Jakarta Zero Premanisme, Bisakah?

***
Jakarta Zero Premanisme, Bisakah?
Ilustrasi (ist)

Aksi premanisme masih merajalela di Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan terus ditangkapnya para preman yang melakukan aksi di sejumlah tempat. Aparat Polsek Kebon Jeruk menciduk  17 pemuda yang melakukan pungutan liar (pungli) parkir minimarket saat menjalankan operasi pemberantasan premanisme.

Kapolsek Kebon Jeruk Ajun Komisaris Polisi (AKP) Erick Sitepu mengatakan para pelaku ditemukan di sejumlah sentra usaha sedang melakukan tindak kekerasan. Menurutnya, sasaran operasi ini adalah para pelaku preman yang melakukan aksi pemerasan kepada masyarakat dalam bentuk pungutan parkir," ujar Erick di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, jajaran Polres Metro Jakarta Barat meringkus delapan tersangka yang melakukan penyekapan penagih utang terhadap Direktur Utama PT Maxima Interindah Hotel Engkos Kosasih beberapa hari lalu.

Lalu, Polres Metro Jakarta Barat juiga meringkus 11 preman penguasa lahan yang memalak pedagang di pasar lapangan bola atau pasar darurat Kapuk 
Cengkareng, Jakarta Barat.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Ajun Komisris Besar Polisi (AKBP) Edy Sitepu mengatakan pihaknya mendapat informasi warga, para pelaku menguasai lahan di sekitar pasar lapangan bola Kapuk Jakarta Barat. Preman itu ditengarai meminta sejumlah uang kepada para pedagang di sekitar lokasi pasar tersebut.

Gencarnya operasi pemberantasan preman yang dilakukan aparat kepolisian patut kita apresiasi. Sikap tegas aparat dan melakukan penangkapan 
merupakan konsekuensi hukum yang harus diterima oleh oknum-oknum tersebut.

Publik berharap penangkapan itu mampu mencegah semaklin merajalelanya aksi-aksi premanisme di Ibu kota. Pemerasan dan pemalakan apapun alasannya itu salah dan harus ditindak secara hukum.

Premanisme merupakan penyakit lama, yang selalu kambuh manakala kewaspadaan masyarakat menurun dan ada celah dari sistem keamanan. Pemberantasannya sudah sering dilakukan polisi dan selalu berhasil selama operasi berlangsung. 

Modus premanisme bermacam-macam, ada yang caranya vulgar dengan melakukan pemerasan secara terang-terangan, dan ada pula yang dengan cara halus tapi ujung-ujungnya memaksakan kehendak. Bahkan tak segan-segan mereka melukai korbannya. 

Aksi premanisme di Jakarta makin merajalela, dimana para pelaku seolah sudah tidak ada lagi rasa takut kepada polisi atau aparat hukum lainnya. Mereka melakukan pemerasan secara terbuka dan di depan umum. Aksi para preman itu membuat masyarakat resah, dan hilangnya rasa aman dan nyaman.

Pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar mengatakan, jika sudah terjadi hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat, maka tentunya ada tidak mampu ditangani secara profesional oleh aparat hukum. 

Dua kondisi yang sedang kurang tertangani secara profesional oleh polisi. Konsentrasinya pecah, serius dalam menghadapi masalah kamtibmas atau masalah pra pemilu, ini politis. Di sisi lain kondisi sosial ekonomi rakyat kecil belum semua baik. 

Untuk itu perlu tindakan antisipatif, bukan hanya dari polisi saja. Masyarakat harus makin cerdas dalam menangani aksi premanisme. Alangkah baiknya setiap perumahan dan arena bisnis ada CCTV agar ada bukti akurat untuk menangkap aksi para preman. 

Semua pihak, terutama kepolisian berkomitmen membersihkan Kota Jakarta dari berbagai aksi premanisme. Pasalnya, aksi premanisme, seperti geng motor, kepemilikan senjata ilegal, penganiayaan, penyerangan, pemalakan dan kriminalitas jalanan lainnya, sudah meresahkan masyarakat. 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta jajaran pemda untuk menindak tegas premanisme di lahan parkir. Ia meminta para kepala daerah bekerja sama dengan penegak hukum untuk menangani organisasi masyarakat yang melakukan pungutan liar tarif parkir.

Menurutnya, Saber pungli parkir dan tim pemberantasan preman harus dilakukan untuk melindungi masyarakat serta menindak oknum aparat yang melindungi pengelolaan parkir liar. Sehingga perlu dukungan aparat penegak hukum dan aparat keamanan untuk penegakan saber pungli dan penindakan premanisme.

Tito pun meminta para gubernur turun tangan untuk memastikan pengelolaan parkir tidak merugikan masyarakat.

Untuk mencegah aksi premanisme polisi harus meningkatkan patroli ke segala penjuru wilayah ibukota untuk memastikan keamanan dan kenyaman warga yang melakukan aktivitas khususnya pada malam hari.

Mereka yang terbukti melanggar hukum langsung diproses hingga sampai ke pengadilan negeri. Hal ini untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.

Harapan kita aparat kepolisian terus menggencarkan pemberantasan premanisme sehingga premanisme tidak memiliki tempat di masyarakat.

Di sisi lain, masyarakat untuk berani melapor bila menjadi korban premanisme. Pasalnya polisi tidak bisa bekerja sendiri, harus mendapat dukungan dari kalangan masyarakat.

Seluruh warga, kepolisian dan aparat pemprov DKI harus berkomitmen Jakarta zero premanisme.