Tito Jadi Menteri, Irjen Gatot Eddy Calon Kuat Kapolri

Safari
Tito Jadi Menteri, Irjen Gatot Eddy Calon Kuat Kapolri

Jakarta, HanTer - Presiden Joko Widodo menunjuk Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto sebagai pelaksana tugas (Plt) Kapolri menggantikan Jenderal (Pol) Tito Karnavian. Ari akan menjabat sebagai plt Kapolri sampai Presiden Jokowi dan DPR menentukan sosok pengganti Tito. 

Sementara itu Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra mengatakan Polri menyiapkan calon pengganti Kapolri bila Jenderal Pol Tito Karnavian terpilih menjadi menteri dalam Kabinet Jokowi-Ma'ruf.

"Langkah-langkah antisipasi dan perencanaan pasti akan dibuat oleh Polri. Tetapi itu semua masih dalam perencanaan," kata Kombes Asep di Mabes Polri, Jakarta, Selasa.

Gatot Edi

Siapa sosok yang akan menggantikan Tito Karnavian jadi Kapolri? “Posisi Plt Kapolri diperkirakan akan dipegang Komjen Ari Dono hingga masa pensiunnya Desember 2019 mendatang. Kemudian posisi Kapolri akan dipegang Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono,” kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane di Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Menurutnya, setelah Wakapolri Ari Dono Sukmanto menjadi Plt Kapolri, gerbong mutasi di Polri akan bergerak dengan lancar. Kabareskrim Komjen Idam Azis diperkirakan akan menduduki posisi Wakapolri menggantikan Ari Dono. 

Sementara posisi Kabareskrim yang ditinggalkan Idam Azis diperkirakan akan diisi Irjen Gatot Edi yang kini menjadi Kapolda Metro Jaya. Sedangkan posisi Kapolda Metro Jaya ada dua calon kuat, yakni Kapolda Jabar Irjen Rudi dan Kapolda Lampung, Irjen Pol Purwadi Ariyanto. Jenderal Tito Karnavian diketahui dipanggil Presiden Jokowi pada Senin (21/10) untuk mengisi jabatan menteri di Kabinet Jokowi.

Diberhentikan

DPR RI secara resmi menyetujui usulan presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Jendral Tito Karnavian sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Hal itu disepakati dalam rapat Paripurna ke-3 DPR masa sidang 2019-2020 di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Selasa (22/10). "Yang bersangkutan akan mengemban tugas negara dan jabatan lain," kata Puan.

"Setuju," kata anggota dewan.

DPR sebelumnya telah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait permintaan persetujuan untuk pemberhentian Tito sebagai Kapolri.  "DPR telah menerima surat presiden nomor R51 tanggal 21 Oktober 2019. Hal permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri," kata Puan.

#Presiden   #jokowi   #menteri   #kapolri   #tito