Politisi PKS Minta Jokowi Selektif Belanja Infrastruktur

Safari
Politisi PKS Minta Jokowi Selektif Belanja Infrastruktur

Jakarta, HanTer - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Sigit Sosiantomo meminta pemerintah selektif dalam merencanakan belanja infrastruktur. Selektif dalam perencanaan belanja infrastruktur agar bisa membangun Indonesia maju di 2045 sehingga menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi dunia. 

“Selama periode pertama Pak Jokowi, alokasi anggaran infrastruktur memang naik  100% dari Rp206,6 triliun di tahun 2014 menjadi Rp415 triliun di tahun 2019. Sayangnya, kenaikan anggaran infrastruktur itu tidak diikuti dengan penurunan angka kemiskinan yang signifikan, hanya 1,55%. Dan angka pertumbuhan stagnan di 5%. Ini sangat menyedihkan,” ujar Sigit di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Seharusnya, kata Sigit, kenaikan anggaran infrastruktur yang tinggi berdampak pada penurunan angka kemiskinan karena anggaran infrastruktur dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerja. Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penurunan angka kemiskinan selama periode I Jokowi hanya turun 1,55% dari sekitar 10,96 persen di bulan September 2014 menjadi 9,41% di bulan Maret 2019.

“Alokasi infrastruktur naik 100%, tapi hasilnya sangat jauh dari yang diharapkan. Bahkan bertolak belakang dari keinginan presiden yang optimis tahun 2045 seabad Indonesia merdeka Indonesia menjadi negara maju dengan penghasilan rata-rata per orang per bulan Rp27juta rupiah,” jelasnya.

Menurut Sigit, dari pengalamanan menjabat sebagai anggota DPR RI selama dua periode, pertumbuhan ekonomi 5% tidak cukup untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, termasuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membebaskan rakyat dari biaya pendidikan dan memberikan jaminan kesehatan bagi rakyat. 

“Jadi, ke depan,  peningkatan anggaran infrastruktur harus diikuti dengan perencanaan yang matang dan selektif. Uangnya mau dialokasikan untuk infrastruktur yang seperti apa sehingga bisa benar-benar dirasakan manfaatnya,” paparnya.

Sigit mengungkapkan, dalam laporan bertajuk Infrastructure Sector Assessment Program, Juni 2018, Bank Dunia menyampaikan pembangunan infrastuktur Indoneisa tidak memiliki kesiapan, dan tak terencana secara matang. Bank Dunia menilai Bappenas kekurangan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran memadai, untuk mengkoordinasi Goverment Contractinf Agency (CGA) sehingga memberikam hasil analisis terbaik untuk setiap proyek. Akibatnya Indonesia kalah bersaing investasi dengan Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina dan Vietnam.