi radikalisme. Pasalnya jika mengacu pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) radikal artinya mendasar kepada hal yang prinsip. Jika kata tersebut disematkan kepada pelaku kekerasan dan tidakan terorisme maka kurang tepat. Oleh karena itu disarankan kata radikalisme diganti dengan violent extremism atau kekerasan ekstrem.

"Saya minta, dalam forum ini, diksi radikal ini dipikirkan ulang bagaimana agar kata radikalisme diganti dengan violent extremism," ujar Suding saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan BNPT, di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menegaskan, agar pelaku kekerasan jangan digeneralisir dengan agama tertentu, sehingga menyudutkan umat. "Diksi radikal, saya kurang setuju. Karena diksi radikal distigmatisasi kepada agama," ujarnya.

Suding menjelaskan, bahwa radikal itu ada sejak dulu. Namun, untuk saat ini, banyak kalangan mempertanyakan definisi radikal yang dimaksud pemerintah, dengan mengaitkan pada cara berpakaian. "Jangan karena persoalan celana cingkrang dan jidat hitam dan cadar kemudian muncul bahasa radikal. Apa hubungannya, kan tidak begitu. Saya minta diksi radikal itu dipikir ulang, bagaimana kata radikal itu diganti dengan kekerasan, ekstrimis," paparnya.

Suding mengungkapkan diksi radikal juga pernah tenar pada masa Orde Baru (Orba) yang berkaitan mengarah ke gerakan kiri. Tapi pasca Orbade Baru ini, bergeser pemahaman ke arah kanan. "Di beberapa kejadian juga dilakukan oleh nonmuslim di Selandia Baru dan lain-lain itu kan kekerasan. Apakah kita nggak bisa gunakan diksi ekstremis atau kekerasan?" jelasnya. 

Untuk Menutupi Masalah Lain 

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M. Nasir Djamil juga mengingatkan agar  pemerintahan tidak menjadikan isu radikalisme secara berlebihan, sehingga menghilangkan sejumlah isu krusial yang harus diperhatikan. Karena menjadikan isu radikalisme, apalagi ditujukan untuk identitas dan agama tertentu, sangat kontradiktif dengan upaya membangun harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Radikalisme jangan hanya dilihat dari satu aspek saja, melainkan harus ditinjau dari berbagai sudut. Saat muncul radikalisme, justru pemerintah harus bertanya ada apa dengan perilaku sosial yang menyimpang terjadi,” ujarnya.

Menurut Nasir, dirinya tidak menafikan perilaku keagamaan yang menyimpang berpotensi menjadi radikalisme yang menjurus kepada gerakan terorisme. Tapi dikhawatirkan memunculkan isu radikalisme secara berlebihan adalah upaya untuk menutup kelemahan pemerintah mengatasi sejumlah masalah yang kini membutuhkan perhatian yang serius. 

“Saya curiga isu radikalisme ingin menutup berbagai masalah yang kini tidak kunjung tuntas penyelesaiannya,” jelasnya.

Nasir menyebut, saat ini ada sejumlah masalah yang wajib dituntaskan agar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin bisa berhasil lima tahun ke depan. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat yang semakin lemah, gerakan separatisme di Papua, soal kebakaran 800 ribu hektar hutan yang menyebabkan penderitaan bagi rakyat setempat, kekeringan dan susahnya mendapatkan air bagi masyarakat yang daerahnya dilanda musim kemarau serta krisis hukum dan supremasi hak asasi manusia (HAM).

"Kasihan rakyat Indonesia kalau hanya dijejali dengan isu radikalisme,” paparnya.