Pertumbuhan Ekonomi Anjlok, Jokowi Jangan Pilih Menteri Gagal

Safari
Pertumbuhan Ekonomi Anjlok, Jokowi Jangan Pilih Menteri Gagal

Jakarta, HanTer - Setelah bersumpah dan dilantik MPR-RI menjadi Presiden RI Periode 2019-2024, Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato awal masa jabatanya dihadapan Sidang MPR RI, Minggu (20/10). Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pada tahun 2045, seabad Indonesia Merdeka, Indonesia harus telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah.

“Cita-cita kita pada tahun 2045 Indonesia menjadi negara maju dengan pendepatan per kapita Rp 324 juta/tahun atau, Rp 27 juta/bulan. Itu yang menjadi target kita,” tepas Presiden Jokowi.

Presiden juga menegaskan bahwa pada tahun 2045 itu, Produk Domestik Bruto (PDB) harus bisa mencapai  7 triliun Dollar dan menjadi Negara 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan 0 persen.

Menanggapi optimisme Presiden Jokowi tersebut, peneliti dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Gede Sandra memandang mungkin saja pendapatan perkapita Rp 324 juta/tahun di tahun 2045 bisa dicapai.

“Tetapi dengan syarat mutlak, Presiden tidak bisa lagi menggunakan Tim Ekonomi Kabinet periode lalu yang telah terbukti hanya sanggup memberikan pertumbuhan ekonomi 5%.”

Menurut Gede, dirinya sudah melakukan simulasi perhitungan. Dengan asumsi pertumbuhan penduduk sebesar 1,1% pertahun, maka untuk dapat mencapai pendapatan perkapita Rp 324 juta per tahun maka pertumbuhan ekonomi harus di kisaran 7,5%-8% setiap tahunnya sejak 2019 hingga 2045 atau selama 26 tahun.

“Karena bila pertumbuhan ekonomi kita lagi-lagi hanya stabil di 5%, maka di tahun 2045 pendapatan perkapita kita hanya Rp 156 juta/tahun. Hanya separuh dari mimpi Pak Jokowi.” Jelas Gede.

Demi mewujudkan cita-cita sesuai pidatonya tadi, Gede menyarankan  Presiden Jokowi agar benar memilih ekonom yang sanggup dan berpengalaman untuk naikkan pertumbuhan ekonomi hingga 7,5%-8%. Jangan ada lagi tempat di Kabinet bagi ekonom yang sudah berpuas diri hanya dengan pertumbuhan 5%.

Gagal

Terpisah, Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu), Muslim Arbi mengatakan, lima tahun ke depan yang perlu diurus pertama oleh Pemerintahan Jokowi - Maruf adalah soal ekonomi khususnya terkait dengan indeks pertumbuhan seperti yang dijanjikan pada 5 tahun lalu, yaitu 7 persen. Tapi ternyata pertumbuhan hanya stagnan diangka 5%. 

"Ini (pertumbuhan ekonomi) persoalan besar. Ekonomi tidak tumbuh. Tapi menggenjot pembangunan dengan utang yang sudah sangat membahayakan neraca pembayaran," ujar Muslim Arni kepada Harian Terbit, Minggu (20/10/2019).

Muslim mengemukakan, perlu ekonom handal agar bisa membantu Jokowi-Maruf untuk menyelamatkan ekonomi yang stag diangka 5 persen.  "Saya kira tim ekonomi sekarang diganti semua. Rizal Ramli bisa diajak biacar untuk selamatkan ekonomi ke depan," paparnya.

Pengamat politik dari Lembaga Kajian dan Analisa Sosial (LeKAS) Karnali Faisal mengatakan, di periode kedua ini maka Presiden Jokowi harus memprioritaskan persoalan ekonomi. Karena itu pertumbuhan ekonomi 
menjadi kunci menjaga stabilitas dan memulihkan kepercayaan dari pihak yang selama ini menganggap Jokowi gagal menjaga pertumbuhan ekonomi. 

Jokowi harus segera  memperbaiki stagnya ekonomi diangka 5 persen. Karena 5 tahun lalu Jokowi sudah gagal menumbuhkan ekonomi. "Harus bisa (target menumbuhkan ekonomi). Jika tidak.maka Indonesia akan tertinggal dari negara-negara lain khususnya ASEAN," paparnya.

Karnali menegaskan, jika 5 tahun kemarin dianggap gagal dari sisi pertumbuhan ekonomi, maka PR bagi Jokowi sekarang adalah meyakinkan publik untuk membentuk zaken kabinet khususnya yang terkait dengan masalah ekonomi. Apalagi secara de facto Jokowi sudah terpilih sebagai Presiden untuk masa jabatan yang kedua kali. 

Terobosan

Pengamat politik dari Universitas Bunda Mulia (UBM) Silvanus Alvin mengatakan, melihat arah kebijakan yang ada dan juga kehebohan politik. Maka Jokowi harus lebih memprioritaskan dalam legacy yang mau ditinggalkannya. 

Silvanus mengaku, saat ini belum melihat adanya terobosan yang mau diperlihatkan Jokowi. Hal ini berbeda dengan periode pertama. Nuansa harapan besar ada kala itu, tapi tidak dengann sekarang.

"Jokowi lebih fokus pada legacy seperti pemindahan ibukota, ketimbang mendengar aspirasi rakyat," jelasnya.

Sementara terkait ekonomi, Silvanus menilai, penting bagi Jokowi untuk fokus. Karena saat ini belum terlihat jelas. Tentu harus diperbaiki pertumbuhan ekonomi. Sedangkan terkait gagal tidak itu sebenarnya tergantung dari perspektif mana melihatnya. Maka tidak bisa dibilang pertumbuhan ekonomi gagal. Apalagi jika karena daya beli masyarakat masih cukup tinggi.