Menag Minta Maaf, MUI: Melarang Cadar Tindakan Radikalisme

Safari
Menag Minta Maaf, MUI: Melarang Cadar Tindakan Radikalisme
Fachrul Razi ditunjuk sebagai Menteri Agama Kabinet Maju 2019-2024

Jakarta, HanTer - Sekjen Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas mengatakan pelarangan cadar dan celana cingkrang di Kementerian Agama dengan alasan memberantas radikalisme, sejatinya kurang tepat.

"Kalau pemerintah menentang penggunaan cadar, berarti menentang Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945. Menurut saya, kalau ada larangan pemakaian cadar berdasarkan pasal 29 berarti pemerintah telah melakukan tindakan radikalisme karena memaksakan. Makanya, ada state radicalism dan state terorism," kata dia ditemui di Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Anwar Abbas mengemukakan perlunya mengidentifikasi ulang soal radikalisme karena saat ini banyak orang salah kaprah dalam memahami istilah itu.

"Ya, definisinya dulu apa (itu radikalisme), diperjelas. Apakah ada orang pakai celana cingkrang, memaksakan? Tidak ada, berarti tidak ada radikal dong. Mahasiswa saya ada yang pakai cadar, justru jika diskusi, hidup, dengan saya dibanding yang tidak," kata Anwar ditemui di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan ada kecenderungan istilah radikalisme kerap disematkan kepada agama atau kepada orang-orang yang menggunakan pakaian tertentu. Padahal pakaian hanya nampak bagian luarnya saja tetapi soal pikiran dan tindakan belum pasti beraliran kekerasan.

Ketua PP Muhammadiyah itu justru mempertanyakan bagi kalangan yang menjustifikasi orang radikal dari pakaiannya.

"Mungkin orang yang dianggap memaksakan pendapatnya kehendaknya kepada orang lain itu radikal. Apa contoh radikal? Kalau dari pakaian, apakah yang menggunakan itu dia pernah maksa orang yang pakai cadar," katanya dilansir Antara.

Minta Maaf

Sementara itu, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan rencana pelarangan cadar atau niqab di instansi pemerintah, celana cingkrang, hingga khilafah ke publik terlalu cepat. Ia pun meminta maaf jika hal itu sudah memicu gesekan-gesekan. Namun, Fachrul yakin itu bukan hal yang salah.

Hal itu disampaikannya dalam pertemuan dengan pimpinan Komisi VIII DPR RI dan Ketua Kelompok Fraksi di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (5/11).

"Kalau itu menimbulkan beberapa gesekan-gesekan ya mohon maaf. Rasa-rasanya enggak ada yang salah rasanya. Mungkin saya mengangkatnya agak terlalu cepat," ujarnya.