Pengamat: Memprihatinkan, Ada 22 Juta Orang Alami Kelaparan di Era Jokowi 

Safari
Pengamat: Memprihatinkan, Ada 22 Juta Orang Alami Kelaparan di Era Jokowi 
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Asian Development Bank (ADB) melaporkan 22 juta orang Indonesia masih menderita kelaparan. ADB bersama International Food Policy Research Institute (IFPRI) mengungkapkan hal itu dalam laporan bertajuk 'Policies to Support Investment Requirements of Indonesia's Food and Agriculture Development During 2020-2045'.

Menanggapi data ADB ini, pengamat Ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamudin Daeng mengaku tidak kaget mendengar 22 juta orang Indonesia mengalami kelaparan akut. 

Pasalnya, lanjut Salamudin kepada Harian Terbit, Kamis (7/11/2019), karena standar yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengukur kemiskinan terlalu rendah. Ukuran kemiskinan Indonesia 1,9 dolar PPP atau perkapita/hari. Nilai 1 dolar PPP sama dengan Rp 4.985,7. 

Sehingga, lanjutnya, nilai 1,9 dolar PPP sama dengan Rp.9.472,83. Oleh karenanya menurut BPS jika pengeluaran Rp. 10 ribu/hari tidak dikatakan miskin. "Makanya data angka kemiskinan turun tapi angka kelaparan besar," paparnya.

Disembunyikan

Dia mengatakan, selama ini data kemiskinan disembunyikan dengan ukuran Purchasing Power Parity (PPP) yang paling rendah. Seharusnya pemerintah Indonesia menggunakan ukuran yang dipakai negara - negara G20. Akibatnya pemerintah tidak dapat membaca keadaan sosial ekonomi yang sebenarnya, dan bangga dengan angka kemiskinan yang turun. 

"Padahal yang diturunkan atau dibuat rendah adalah indikator kemiskinan. PPP adalah indikator mengukur kemiskinan untuk kelompok negara paling miskin," ujar Salamudin.

Daeng menegaskan, dengan jumlah kelaparan seperti yang dilaporkan ADB tersebut, maka ke depan pemerintah perlu melakukan langkah konkret menghadapi kelaparan akut. Sehingga pemerintah perlu memfokuskan kebijakan pembangunan dalam rangka memberi makan rakyat yang kelaparan.

Kemiskinan

Menurutnya, Indonesia adalah negara anggota G20, satu di antara 20 negara dengan PDB terbesar di dunia. Indonesia dalam organisasi ini duduk setara dengan negara-negara kaya seperti Amerika Serikat dan negara kaya di Eropa. Tapi BPS menggunakan indikator negara paling miskin dalam mengukur tingkat kemiskinan. Apalagi negara anggota G20 yang lain menggunakan indikator yang lebih tinggi. 

India dan Brazil menggunakan indikator kemiskinan 3,20 dolar PPP. Bahkan Afrika Selatan menggunakan Indikator 5.50 dolar PPP. Bahkan Malaysia yang bukan anggota G20 menggunakan indikator 5.50 dolar PPP. Sementara Amerika Serikat menggukan indikator 21.7 dolar PPP. Bank Dunia sendiri merekomendasikan standar kemiskinan yang baru. 

"Untuk negara berkembang Bank Dunia merekomendasikan standar kemiskinan 3,20 dolar PPP. Untuk negara berpendapatan menengah 5.50 dolar PPP dan untuk negara berpendapatan tinggi 21.7 dolar PPP," jelasnya.

Lampu Merah

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Institute for Strategic and Development (ISDS) Aminudin mengatakan, laporan ADB tentang 22 juta lebih penduduk Indonesia kelaparan merupakan lampu merah bagi pemerintah Jokowi. ADB adalah lembaga keuangan Internasional kredible yang berbeda dengan IMF yang sering tendensius. Data kelaparan dari ADB itu hampir semuanya adalah berlatar petani. 

"Sayang laporan ADB gagal mengungkap lebih detail penyebab parahnya kemiskinan di era Jokowi. Namun yang jelas jumlah 22 juta orang Indonesia kelaparan hingga bisa menyebabkan kematian hanyalah puncak gunung es. Karena contohnya kelaparan di Papua juga terjadi di daerah pedalaman dan pedesaan," jelasnya.

Pengamat Masalah Sosial, Frans Immanuel Saragih mengatakan, laporan ADB tersebut  menunjukkan Indonesia berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Karena angka kelaparan yang begitu tinggi tidak mungkin datang secara tiba tiba. Artinya banyak jumlah orang yang kelaparan itu ada proses yamg menahun dan tidak ditangani secara komprehensif.

"Beberapa kali kita membaca bahwa impor dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan pangan, dan Bulog mengatakan persediaan pangan berlebih tidak perlu impor,  ADB sebagai sebuah lembaga yang kredibel pasti memiliki data yang valid , dan ini perlu kita sikapi dengan cermat," jelasnya.

Sebagai solusi untuk mengatasi kelaparan, sambung Frans, harus ada perbaikan sistem pertanian, ketahanan pangan, ekspor dan import. Selain itu juga harus ada pemberdayaan secara optimal usaha kecil dan menengah yang menyentuh rakyat banyak sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan daya beli. Investasi optimal dibidang pertanian,perkebunan , peternakan dan perikanan. 

"Apabila itu dilakukan secara cermat dan terukur saya rasa dapat mengikis jauh angka kemiskinan dan kelaparan penduduk," tandasnya.

Upah Buruh

Asian Development Bank (ADB) melaporkan 22 juta orang Indonesia masih menderita kelaparan. ADB bersama International Food Policy Research Institute (IFPRI) mengungkapkan hal itu dalam laporan bertajuk 'Policies to Support Investment Requirements of Indonesia's Food and Agriculture Development During 2020-2045'.

Kelaparan yang diderita 22 juta orang tersebut, atau 90 persen dari jumlah orang miskin Indonesia versi Badan Pusat Statistik (BPS) yang sebanyak 25,14 juta orang dikarenakan masalah di sektor pertanian, seperti upah buruh tani yang rendah dan produktivitas yang juga rendah.

"Banyak dari mereka tidak mendapat makanan yang cukup dan anak-anak cenderung stunting. Pada 2016-2018, sekitar 22,0 juta orang di Indonesia menderita kelaparan," terang laporan tersebut dikutip dari laman resmi ADB, Rabu (6/11/2019).