Pelayanan Masih Amburadul, DPR: Kenaikan Iuran BPJS Bebani Rakyat

Harian Terbit/Safari
Pelayanan Masih Amburadul, DPR: Kenaikan Iuran BPJS Bebani Rakyat

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nur Nadlifah menyesalkan kebijakan pemerintah yang akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Karena kenaikan iuran itu menambah beban masyarakat karena saat ini kebutuhan pokok serba mahal.

“Dengan kenaikan iuran bulanan BPJS bukankah menambah beban bagi peserta BPJS? Dengan iuran bulanan sebelumnya saja para paserta sangat banyak yang nunggak, apalagi dengan iuran bulanan naik 100 persen,” kata Nadlifah di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Karena itu, Nadlifah meminta pemerintah untuk mengevaluasi rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. “Kenaikan BPJS harus dievaluasi, rencana kenaikan BPJS sangat memberatkan peserta iuran, sementara pelayanan BPJS di sana-sini masih amburadul,” paparnya.

Menurutnya, jika mengacu pada usulan Kementerian Keuangan, tarif Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan kelas 3 sebesar Rp 42.000 perbulan perorang, peserta mandiri kelas 2 sebesar Rp 110.000 perbulan tiap orangnya, dan kelas 1 membayar sebesar Rp 160.000. Namun keputusan tersebut justru tidak akan memberi dampak positif bagi masyarakat. 

Nadlifah menegaskan berdirinya BPJS bertujuan memberi jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi yang tidak mampu. Namun tujuan mulia tersebut akan menjadi persoalan yang pelik apabila para pihak yang berwenang dibidang kesehatan tidak berpihak kepada kepentingan kesehatan masyarakat. Dimana tujuan daripada kebijakan adanya BPJS untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama bagi yang masarakat yang tidak mampu.

Seperti diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi menandatangani peraturan presiden tentang kenaikan iuran BPJS di semua kelas yang berlaku mulai 1 Januari 2020. Kenaikan iuran ditandatangani Presiden Jokowi pada 24 Oktober 2019, dan sudah tercantum dalam laman Setneg.go.id.