Moeldoko Tegaskan Adanya Wakil Panglima Tak Akan Ada Dualisme

Danial
Moeldoko Tegaskan Adanya Wakil Panglima Tak Akan Ada Dualisme
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko

Jakarta, HanTer - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan tak akan terjadi dualisme kepemimpinan di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI), setelah Presiden Joko Widodo menghidupkan kembali jabatan Wakil Panglima TNI.

Menurut Moeldoko Panglima TNI tetap sebagai pemimpin tertinggi di seluruh angkatan TNI.

"Di tentara enggak ada dualisme. Kalau nggak beres, tetap yang salah di bawah. Apalagi kalo sudah tentara dikatakan insubordinasi, pidana, kalau dikatakan tidak loyal, mati itu karirnya," ujar Moeldoko di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Selain itu, Moeldoko membantah keputusan Jokowi menghidupkan Wakil Panglima TNI lagi, hanya sekadar untuk mengakomodasi perwira tinggi dari tiga matra, Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU), agar bisa duduk di pimpinan tertinggi TNI.

"Nggak, sekali lagi bahwa apa yang terjadi sekarang itu sudah melalui kajian waktu zaman saya panglima, jadi bukan kebutuhan praktis," jelasnya.

Lanjut Moeldoko, dia memang sempat mengusulkan agar dihidupkan kembali jabatan Wakil Panglima TNI beberapa tahun lalu dan menyebut Jokowi telah menerima usulan yang pernah disampaikannya.

Tidak hanya itu, usulan Moeldoko lainnya yang diakomodasi adalah pembentukan satuan Komando Operasi Khusus atau Koopssus TNI, dimana Moeldoko mengungkapkan bahwa Wakil Panglima TNI nantinya akan membantu tugas-tugas panglima TNI.

"Panglima TNI sering melakukan pertemuan dengan panglima tentara negara sahabat. Sehingga Wakil Panglima akan menjadi pelaksana ketika Panglima TNI ke luar negeri.
Dengan pertimbangan pertimbangan itu, waktu itu saya sampaikan perlunya ada wakil panglima. Sehingga, kalau ada kevakuman atau panglima pergi tidak perlu membuat surat," paparnya.

Sebab selama ini, saat Panglima TNI akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri selalu membuat surat tugas untuk menunjuk salah satu Kepala Staf Angkatan.

Nantinya setelah ada Wakil Panglima TNI maka tak perlu lagi. "Itu pertimbangan pertimbangannya sangat teknikal, sangat organisatoris. Tidak ada pertimbangan politik, tidak ada pertimbangan lain-lain," pungkas Moeldoko.