Prabowo Jadi Menhan, Mahfud Menkumham: 11 Tokoh Sudah Diminta Jokowi Jadi Menteri

Safari/Sammy
Prabowo Jadi Menhan, Mahfud Menkumham: 11 Tokoh Sudah Diminta Jokowi Jadi Menteri

Jakarta, Hanter - Susunan kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin 2019-2024 sudah rampung. Presiden akan mengumumkan susunan kabinet lengkapnya pada Rabu (23/10/2019) pagi dan dilanjutkan dengan pelantikan.

Sementara itu, Presiden Jokowi sudah menemui beberapa orang lain berkemeja putih, Senin (21/10/2019), untuk membantunya menjadi menteri pemerintahan ke depan.  Mereka adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, CEO dan pendiri Gojek Nadiem Makarim.

Kemudian, Komisaris Utama NET Mediatama Televisi Wishnutama, pendiri Mahaka Group Erick Thohir, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Di antara mereka, hanya Tito Karnavian yang tidak mengenakan kemeja putih.

Selanjutnya Menteri Sekretaris Negara kabinet Kerja jilid I Pratikno, staf khusus Mensesneg Nico Harjanto, mantan aktivis 1998 Fadjroel Rachman yang menemui Presiden Jokowi. Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Tetty Paruntu juga sempat datang ke istana, namun belakangan Tetty hanya bertemu dengan Airlangga dan tidak menemui Presiden Jokowi.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku partainya siap untuk membantu dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

"Saya bersama saudara Edhy Prabowo, kami diminta untuk memperkuat kabinet beliau, dan saya sudah sampaikan keputusan kami dari Partai Gerindra apabila diminta kami siap membantu dan hari ini siap diminta dan kami sanggupi untuk membantu," kata Prabowo Subianto di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin sore.

Prabowo datang sekitar pukul 16.15 WIB dan menyelesaikan pertemuan pada sekitar pukul 17.15 WIB.

Prabowo datang mengenakan kemeja putih lengan panjang ditemani oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo yang juga mengenakan kemeja lengan panjang warna putih. "Saudara sekalian saya baru saja menghadap bapak presiden RI yang baru kemarin dilantik," tambah Prabowo.

Saat masuk ke istana kepresidenan, Edhy Prabowo tidak membawa map, namun setelah keluar ia menenteng map putih yang juga dibawa oleh para calon menteri yang ditemui Presiden Jokowi sebelumnya.

Prabowo secara tersirat mengaku bahwa Partai Gerindra mendapat jatah menteri sebanyak 2 posisi. "Yang dipanggil dua jadi berapa kira-kira?" ucap Prabowo.

Prabowo mengaku akan ditempatkan di sektor pertahanan. "Saya beliau izinkan untuk menyampaikan bahwa saya diminta beliau di bidang pertahanan," kata Prabowo Subianto.

Prabowo pun berjanji akan bekerja sekeras mungkin dalam bertugas. "Tadi beliau memberi beberapa pengarahan dan saya akan bekerja sekeras mungkin untuk mencapai sasaran-sasaran dan harapan yang ditentukan," tambah Prabowo.

Pertimbangan

Terpisah, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani meyakini Presiden Joko Widodo memiliki pertimbangan sehingga meminta Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan untuk membantu di bidang pertahanan.

"Presiden pasti sudah punya pertimbangan sehingga meminta Prabowo masuk dalam pemerintahan, kalau nanti dilantik. Tapi kalau pakai baju putih ya mungkin tandanya diminta menjadi salah satu menteri," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan kalau Prabowo fix menjadi Menteri Pertahanan, maka diharapkan bisa memberikan solusi yang lebih baik bagi bangsa dan negara.

Puan mengatakan kursi menteri merupakan hak prerogatif Presiden namun tentu saja keputusan tersebut dengan mempertimbangkan pendapat partai yang memperoleh jumlah suara di Pemilu 2019.

Selain itu, Puan juga mengomentari beberapa sosok yang dipanggil Jokowi pada Senin (21/10) pagi seperti Nadiem Makarim dan Mahfud MD.

Menurut dia, kedua orang tersebut merupakan sosok yang punya kapasitas dan kapabilitas namun harus dibuktikan dalam kinerjanya ketika sudah dilantik. "Karena posisi masuk dalam suatu kementerian/lembaga, kita harus bekerja sama dengan birokrasi dan DPR," katanya.