TAJUK: Siapa Penilep Dana untuk Desa Siluman?

***
TAJUK: Siapa Penilep Dana untuk Desa Siluman?

Presiden Joko Widodo menegaskan akan mengejar siapapun pelaku atau oknum hingga tertangkap terkait dugaan adanya desa fiktif, ada juga yang menyebut desa siluman yang dibentuk untuk memperoleh kucuran dana desa. Presiden meminta pelakunya ditangkap.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kemunculan desa-desa baru sebagai imbas adanya kucuran dana desa. Didepan anggota Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (4/11), Mulyani mengungkapkan ada laporan banyak desa baru tak berpenduduk yang 
Keberadaan aliran uang dana desa yang rutin dikucurkan membuat pihak-pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan momentum dengan membentuk desa baru.

Sementara itu Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Nata Irawan mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah melaporkan kasus desa "hantu" ke Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Pihaknya menunggu hasil investigasi dari Polda dan Polres. Nanti mereka akan menyampaikan informasi, dari sana Kemendagri akan mengambil keputusan apakah dicabut keberadaan desa tersebut.

Menurut Kemendagri ada pengaduan 56 desa tidak melakukan pelayanan kepada masyarakat. Setelah diverifikasi data 56 desa tersebut, ternyata yang fiktif ada empat, yaitu desa Larehoma di Kecamatan Anggaberi, desa Wiau di Kecamatan Routa, desa Arombu Utama di Kecamatan Latoma serta desa Napooha di Kecamatan Latoma.

Untuk diketahui, KPK saat ini membantu Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara untuk menangani dugaan kasus korupsi dana desa fiktif. Perkara yang ditangani tersebut adalah dugaan tindak pidana korupsi membentuk atau mendefinitifkan desa-desa yang tidak sesuai prosedur dengan menggunakan dokumen yang tidak sah.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, dalam perkara tersebut, diduga ada 34 desa yang bermasalah, tiga desa di antaranya fiktif sedangkan 31 desa lainnya ada akan tetapi surat keputusan pembentukkannya dibuat dengan tanggal mundur.

Sementara pada saat desa tersebut dibentuk sudah ada moratorium dari Kemendagri sehingga untuk mendapatkan dana desa harus dibuat tanggal pembentukan backdate (tanggal mundur).

Pemerintah menyalurkan dana desa sejak 2015. Jumlahnya sudah mencapai ratusan triliun rupiah. Tahun ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran dana desa sebesar Rp70 triliun. Dana ini dibagikan ke 74.597 desa yang tersebar di 514 kabupaten kota. Setiap desa, rata-rata mendapatkan anggaran sekitar Rp900 juta.

Tentu sangat memprihatinkan dana desa yang dimaksudkan untuk membantu mengatasi permasalahan ekonomi di desa, antara lain kemiskinan bisa dikurangi, angka pengangguran bisa diturunkan, laju urbanisasi bisa dihambat dan ketimpangan bisa dipersempit, masih saja ditilep.

Jika kasus desa hantu ini dibiarkan, pelakunya tidak ditangkap, tentu tujuan mulia pemberian dana desa untuk mrmbantu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, membantu pemerataan pembangunan dan hasilnya, membangun infrastruktur dan menciptakan peluang serta lapangan kerja baru, tidak akan tercapai.

Itulah sebabnya, kepolisian dan aparat hukum lainnya harus bekerja keras menyelidiki siapa yang paling bertanggungjawab terhadap pengucuran dana untuk desa siluman itu. Semua pelakunya tanpa pandang bulu, harus diberi hukuman yang setimpal. Dengan demikian dana desa yang bertujuan untuk membangun sumber daya manusia (SDM) di desa bisa terealisasi. Dengan demikian warga desa bisa sejahtera.

Ke depan diharapkan pengucuran dana desa harus profesional dan harus dilakukan pengecekan apakah benar desa tersebut memang ada atau siluman. Jika sudah jelas barulah pusat melakukan transfer ke daerah masing-masing.

Selain itu koordinasi pusat (Kemenkeu dan Kemendagri) dengan kabupaten/kota harus lebih baik sehingga dana untuk desa hantu tidak akan terulang lagi.

Kita mengingatkan kepada pemerintah di daerah untuk tidak bermain-main dengan dana desa yang diperoleh melalui pajak rakyat. Dana desa sejatinya disalurkan untuk kesejahteraan masyarakat desa, bukan untuk dimanipulasi oleh oknum tidak bertanggung jawab.