Demi Jatah Pendukungnya, Jokowi Dinilai Bisa Reshuffle Kabinet

sammy
Demi Jatah Pendukungnya, Jokowi Dinilai Bisa Reshuffle Kabinet

Jakarta, HanTer - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sangat mungkin mengganti sejumlah menteri atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju dalam enam bulan ke depan. Selain masalah kinerja, peluang untuk mengganti para menteri juga didasari kepentingan pemenuhan 'jatah' pihak yang mendukung Jokowi. 

"Cukup terbuka Jokowi reshuffle kabinet 6 bulan hingga setahun ke depan. Dasarnya kinerja atau polemik yang ditimbulkan menteri. Selain itu mungkin juga karena banyak pendukung Jokowi yang antre ingin masuk kabinet," ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno di Jakarta, Minggu (3/11/201₩).

Adapun pernyataan soal kemungkinan reshuffle kabinet ini sebelumnya sempat disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Kendati tak merinci alasan soal reshuffle kabinet, namun menurut Bamsoet, Jokowi perlu menambah menteri perempuan dalam kabinet.

Jika dibandingkan dengan menteri perempuan dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019, jumlah menteri perempuan dalam kabinet saat ini lebih sedikit.

Adi menuturkan, berkaca pada perombakan kabinet di periode pertama, saat itu Jokowi melakukan reshuffle dalam waktu 10 bulan. Terdapat lima posisi menteri yang diganti yakni Menko Perekonomian, Menteri Bappenas, Menko Kemaritiman, Menko Polhukam, dan Menteri Perdagangan.

Menurutnya, sangat mungkin Jokowi kembali merombak kabinet dalam kurun waktu kurang dari setahun pada periode kedua ini.

"Dulu kan juga reshuffle dalam 10 bulan. Bisa jadi kembali dilakukan karena ada sejumlah menteri yang tak sesuai latar belakang keahliannya," kata Adi.

Hak Prerogatif 

Disisi lain, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, menyebutkan, reshuffle kabinet hal menjadi hak prerogatif presiden. Bahkan, dirinya tidak ingin bicara banyak mengenai hal tersebut. "Ya kita lihat itu prerogatif presiden, kalau presiden anggap penting ya itu (dilakukan) presiden," ujar Ma'ruf di kantor Jakarta,

Ia mengakui bahwasanya dirinya dan Presiden Jokowi tak dapat memuaskan banyak pihak terkait pemberian jatah menteri maupun wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Ma'ruf sendiri tidak puas dengan struktur kabinet yang baru dibentuk. Dia mengatakan itu usai Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dikabarkan tidak puas lantaran tidak mendapat kursi Menteri Agama dan Muhammadiyah yang kecewa tidak dipercaya mengisi posisi Mendikbud.

"Ya itu kan biasa, memang itu bagian ketidakpuasan. Saya juga bilang, yang tidak puas itu memang banyak. Pak Jokowi juga tidak puas, saya juga tidak puas, NU tidak puas, Muhammadiyah tidak puas, karena memang belum semua bisa terakomodasi,"