Semua Menteri dan Wamen Jokowi Belum Melaporkan Kekayaan, Infra: Umumkan Saja Biar Masyarakat Tahu

Sammy
Semua Menteri dan Wamen Jokowi Belum Melaporkan Kekayaan, Infra: Umumkan Saja Biar Masyarakat Tahu
Istimewa

Jakarta, HanTer - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menerima laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dari para menteri dan wakil menteri baru hingga Senin (28/10/2019). Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, terdapat 8 menteri dan wakil yang sebelumnya telah berstatus sebagai penyelenggara negara namun belum memperbarui LHKPN.

Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Indonesian for Transparency and Akuntabillity ((Infra) Agus Chaerudin, mengatakan, seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menetapkan dan melantik para pejabat tersebut sebelum mereka menyerahkan LHKPN.

"Mereka (para pejabat yang belum lapor LHKPN, red) jangan ditetapkan dulu. Presiden punya kewenangan tidak melantik atau menetapkan mereka yang belum menyelesaikan administratif. Kan LHKPN itu unsur administratif," katanya di Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Harusnya, lanjut Agus, pelaporan LHKPN menjadi catatan penting untuk KPK kedepannya. Karena, jika ada anggota pejabat yang sudah dilantik namun belum menyerahkan LHKPN, itu akan menyulitkan untuk memberi sanksi.

"Nah susahnya sesudah terpilih ini, tidak lagi lapor harta kekayaan. KPK sendiri, tidak punya alat hukum, pemberi sanksi, kecuali sanksi moral," ungkapnya.

Kendati demikian, dirinya menyarankan agar kedepannya tidak lagi melantik para pejabat negara yang belum menyerahkan LHKPN‎ ke KPK. Selain itu, KPK harus tegas mengumumkan mereka yang belum melapor LHKPN. "Umumkan saja. Biar masyarakat tahu," tandasnya.

Belum Lapor

Untuk diketahui, KPK belum menerima LHKPN dari para menteri dan wakil menteri baru hingga Senin (28/10/2019). Plh Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriyati menyatakan, KPK masih menunggu para menteri dan wakil menteri untuk menyetor LHKPN mereka.

"Kalau untuk menteri kabinet yang baru, saya tadi update memang belum ada yang menyerahkan laporan LHKPN. Jadi kami masih menunggu karena memang masih ada waktu," kata Yuyuk di Gedung Merah Putih KPK, Senin (28/10/2019) malam.

Yuyuk menyampaikan, para menteri dan wakil menteri yang baru menjadi penyelenggara negara mempunyai waktu tiga bulan semenjak dilantik untuk melaporkan LHKPN mereka.

Memperbaharui

Disisi lain, Indonesia Corruption Watch mencatat, ada 8 menteri dan wakil yang sebelumnya telah berstatus sebagai penyelenggara negara tetapi belum memperbarui LHKPN. Peneliti ICW Dewi Anggraeni menyatakan, 8 menteri dan wakil menteri itu mestinya memperbarui laporan kekayaan mereka secara periodik setiap tahun.

"Yang ICW lihat menteri-menteri yang menjabat di kabinet pertama dan masuk lagi di Kabinet Indonesia Maju. Nah siapa saja sih dalam website-nya KPK yang tercatat belum melaporkan ataupun di tahun berapa selain 2018 yang sudah melaporkan atau belum, ada 8 nama yang menjabat di periode sebelumnya dan menjabat lagi," kata Dewi di Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Kedelapan menteri dan wakil menteri itu adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali.

Kemudian, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, serta Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong.

KPK telah mengimbau para menteri untuk melaporkan kekayaan mereka.

Bagi menteri yang telah menjadi penyelenggara negara dan pada 2019 telah melaporkan LHKPN periodik, pelaporan LHKPN berikutnya cukup dilakukan dalam rentang waktu Januari–31 Maret 2020 (pelaporan periodik LHKPN untuk perkembangan kekayaan tahun 2019).

Sementara itu, bagi menteri yang tidak menjadi penyelenggara negara sebelumnya atau baru menjabat, pelaporan LHKPN dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah menjabat.