Jabat Lagi Ketum PBB Yusril Minta Legislasi Nasional Jadi Kementerian

Safari
Jabat Lagi Ketum PBB Yusril Minta Legislasi Nasional Jadi Kementerian
Sekjen PBB, Afriansyah Noor dalam kegiatan Silaturahim & Pernyataan Kesediaan Pengurus Baru Partai Bulan Bintang (periode 2019-2024) di Kantor DPP PBB, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Jakarta, HanTer - Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra secara aklamasi kembali terpilih menjabat Ketua Umum Partai Bulan Bintang periode 2019 – 2024 di Muktamar V Partai Bulan Bintang (PBB) di Belitung pada tanggal 25 September 2019 lalu.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekjen PBB, Afriansyah Noor dalam kegiatan Silaturahim & Pernyataan Kesediaan Pengurus Baru Partai Bulan Bintang (periode 2019-2024) di Kantor DPP PBB, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

“Berdasarkan hasil Muktamar V PBB yang kami gelar di Belitung pada 25 September 2019 lalu, Pak Yusril kembali terpilih secara aklamasi menjabat Ketua Umum PBB selama 5 tahun kedepan,” ujarnya.

Tak hanya penunjukan kembali Yusril sebagai Katua Umum partai, Muktamar PBB juga memutuskan nama KH. Muqoddas Murtadia sebagai Ketua Majelis Syura dan M. Yasin Ardhy sebagai Ketua Mahkamah Partai serta sejumlah nama pengurus baru PBB 2019-2024.

Afriansyah juga menambahkan, usai terpilih Yusril kemudian merumuskan sejumlah keputusan, di antaranya perubahan jumlah kepengurusan inti PBB yang sebelumnya jumlahnya ratusan menjadi 33 pengurus.

Terkait keputusan perampingan jumlah kepengurusan tersebut, Yusril yang juga hadir dalam kesempatan tersebut mengungkapkan hal ini guna memudahkan kordinasi serta pengambilan keputusan.

“Perampingan kepengurusan PBB ini guna mempercepat kordinasi penyelenggaraan rapat dan proses pengambilan keputusan yang sifatnya penting bagi internal PBB. Dalam waktu dekat kami akan menggelar pelantikan terhadap 33 nama pengurus baru yang terpilih,” jelasnya.

Disinggung terkait tidak adanya jatah menteri kabinet Jokowi jilid II, Yusril menyampaikan bahwa dirinya memang tidak pernah meminta hal tersebut kepada Jokowi.

"Terkait jajaran kabinet, PBB memang tidak pernah mengajukan nama dan Pak Jokowi juga tidak pernah meminta, ya begitu saja,” ungkapnya.

Menyoal wacana pembentukan Legislasi Nasional, Yusril lagi-lagi menyebut bahwa belum ada pembicaraan dengan presiden terkait hal tersebut, terlebih isu dirinya yang bakal dipilih mengepalai lembaga tersebut. Namun Yusril mengaku menyambut baik wacana tersebut dan merekomendasikan agar Legislasi Nasional sebaiknya dibentuk menjadi kementrian dan bukan sekedar badan.

Dalam kesempatan ini Yusril juga mengumumkan struktur organisasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB periode 2019-2024, yang diberi nama Kabinet PBB Maju. Kepengurus PBB saat ini sangat ramping dibandingkan dengan kepengurusan sebelumnya.

“Kalau dulu kepengurusan ada 200 orang, saat ini menjadi 33 orang 11 di antaranya adalah perempuan,” ungkapnya.

Yusril menuturkan, perampingan itu akan mempercepat penyelenggaraan rapat dan pengambilan keputusan.

''Dengan sedikit kepengurusan ini tidak sulit untuk berkomunikasi, mudah untuk menyelenggarakan rapat dan cepat untuk dapat segera mengambil keputusan dan lebih cepat bekerja,” ungkapnya.