Keselamatan Transportasi Tetap jadi Fokus Utama

Alee
Keselamatan Transportasi Tetap jadi Fokus Utama

Kendari, HanTer - Kata kunci yang bisa kita ambil dan kita maknai yaitu keselamatan transportasi darat. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, ketika membuka Rapat Kerja Peningkatan Keselamatan, Pelayanan Transportasi Sungai dan Penyeberangan se-Sulawesi, di Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (26/10/2019).

"Keselamatan transportasi darat tidak akan terwujud tanpa 3 aspek yang tidak dapat dipisahkan berkaitan dengan keselamatan lalu lintas, yaitu sumber daya manusia, jalan, dan sarana," kata Budi Setiyadi dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu (27/10/2019).

"Hal penting yang perlu kita lakukan dalam penyelenggaraan transportasi ialah memantapkan sistem transportasi yang menyentuh pada aspek strategis dan pembagian peran multi moda dan antar moda transportasi," kata dia.

Menurutnya, aspek pembagian peran ini sangat penting, karena Sulawesi Tenggara adalah provinsi yang sebagian besar berupa kepulauan, maka pengembangan jaringan transportasi di dalam dan antar pulau diarahkan untuk mengintegrasi dan mengkombinasikan moda transportasi yang ada sesuai dengan potensi wilayah yaitu transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta transportasi laut dan udara.

Budi yang hadir didampingi Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Risal Wasal, berkesempatan meninjau Terminal Puwatu yang telah diambil alih pemerintah pusat. Pihaknya akan segera merenovasi Terminal Puwatu agar dapat digunakan untuk melayani masyarakat sebagai simpul transportasi.

Menyinggung masalah ODOL (Over Dimensi Over Load), Dirjen Budi mengatakan, "Melihat dari angkutan barang di Sulawesi Tenggara yang banyak melakukan pelanggaran muatan atau over load dan juga over dimensi, saya minta Kepala BPTD untuk berani melakukan normalisasi kendaraan yang over dimensi." Kementerian Perhubungan berkomitmen zero odol ditargetkan dapat terealisasi sepenuhnya di tahun 2021 mendatang.

"Kami akan menindak tegas pelanggaran ODOL," kata Dirjen Budi. Sanksi berupa denda hingga hukuman pidana sudah diatur dalam pasal 277, Undang-undang 22 tahun 2009. "Upaya ini perlu dilakukan mengingat banyak kerugian yang harus ditanggung, diantaranya merusak jalan dan jembatan, kecelakaan yang menelan korban jiwa, serta kemacetan yang berakibat pada penurunan produktivitas," lanjutnya.

Dirjen Budi juga menyoroti keterlibatan perusahaan karoseri dalam kasus over dimensi. "Perusahaan karoseri menjadi pihak penting, karena disinilah kerangka badan kendaraan dibangun. Oleh karena itu perusahaan karoseri dihimbau agar mematuhi regulasi yang berlaku, jika tidak sesuai SK Rancang Bangun maka kendaraan hasil produksi karoseri tidak akan mendapatkan SRUT," jelas Dirjen Budi. "Jangan pula kemudian memodifikasi kendaraan menjadi lebih panjang, lebih lebar, ini jelas melanggar," ujarnya.

Pengukuhan DPD IPKBI Sulawesi Tenggara

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pengukuhan anggota Dewan Pengurus Daerah Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti 2019-2020. Dirjen Budi berpesan agar penguji berpegang teguh profesinya sebagai penguji kendaraan bermotor.

"Ubah mindset untuk menjadi lebih baik," katanya.

Dari sekian banyak Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara, hanya ada 1 Kabupaten yang unit uji berkala kendaraan bermotornya telah terakreditasi, yaitu Kabupaten Bau Bau. Dirjen Budi mengapresiasi hal ini, dan sekaligus meminta agar pemerintah daerah Kabupaten Kota yang lain juga meningkatkan kualitas layanan uji berkala kendaraan bermotor. 

Menyikapi adanya pemalsuan buku uji kendaraan bermotor, Dirjen Budi mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan smartcard sebagai pengganti buku uji. "Nantinya buku uji akan diganti dengan smartcard, di dalamnya ada chip yang berisi data teknis dan riwayat kendaraan," jelasnya.

Sementara itu, dalam laporannya, Benny Nurdin, Kepala BPTD XVIII Sulawesi Tenggara mengatakan bahwa kegiatan Rapat Kerja Peningkatan Keselamatan, Pelayanan Transportasi Sungai dan Penyeberangan se-Sulawesi serta Komitmen Mengurangi Angkutan Barang yang Over Dimensi dan Over Load terselenggara berkat kerjasama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara.

"Setelah kami mencanangkan zona keselamatan transportasi bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah ditetapkan 2 kota dan 4 kabupaten yang sudah siap untuk dilaunching menjadi kota percontohan," kata Benny. Menurut Benny, pihaknya telah mengumpulkan seluruh penguji kendaraan bermotor di kantor BPTD Sulawesi Tenggara untuk melakukan penegakan ODOL. "Kesimpulan yang kami dapatkan bahwa sebagian besar kendaraan yang masuk ke Sultra berasal dari luar Sultra. Kami berkomitmen bersama seluruh penguji dan pemangku kepentingan se-Sulawesi untuk duduk bersama membicarakan efektifitas dan efisiensi penegakan ODOL," ujarnya.

Dukungan Pemerintah Daerah

Gubernur Sulawesi Tenggara, H. Ali Mazi yang hadir dalam kegiatan tersebut menyambut baik dan mendukung penuh langkah-langkah Kementerian Perhubungan dalam menciptakan transportasi yang berkeselamatan. "Keselamatan transportasi darat sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Tenggara dan untuk pengembangan dimasa mendatang untuk menjadi center of excellent, dimana zona keselamatan transportasi darat ini tentunya untuk menjawab tantangan di sektor transportasi yang disebabkan semakin meningkatnya tuntutan dari masyarakat selaku pengguna jasa transportasi yang sejalan dengan perkembangan teknologi transportasi," kata Ali Mazi dalam pidato sambutannya.

Kegiatan yang diprakarsai oleh BPTD Wilayah XVIII Sulawesi Tenggara tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten, Kota se-Sulawesi, Kepala BPTD se-Sulawesi, Jasa Raharja, Kepolisian dan sejumlah pejabat terkait lainnya. Secara istimewa, hadir pula anggota Komisi V DPR RI, Ridwan Bae