Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang, Menkeu Sri Mulyani Layak Diberi Sanksi

Safari
Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang, Menkeu Sri Mulyani Layak Diberi Sanksi

Jakarta, HanTer - Sejumlah pihak mengecam sikap inkonsistensi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang secara tiba-tiba menyatakan desa fiktif sudah tidak ada. Padahal sebelumnya Sri Mulyani sesumbar menyatakan pihaknya menemukan ada desa fiktif yang tidak berpenghuni, tapi dapat anggaran pemerintah melalui dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) maka pernyataan Sri Mulyani harus dipertanggungjawabkan kepada publik. 

"Inilah pernyataan-pernyataan pejabat publik yang harus dipertanggung jawabkan. Sebagai efek jera, perlu sanksi bagi pejabat yang kerap karena telah memanipulasi data dan anggaran hingga membuat gaduh.Itu (desa fiktif hilang) harus dibuktikan. Agar tak ada lagi komentar pejabat publik yang fiktif pula," Ketua Umum Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Girsang kepada Harian Terbit, Selasa (12/11/2019).

Eki, panggilan akrab Edysa menyatakan, jika benar ada desa fiktif seperti yang diungkapkan Sri Mulyani sebelumnya membuktikan, kementerian terkait tidak bekerja berdasarkan data yang akurat serta tanpa pengawasan yang benar. Apalagi desa fiktif tersebut sudah tahunan menerima dana dari anggaran pemerintah melalui dana TKDD.

"Jika tidak? Maka menteri yang melontarkan tentang desa fiktif tersebut harus bertanggung jawab. Karena hanya membangun kegaduhan atau polemik di tengah publik yang berharap kabinet saat ini bekerja dengan benar bukan cuma ceplas ceplos," paparnya.

Kabar ditemukan adanya desa tidak berpenghuni, tapi mendapat anggaran pemerintah muncul sepekan lalu dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Salah satu yang diduga sebagai desa fiktif seperti dikutip Kompas.com adalah tiga desa di Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra). Desa tersebut adalah Desa Uepai dan Desa Morehe di Kecamatan Uepai, serta Desa Ulu Meraka di Kecamatan Onembute. Keputusan tersebut berdasarkan hasil rekomendasi pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sultra tanggal 27 Juli 2018.

Desa fiktif lainnya adalah Desa Wonorejo di Kalimantan. Desa tersebut disebut menerima bantuan selama 2 tahun. Namun, tiba-tiba kini Sri Mulyani menyatakan, desa-desa fiktif tersebut sudah tidak ada lagi di daerah.

"Iya sudah (hilang), sudah tidak ada," ujarnya di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Tujuan Politik

Sementara itu, Direktur Eksekutif Government Watch (Gowa) Andi Saputra mengatakan, ada kesepakatan desa fiktif yang sebelumnya telah menerima anggaran pemerintah melalui danaTKDD hingga menjadi polemik tapi dalam beberapa hari Menkeu menyatakan tidak ada desa fiktif. Pemerintah baru sadar apabila polemik ini terus dibiarkan maka akan mengungkap sesuatu yang lebih besar lagi selain daripada adanya pengelontoran dana desa. 

"Ini kekhawatiran pemerintah sehingga polemik desa fiktif buru-buru dihentikan," ujarnya.

Andi menduga adanya kasus desa fiktif sebagai upaya untuk melakukan perbuatan korupsi tapi juga untuk tujuan politik kekuasaan. Umpamanya saja di Desa Morehe, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara yang diduga desa fiktif tercatat pernah menyelenggarakan pemilu, baik Pilkada serentak 2018 maupun Pilpres dan Pileg 2019. Di desa ini, tercatat pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meraih suara terbanyak dalam Pilpres 2019.

"Lalu, ada juga bantahan dari Ketua KPU Morehe, Silawesi Tenggara, bahwa desa itu tidak fiktif. Jadi polemik isu desa fiktif ini sengaja dibuat untuk kepentingan korupsi dan politik," paparnya.

Andi menuturkan, adanya desa fiktif juga terkait dengan misadministrasi pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah.  Perbedaan ini kemudian digunakan untuk kepentingan politik dan korupsi. 

“Saya menduga pencatatan desa fiktif ini sudah berlangsung cukup lama untuk mengeruk keuntungan. Karena tiba-tiba saja kasus desa fiktif  muncul dan tiba-tiba pula menghilang. Oleh karenanya penegak hukum harus turun tangan untuk mengungkapnya.