DPR Sayangkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Safari
DPR Sayangkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Jakarta, HanTer  - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyayangkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Perpres tersebut telah ditandatangani Presidem Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Oktober 2019 lalu tanpa konsultasi dengan DPR  dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan berlaku pada Januari 2020.

 

"Komisi IX terdahulu menyatakan menolak, loh ini kok langsung naik (iuran BPJS Kesehatan). Seperti cari jalan pintas saja atasi defisit BPJS Kesehatan," ujar Nettty di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

 

Komisi IX periode 2014-2019, lanjut Netty, meminta BPJS Kesehatan untuk melakukan pembenahaan data kepesertaan terlebih dahulu sambil mencari jalan keluar untuk menutupi defisit yang terjadi. Karena tanpa adanya proses pembenahan data kepesertaan maka dapat dipastikan kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan membebani masyarakat.

 

"Saya pernah menemukan banyak kasus, rakyat yang sakit tidak bisa mendapatkan layanan BPJS Kesehatan karena menunggak iuran. Pendataan harus diperbaiki, apakah PBI (Penerima Bantuan Iuran) tepat sasaran? Apakah peserta mandiri yang menunggak memiliki kemampuan untuk membayar?" ungkapnya.

 

Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengigatkan bahwa penyediaan layanan kesehatan adalah kewajiban pemerintah kepada rakyat. Untuk itu, pemerintah diharapkan mencari cara untuk menangani defisit tanpa membebani masyarakat. Oleh karena itu jangan memudahkan urusan dengan melempar beban pada rakyat. Pemerintah harus membuat skala prioritas dalam memandang permasalahan, terutama tunggakan terhadap rumah sakit.

 

Untuk diketahui, dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019  rincian kenaikan iuran untuk peserta mandiri yang berlaku mulai Januari 2020 adalah Kelas III dari 24.000 menjadi 42.000, Kelas II dari 51.000 menjadi 110.000 dan Kelas I dari 81. 000 menjadi 160.000. Sedangkan untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya ditanggung negara, kenaikannya dari 24.000 menjadi 42.000 dan dihitung per Agustus 2019. Secara hitungan, kenaikan tersebut mendekati 100 persen.