Buruh PT Palma Satu Minta KPK Buka Pemblokiran Rekening

Safari
Buruh PT Palma Satu Minta KPK Buka Pemblokiran Rekening

Jakarta, HanTer - Ratusan orang yang menamakan diri Aliansi Buruh PT Palma Satu asal Provinsi Riau mendatangi dan menggelar unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Kamis (31/10/2019). Dalam aksinya mereka membawa spanduk dan poster dengan tulisan agar KPK membuka pemblokiran rekening PT Palma Satu.sehingga tidak merugikan karyawan.

 

Koordinator Aliansi Perwakilan Karyawan Kebun Kelapa Sawit PT Palma Satu, Antoni Lawolo mengatakan, KPK harus membuka rekening PT. Palma Satu karena tidak menyebabkan kerugian negara. Selain itu KPK hanya memblokir rekening PT. Palma Satu, sementara ada ratusan perusahaan kebun sawit yang berada dalam kawasan hutan yang tidak diproses hukum oleh KPK.

 

PT Palma Satu kembali dituduh dengan dugaan melakukan tindak pidana korporasi sehubungan dengan kasus memberikan hadiah atau janji terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan Tahun 2014. Padahal berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bdg 24 Juni 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara Nomor 22/TIPIKOR/2015/ PT.BDG tanggal 15 September 2015 secara tegas telah dinyatakan tidak terbukti sehingga lolos dari jerat hukum.

 

Dalam putusan Tingkat Kasasi pada perkara Nomor 2819K/Pid.Sus/2015 tertanggal 04 Februari 2016 dalam pertimbangannya kasus ini telah selesai. Selain itu seluruh dokumen yang pernah disita KPK sudah dikembalikan seluruhnya, sehingga makin memperjelas bahwa permasalahan tersebut telah selesai.

 

Namun pada tanggal 5 April 2019, PT. Palma Satu tanpa diperiksa langsung ditetapkan menjadi tersangka bersama dengan Manager Legal dan owner-nya. Tapi kenapa OTT perusahaan kebun sawit PT Binasawit Abadi Pratama yang jelas sudah terbukti petinggi korporasinya melakukan suap serta telah dieksekusi masuk penjara akan tetapi Korporasinya serta ownernya tidak ditetapkan menjadi Tersangka seperti yang dialami PT Palma Satu yang ujung-ujungnya merugikan karyawan PT Palma Satu.

 

Katanya KPK dalam penegakan hukum tidak pandang bulu dan tidak tebang pilih, tapi justru dengan perusahaan sawit raksasa tidak berani sentuh sedangkan dengan perusahaan menengah kecil sangat berani," tegasnya.

 

Antoni menilai, KPK hanya menerima saja Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara dengan nomor register 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst tanggal 3 Januari 2019 dan nomor register 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst tanggal 3 Januari 2019 tanpa melakukan upaya hukum lebih lanjut atas putusan tersebut.

 

"Secara logika, bagaimana mungkin seseorang yang menjadi direktur/pekerja/karyawan di suatu perusahaan melakukan suap demi kepentingan perusahaan dengan nilai nominal yang tidak kecil dan menggunakan rekening tabungan pribadi miliknya?? Tapi kenapa KPK hanya menerima putusan begitu saja atas OTT suap yang katanya dari rekening tabungan pribadi ini?," paparnya.

 

"Untuk itu kita berterima kasih kepada Pemerintah yang telah membuat dewan pengawas KPK agar penegakan hukum berjalan sesuai koridornya untuk keadilan," pungkasnya.