Pakar Hukum Pidana Nilai Ade Armando Sulit Berkelit Soal Meme Joker Anies Baswedan

Safari
Pakar Hukum Pidana Nilai Ade Armando Sulit Berkelit Soal Meme Joker Anies Baswedan

Jakarta, HanTer - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia (UI) Chudory Sitompul menilai, Ade Armando yang merupakan pakar komunikasi sulit berkelit soal meme Gubernur Anies Baswedan yang dinarasikan seperti Joker. Meme foto Anies dibuat Joker dan diunggah Ade di laman Facebook pribadinya. Ade Armando mengakui hanya merepost ulang gambar tersebut dari orang lain.

Terkait hal itu, kata Chudory, jika merunut kalimat ‘mentransmisikan’ seperti bunyi UU ITE, maka Ade Armando bisa dikatakan adalah orang pertama yang mentransmisikan (repost) gambar tersebut sehingga berujung dilaporkan oleh Fahira Idris.

Sementara orang yang membuat gambar tersebut justru tidak dijerat dengan alasan karena tidak mentransmisikannya. Namun, dia mengaku jika permasalah Ade ini harus mendengarkan juga pendapat ahli bahasa.

“Ya karena menurut Undang-undang itu (UU ITE), siapa yang mentransmisikan, mentransmit, katakanlah gambarnya dari orang lain ke perangkat ITE. Salah satu perangkat ITE kan medsos ya. Jadi orang pertama kali yang mengunggah itu bukan yang membuat, dialah yang kena sesuai UU ITE. Begitu juga dengan yang vote, kena juga,” tegas Chudory Sitompul, saat tampil dalam salah satu acara di televise swasta, kemarin.

“Tapi kita katakan ini, karena pak Ade ini yang pertama yang mentransmisikan, yang memuat di medsos nya dialah orang pertama. Jadi, gak bisa berkilah, bahwa loh bukan yang gambar saya. Tapi kan menurut UU yang menyebarkan (Ade) bukan yang membuat. Yang dilarang itu kan menyebarluaskan di medsos, bukan yang membuatnya,” tegasnya.

Disinggung langkah Ade merepost meme tersebut bagian dari kritiknya sebagai warga negara, Chudory menerangkan jika menyampaikan kritikan ada batasanya, tidak bisa sembarangan meski ada Undang-undang untuk mengungkapkan ekspresi.

“Saya kira semua warga negara berhak untuk mengungkapkan rasa pendapatnya dia, atau termasuk kritiknya. Tentu kan kritik itu harus ada batasannya. Kalau misalnya kritik itu batasannya melanggar apa, melanggar hukum dalam hal ini UU ITE, tidak bisa dimaafkan atau dibenarkan dengan alasan untuk apa namanya, untuk kritik dengan alasan kebebasan mengeluarkan pendapat tidak melanggar undang-undang,” bebernya.

Disinggung apakah kasus Ade Armando ini sama dengan yang menimpa Buni Yani. Chudory mengatakan ada kemiripan tapi ada berbeda. Dimana Buni Yani adalah kata-kata kalimat dan memuat satu gambar yang tidak benar, dan  itu bisa kena pasal yang lain, menyebarkan berita bohong.

“Kalau ini kan (Ade) itu kan bukan berita tapi meme yang dimuat di dalam facebook pribadinya. Dan pak Ade sendiri memang sudah mengakui. Kalau misalnya bahwa facebooknya itu apa ya di-hack sama orang sama masih kita ini (maklumi) tapi kan sudah diakui pak Ade dan itu merupakan bentuk kritiknya,” tutupnya.

Diketahui Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal DKI Jakarta Fahira Idris melaporkan Ade Armando ke Polda Metro Jaya. Ade dilaporkan karena mengunggah foto Gubernur DKI Jakarta versi joker ke media sosial.Laporan tersebut terdaftar dalam nomor laporan LP/7057/XI/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus, tanggal 1 November 2019.