Cari Solusi, DPD RI Bentuk Pansus Bahas Pemekaran Provinsi Papua 

Safari
Cari Solusi, DPD RI Bentuk Pansus Bahas Pemekaran Provinsi Papua 
Wakil Ketua Komite I  Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI, Djafar Al Katiri dalam dialog Kenegaraan bertema "DPD RI dan Otonomi Daerah dalam bingkai NKRI" di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2019). 

Jakarta, HanTer - Wakil Ketua Komite I  Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI, Djafar Al Katiri mengungkapkan, saat ini pihaknya telah membentuk Pansus otonomi khsusus (Otsus) Papua. Pansus ini dibentuk guna mencari solusi dari persoalan yang dihadapi provinsi ujung Timur Indonesia tersebut. 

"Ini untuk mencari solusi dan menampung masukan dari para pakar termasuk dari Ditjen Otda (otonomi daerah). Desember kita harapkan bisa menyelesaikan beberapa hal menyangkut Otsus Papua," ujar Djafar dalam dialog Kenegaraan bertema "DPD RI dan Otonomi Daerah dalam bingkai NKRI" di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2019). 

Menurut Djafar, Pansus yang baru terbentuk di awal masa sidang DPD tahun 2019 juga membahas munculnya aspirasi terkait keinginan masyarakat Papua melakukan pemekaran. "Kita juga membahas tuntutan pemekaran wilayah menjadi Papua Tengah dan Papua Selatan," ujarnya.

Selama ini, kata Djafar, Komite I DPD sudah melakuan pembahasan dengan mengundang stakeholder dengan mengundang seluruh pihak yang berkepentingan, serta melakukan kunjungan ke Provinsi Papua Barat. 

Dalam kunjungan itu, pihaknya menemukan fakta bahwa otsus belum berjalan efektif khususnya terkait persoalan keadilan dan kesejahteraan. "Kita berharap Papua menjadi wilayah Indonesia seutuhnya," jelasnya.

Djafar juga menganggap dana Otsus Papua sebesar Rp8,3 triliun nilainya yang nilainya dianggap besar oleh pemerintah pusat tak seberapa jika dibandingkan oleh yang diambil dari perusanaan emas Freeport. Oleh karena itu nilai Otsus Papua nilainya tak sebanding dengan apa yang diambil Freeport serta sumber daya alam dan hutan Papua. 

"Makanya Papua menuntut banyak dari pemerintah pusat," paparnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan, semangat otonomi daerah terjadi karena, arus reformasi 98. Saat ini Indonesia tidak hanya sekedar melaksanakan reformasi atau perubahan dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun ada 5 hal transformasi besar yang terjadi.

Pertama, terjadi perubahan Orde Baru dari sistem yang bernuansa otokrasi menjadi lebih  demokrasi. Kedua, sistem pemerintahan yang tadinya sentralisasi menjadi desentralisasi sehingga melahirkan otonomi daerah. Keempat, ekonomi yang berhubungan dengan luar negeri. Kelima, masalah pendekatan keamanan menjadi pendekatan hukum.

"Inilah transformasi besar  di era reformasi ini kita jalankan," paparnya.

Terkait otonomi daerah, sambung Nono, merupakan perjalanan reformasi. Dan saat ini otonomi daerah juga masih belum sempurna. Oleh karena itu ke depan otonomi daerah jangan  setengah hati. Derah diberikan kewenangan yang cukup agar persoalan daerah diselesaikan oleh daerah sendiri.

Jadi artinya, negara ini bisa kuat kalau daerah itu maju dan sejahtera dan ini menjadi point penting bagaimana DPD hadir dalam sistem ketatanagaraan," tegasnya.

Dalam diskusi yang disiarkan langsung oleh radio Trijaya MMC ini hadir juga pakar  Hukum Tata Negara, Prof Juanda dan Dirjen Otda  Kemendagri, Akmal Malik.