Anggota DPR Malas Layak Diberi Sanksi

Safari
Anggota DPR Malas Layak Diberi Sanksi

Jakarta, HanTer - Setidaknya hanya 362 dari 575 anggota dewan yang menghadiri rapat paripurna perdana untuk menetapkan anggota-anggota fraksi pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sementara 213 anggota dewan tidak hadir tanpa diketahui penyebabnya. 

Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Syamsudin Alimsyah menyesalkan tidak hadirnya wakil rakyat itu. Dia mengusulkan agar nama anggota DPR yang tidak hadir diumumkan ke public dan layak diberi sanksi. Bahkan bila perlu diganti lewat pergantian antar waktu (PAW).

“Anggota DPR yang malas untuk menghadiri sidang untuk diumumkan dan diberi teguran oleh Mahkamah Kehormatan. Karena anggota DPR tersebut telah  melanggar etika sebagai wakil rakyat yang telah memilihnya untuk duduk di DPR,” ujar Syamsudin.

Sejatinya, kata dia,  anggota DPR yang malas hadir untuk rapat diumumkan dan diberi teguran oleh Mahkamah Kehormatan DPR karena melanggar etika," paparnya.

AKD

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin. Ketua DPR Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Rachmat Gobel turut hadir.

Agenda rapat adalah penetapan nama-nama anggota fraksi-fraksi dalam Alat Kelengkapan Dewan. Selain itu, paripurna mengagendakan penetapan mitra kerja komisi-komisi dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Surat Presiden (surpres) tentang penetapan penunjukan Kapolri juga akan dibacakan dalam rapat paripurna DPR.

Saat membuka rapat, Aziz menyatakan rapat telah memenuhi kuorum. Ia pun menyatakan rapat terbuka untuk umum. “Berdasarkan catatan dari Sekretariat bahwa telah dihadiri sembilan fraksi dengan jumlah 362, sehingga berdasarkan mekanisme dan tata tertib dalam pengambilan kuorum maka telah dihadiri 362 dari 575 anggota Dewan.Rapat kami nyatakan dibuka untuk umum,” ujar Aziz.