Selesaikan Persoalan Papua, Badan Komunikasi Anggota DPR dan DPD Dibentuk

Danial
Selesaikan Persoalan Papua, Badan Komunikasi Anggota DPR dan DPD Dibentuk
Badan Komunikasi Anggota DPR dan DPD dari Papua dan Papua Barat resmi dideklarasikan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (25/10/2019) di Media Center Parlemen, Gedung Nusantara III.

Jakarta, HanTer - Persoalan di Papua hingga saat ini belum terselesaikan persoalannya. Langkah pemerintah dalam menyelesaikan konflik Papua pun dinilai gagal. 

Para anggota DPR/DPD RI yang berasal dari Papua dan Papua Barat pun membentuk sebuah wadah yang dinamakan 'Badan Komunikasi Anggota DPR/DPD Papua-Papua Barat' untuk menjadi jembatan bagi pemerintah pusat dan daerah menyelesaikan persoalan tersebut.

Badan Komunikasi Anggota DPR dan DPD dari Papua dan Papua Barat resmi dideklarasikan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (25/10/2019) di Media Center Parlemen, Gedung Nusantara III.

Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai yang dinobatkan sebagai ketua badan komunikasi itu, mengaku mendapat persetujuan dari 21 orang yang terdiri dari anggota DPR/DPD dapil Papua - Papua Barat, dengan rincian delapan anggota DPD dapil Papua dan Papua Barat. Delapan anggota DPR dapil Papua.

Yorrys mengatakan masalah di Papua tidak boleh terus menerus dengan pendekatan militeristik.

"Psikologis masyarakat Papua terganggu jika terus menerus dilakukan dengan militeristik, baru bangun sudah ada polisi dan tentara di mana-mana. Saat rusuh di Wamena itu di Papua, bukan hanya warga lain yang menjadi korban. Ada 118 orang Papua ikut menjadi korban," ujar Yorrys kepada wartawan, Jumat (25/10/2019).

Untuk diketahui, tiga anggota DPR dapil Papua Barat.  Badan ini dipimpin oleh Ketua Yorrys Raweyai, anggota DPD dapil Papua Barat, Wakil Ketua Komarudin Watubun (anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan dapil Papua) dan Jimmy Demianus Jie (anggota DPR Fraksi PDIP dapil Papua Barat), Sekretaris Jenderal Filep Wamapma, senator Papua Barat.

"Dari 21 anggota DPD dan DPR dari Papua dan Papua Barat semuanya menyatakan siap dan setuju. Badan ini dinamakan Badan Komunikasi Anggota DPR dan DPD dari Papua dan Papua Barat,” kata Yorrys dalam jumpa pers di Media Center, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (25/10/2019). 

Jumpa pers itu dihadiri anggota DPR Fraksi Partai Golkar dapil Papua Barat Robert Joppy Kardinal, anggota DPR Fraksi Partai Nasdem dapil Papua Barat Rico Sia. Kemudian, anggota DPR Fraksi Partai Golkar dapil Papua Trifena Tinal, anggota DPR Fraksi Partai Gerindra dapil Papua Robert Rouw, anggota DPR Fraksi Partai Nasdem dapil Papua Ina Elisabeth Kobak, anggota DPR Fraksi Partai Nasdem dapil Papua Sulaiman Hamzah, serta Yorrys, Komarudin, dan Filep.

Yorrys menambahkan sebagai wadah resmi, Badan Komunikasi Anggota DPR dan DPD dari Papua dan Papua Barat berperan melakukan inventarisir berbagai persoalan yang terjadi pada dua provinsi paling timur Indonesia itu. 

“Kami akan bersama-sama menyelesaikan berbagai persoalan di Papua dan Papua Barat. Kami akan melakukan inventarisir dan investigasi persoalan di Papua dan Papua Barat,” kata mantan anggota DPR dari Partai Golkar itu.

Yorrys mengatakan Badan Komunikasi Anggota DPR dan DPD dari Papua dan Papua Barat akan segera bersilaturahmi dengan pimpinan MPR, DPR dan DPD. Selain itu, juga akan meminta waktu untuk bertemu pemerintah, termasuk menteri luar negeri. 

Komarudin mengatakan badan ini didirikan untuk menangani masalah di Papua dan Papua Barat, atas dasar dua prinsip bernegara yakni prikemanusiaan dan prikeadilan. “Itulah yang menjadi dasar, sehingga tidak ada alasan apa pun dari pihak mana pun untuk menolaknya,” ungkap Komarudin.

Dia mengingatkan tujuan bernegara itu ada lima. Yakni, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selama ini, kata Komarudin, penyelesaian persoalan yang terjadi di Papua masih jauh dari tujuan bernegara ini.

“Bagi kami, kami akan menginventarisir persoalan. Kami membantu niat baik dari hati Presiden (Jokowi) sehingga tercatat dalam tinta emas negara, dalam penyelesaian persoalan Papua,” kata Komarudin. 

Lebih lanjut Komarudin menyatakan bahwa  sebenarnya lembaga seperti ini sudah  sejak periode sebelumnya sudah ada, tetapi sekarang atau 2019-2024 lebih kompak karena melihat kondisi yang terjadi di Papua dan Papua Barat.

“Papua itu kelihatan tenang, tetapi tidak aman. Penyelesaiannya belum menyentuh persoalan mendasar. Ibarat api, hanya menghalau asap tetapi api tetap berkobar,” ungkap Komarudin.

Sama seperti Yorrys dan Komarudin, anggota DPD RI Filep Wamafma yang juga berasal dari Papua meminta kepada pemerintah Presiden Jokowi yang baru agar fokus menyelesaikan persoalan di daerahnya.

"Fokus utama dalam wadah ini, apa yang belum disentuh dan diselesaikan pemerintah. Karena persoalan Papua memiliki histori (sejarah) panjang, tapi belum bisa menemukan satu konsep dan bisa berakhir pada pembangunan, baik manusia atau lainnya," terang Filep di tempat yang sama.

Filep menjadi wakil rakyat saat ini, mengaku memiliki beban untuk bisa berkontribusi menyelesaikan persoalan Papua. 

"Bagaimana kontribusi kita, agar keadilan sosial itu nyata terwujud. Jika adanya persoalan papua soal politik atau keamanan, kita pastinya akan terbuka," tegas Filep.
 

#DPR   #DPD   #Papua