TAJUK: Memilih Dewan Pengawas KPK Yang Punya Integritas

***
TAJUK: Memilih Dewan Pengawas KPK Yang Punya Integritas

Saat ini Presiden Joko Widodo tengah menyusun nama-nama Dewan Pengawas KPK setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU KPK.  Menurut Presiden, untuk mendapatkan nama-nama Dewan Pengawas meminta masukan-masukan dari berbagai kalangan.

Pasal 69A UU No. 19/2019 menyebutkan bahwa ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.

Kehadiran Dewan Pengawas KPK di bawah Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, dan Pasal 37G serta Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 69C, dan Pasal 69D.

Anggota Dewan Pengawas KPK berjumlah lima orang dengan tugas, antara lain mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.

Berdasarkan Pasal 69 D UU No. 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU KPK disebutkan bahwa sebelum Dewan Pengawas KPK terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum undang-undang ini diubah.

Dengan dimulainya pencarian nama-nama anggota dewan pengawas tersebut, artinya Presiden Jokowi tidak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK seperti permintaan sejumlah pihak. Alasannya karena UU 19 /2019 masih dilakukan proses uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya, diketahui sebanyak 18 orang dari kalangan mahasiswa dan sipil didampingi kuasa pemohon Zico Leonard Djagardo Simanjuntak menggugat UU KPK karena dinilai cacat formil dan materiel.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan Presiden Joko Widodo belum memutuskan siapa saja yang akan menjadi Dewan Pengawas KPK namun kemungkinan akan ada pakar hukum yang menduduki jabatan tersebut.

Berbagai kalangan meminta Presiden transparan dana akuntabel dalam melakukan proses seleksi nama-nama yang akan menjadi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juga harus mendengarkan aspirasi masyarakat.

Lewat proses transparan, akuntabel dan mendengar aspirasi masyarakat akan terpilih lima orang Dewan Pengawas yang memiliki integritas dan track record anti korupsi yang sangat baik.

Ketua Pukat UGM Oce Madril mengatakan dalam menyeleksi Dewan Pengawas KPK, Presiden Jokowi harus memiliki kriteria yang ketat. Dia mengingatkan bahwa posisi tersebut merupakan jabatan yang strategis sehingga tidak bisa diisi oleh sembarang orang.

Diharapkan Presiden Jokowi memilih anggota Dewan Pengawas KPK dari kalangan profesional maupun akademisi, bukan berasal dari orang-orang berlatar belakang partai politik. Juga harus diisi oleh kalangan yang memiliki pengalaman panjang di bidang antikorupsi, serta memiliki integritas dan rekam jejak yang baik di mata publik.

Sebaiknya presiden tidak memasukkan nama-nama yang kontroversi, tapi benar-benar orang yang profesional. Presiden bisa saja memilih dari mantan-mantan pimpinan KPK yang lama, dari kalangan akademisi, bisa juga mengambil dari mantan hakim yang memiliki track record baik. Jadi ada banyak sumber.

Kita sepakat anggota Dewan Pengawas KPK diisi  oleh orang yang berpengalaman di bidang hukum dan memiliki integritas.

Harapan publik anggota Dewan Pengawas KPK harus memiliki track record anti korupsi yang sangat baik. Jika tidak, pemberantasan korupsi di negeri ini akan jalan di tempat. Uang Negara yang disikat jumlahnya semakin besar. 

Kita harus memahami bahwa  gerakan anti korupsi saat ini dalam kondisi yang mengkhawatirkan, karenanya dibutuhkan penguatan-penguatan, bukan pelemahan. 

Sebelumnya, saat kampanye belum lama ini, calon presiden, Prabowo Subianto menegaskan tentang korupsi gila-gilaan yang menyebabkan kebocoran anggaran.  Berdasarkan hitung-hitungannya, kebocoran dari anggaran rata-rata 25%.

Korupsi di negeri ini semakin lama bukan semakin sedikit. Perlawanan yang dilakukan koruptor juga semakin keras. Itulah sebabnya, dalam pemberantasan korupsi negeri ini membutuhkan sumber energi dari semua anak bangsa, terutama aparat penegak hukum. 

Kita mengapresiasi Presiden Jokowi jika  mengisi orang-orang yang benar-benar bersih dan antikorupsi di pemerintahannya. Para menterinya diwajibkan menandatangani fakta integritas tidak akan memperkaya diri maupun keluarga serta saudara-saudaranya selama menjabat sebagai menteri.