Sikapi Vonis Bebas 7 Terdakwa Kasus Bank Mandiri; Kejagung Pertimbangkan Ajukan PK 

zamzam
Sikapi Vonis Bebas 7 Terdakwa Kasus Bank Mandiri; Kejagung Pertimbangkan Ajukan PK 

Jakarta, HanTer - Kejaksaan Agung tengah mempertimbangkan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap vonis bebas tujuh terdakwa  kasus pembobolan Bank Mandiri oleh PT Tirta Amarta Bottling (TAB). Berdasarkan audit BPK, kasus ini merugikan negara Rp1,8 Triliun.

"Sedang dikaji upaya hukum luar biasa untuk menyelamatkan uang negara itu. Demi bangsa dan negara, kami akan melakukan terobosan hukum meski putusan MK jaksa tidak dibolehkan PK," ujar Jampidsus M. Adi Toegarisman di Kejagung, Jumat (1/11/2019).

Adi menegaskan pihaknya telah berupaya optimal untuk membuktikan perbuatan yang dilakukan para terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, yang merugikan keuangan negara untuk memperkaya orang lain, namun hakim MA berpandangan lain.

"Kita kan mau selematkan keuangan negara, jika didiamkan siapa yang bertanggung jawab hilangnya uang negara Rp 1,8 triliun, siapa yang ganti," jelasnya. 

Ketujuh terdakwa yang divonis bebas itu yakni, Direktur PT TABC Rony Tedy, Direktur Head Officer Juventius. Sementara lima orang lain berasal dari Mandiri Commercial Banking Center Bandung I yakni Commercial Banking Manager Surya Baruna Semengguk, Senior Credit Risk Manager Teguh Kartika Wibowo, Relationship Manager Frans Edward Zandstra, Commercial Bankig Head Totok Sugiharto dan Wholesale Credit Head Poerwitono Poedji Wahjono. 

Adi menegaskan awal kasus berawal dari pemberian kredit modal kerja (KMK) yang awalnya kreditnya sebesar Rp 200 miliar, namun dalam perjalannya yang singkat itu, pembayaran kredit tersebut macet, kemudian TAB kembali melakukan kredit tambahan sebesar Rp 500 miliar dengan jaminan TAB mempunyai tagihan tagihan dibeberapa perusahaan atau distributor toko. 

"Jadi TAB itu kleim punya piutang dan itu yang dijadikan jaminan sehingga bank Mandiri mengucurkan kembali tambahan kredit," ujarnya. 

Setelah dicairkan Rp 500 miliar, namun faktanya TAB kembali pembayarannya macet dan tidak sesuai dengan perjanjian. 

"Dalam perjalannya itu juga berhenti/macet, lalu dengan pola yang sama minta tambahan jaminan piutang seolah-olah dia (TAB) punya muncul lagi tambahan kredit sekitar Rp 700 miliar, yang ternyata itu juga macet jadi terakhir itu dalam status Ko5 (kolektives 5) jadi kredit itu sudah macet, jadi kasusnya begitu," katanya. 

Jadi berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung, ternyata piutang-piutang yang dijadikan jaminan dalam kredit tersebut adalah jaminan bohong atau fiktif. Karena itu, Adi berkeyakinan bahwa proses itu merupakan peristiwa pidana dan apa yang Kejaksaan lakukan tujuan utamanya bukan menghukum orang, namun Kejaksaan berupaya untuk mengembalikan kerugian negara.

"Itulah fakta dari kasus pokoknya berarti disini ada dua belah pihak kreditur dan debitur, inikan sama-sama kita ajukan sebagai terdakwa di persidangan argumentasi pokoknya seperti yang tadi kita ungkap diberkas perkara," tegasnya.

Selain itu, lanjut Adi, dari tambahan penyidikan itu ternyata penggunaan uang kredit itu tidak digunakan sebagaimana dimohonkan yakni untuk pengembangan perusahaan milik TAB. 
"Uangnya harus digunakan untuk memproduksi hasil pabrik minuman itu enggak boleh untuk beli tanah, apartemen, bayar hutang itu nggak boleh itu harusnya untuk pengajuan dasarnya KMK," jelasnya. 

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) membebaskan 7 terdakwa kasus pembobolan Bank Mandiri senilai Rp 1,8 triliun. Hal itu dilakukan seiring MA menolak kasasi jaksa atas 7 terdakwa kasus tersebut. 

Persidangan di tingkat kasasi , menurunkan lima hakim agung  untuk mengadili mereka. Duduk sebagai ketua majelis hakim agung Andi Samsan Nganro. Sedangkan anggotanya ialah Krisna Harahap, Abdul Latief, Suhadi, LL Hutagalung, dan Krisna Harahap.

Dalam kasus korupsi penyelewengan fasilitas kredit PT Bank Mandiri (Persero) Commercial Center Bandung I kepada PT Tirta Amarta Bottling Company (TABC) , penyidik telah menetapkan banyak tersangka yakni Direktur PT TABC Rony Tedy, Direktur Head Officer Juventius. 

Sementara lima orang lain berasal dari Mandiri Commercial Banking Center Bandung I yakni Commercial Banking Manager Surya Baruna Semengguk, Senior Credit Risk Manager Teguh Kartika Wibowo, Relationship Manager Frans Eduard Zandstra, Commercial Bankig Head Totok Sugiharto dan Wholesale Credit Head Poerwitono Poedji Wahjono.

Kasus tersebut bermula ketika PT Bank Mandiri (Persero) memberikan fasilitas kredit modal kerja (KMK) pada 19 Desember 2008. Kemudian sejalan dengan pertumbuhan perusahaan, diberikan beberapa fasilitas tambahan dan mendapat perpanjangan fasilitas KMK senilai Rp 880 miliar, Letter of Credit (LC) senilai Rp 40 miliar impor dan kredit investasi (KI) senilai Rp 250 miliar pada 15 April 2015.

#Kejagung   #Peryimbangkan   #PK   #Vonis   #Bebas   #Kasus   #Bank   #Mandiri