Manuver Partai NasDem Dinilai 'Tak Happy' di Koalisi Jokowi

Sammy
Manuver Partai NasDem Dinilai 'Tak Happy' di Koalisi Jokowi

Jakarta, HanTer - Pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, Rabu (30/10/2019) lalu, kerap menuai berbagai anggapan berbagai kalangan. Mulai dari sinyal koalisi parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang dinilai mulai rapuh, hingga adanya asumsi 'dua kaki' dan manuver partai NasDem.

 

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai, Kunjungan politik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ke DPP PKS beberapa waktu lalu dinilai sebagai upaya komunikasi politik lintas koalisi. Ia melihat, Nasdem yang notabene partai pendukung pemerintah mulai merasa tidak nyaman berada di dalam Koalisi.

 

"Ketika di internal koalisi Jokowi sudah tak nyaman lagi, maka berkomunikasi dengan partai oposisi seperti PKS adalah cara yang tepat. Berteman dengan partai di luar pemerintah," katanya di Jakarta, Jumat (1/11/2019).

 

Ujang mengatakan, Nasdem yang kecewa terhadap putusan Presiden Jokowi yang memberikan posisi Jaksa Agung kepada PDIP, dinilai wajar jika menghimpun kekuatan di luar koalisi.

 

"Jadi, jika Nasdem menjalin komunikasi dengan PKS, wajar. Karena Nasdem sedang mencari kawan. Baik kawan di internal koalisi Jokowi. Maupun kawan di oposisi. Bagi Nasdem, politik itu sifatnya cair. Tak ada kawan dan lawan abadi. Yang ada adalah kepentingan," kata Ujang.

 

Direktur Indonesia Political Review ini menyebut, peta koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf akan sangat mungkin untuk berubah. Sebab, lanjut dia, Jokowi menggunakan hak prerogatifnya untuk mengakomodir kepentingan semata.

 

"Koalisi yang dibangun Jokowi bukan koalisi ideologis. Yang dibangun koalisi kompromis, pragmatis, dan kepentingan. Tentu koalisinya akan mudah pecah. Termasuk bisa pecah di tengah jalan

Koalisi berbasis kepentingan akan mudah pecah. Jika kepentingannya tak diakomodir atau jika kepentingannya sudah beda," tegasnya.

 

Sebelumnya diketahui, dalam pertemuan yang digelar di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, keduanya sepakat untuk memperkuat sistem check and balance atau fungsi pengawasan terhadap pemerintah di DPR.

 

Partai Nasdem yang menjadi bagian dari koalisi pendukung pemerintah dianggap bermanuver dan berupaya membangun poros politik baru.

 

Kode Keras

 

Peneliti dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menilai, kunjungan Surya Paloh ke markas PKS itu tak bisa dilepaskan dari konteks politik dewasa ini. Menurutnya, hal itu merupakan salah satu bentuk upaya NasDem dengan mengirim kode keras ke partai koalisi Jokowi dan Istana.

 

Intinya, lanjut dia, bisa jadi karena NasDem tidak terlalu happy dengan komposisi kabinet Indonesia Maju yang telah disahkan Jokowi.

 

"NasDem mengirimkan kode keras kepada partai-partai di koalisi dan Istana, bahwa NasDem tidak terlalu happy dengan proses pembentukan kabinet," terangnya di Jakarta, Jumat (1/11/2019).

 

Adapun NasDem sebagai partai yang sejak awal mendukung Jokowi memiliki pandangan soal pentingnya 'oposisi' dalam demokrasi. Namun Partai Gerindra yang selama ini menjadi seteru Jokowi, justru masuk koalisi pemerintahan. Tak sekedar bergabung, Partai Gerindra juga langsung menerima jatah dua kursi menteri.

 

Menurutnya, NasDem berani mengirimkan kode keras seperti itu karena partai pimpinan Paloh tersebut punya kontribusi besar untuk kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

 

Tak hanya itu, NasDem juga punya 59 kursi di DPR atau 10,3% kursi. Jumlah kursi sebesar itu adalah posisi tawar yang baik untuk NasDem di mata pemerintahan Jokowi.

 

"Dia kirim pesan yang keras ke Istana dan PDIP (partai pemenang pemilu nomor 1, red), bahwa NasDem bisa saja menjadi suatu kekuatan penting di DPR dalam rangka melakukan kritik terhadap pemerintah," ujar Arya.

 

Sebelumnya, usai pertemuan dengan PKS kemarin, Paloh mengatakan setiap kemungkinan bisa terjadi dalam politik ke depannya. Termasuk kemungkinan NasDem akan berhadapan dengan pemerintah hingga bekerja sama dengan PKS.

 

"Bukan masalah, ada kemungkinan akan berhadapan dengan pemerintah atau tidak. Seluruh kemungkinan kan ada saja," ujar Paloh ketika itu.