Misharti Dukung Presiden Jokowi Pangkas Birokrasi

Danial
Misharti Dukung Presiden Jokowi Pangkas Birokrasi
Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau, Misharti

Jakarta, HanTer - Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau, Misharti menegaskan sikap setuju dan mendukung apa yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemangkasan birokrasi guna penghematan anggaran negara.

"Pertama tentunya saya mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada Bapak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, yang hari ini resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian saya sangat berharap, agar rencana pemangkasan birokrasi dan ingin mengutamakan pekerja yang memilikiii SDM mumpuni harus kita dukung," ujar Misharti kepada wartawan di Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Dijelaskan, masyarakat Indonesia punya harapan besar supaya Indonesia khususnya Provinsi Riau menjadi lebih baik dengan adanya rencana Presiden yang akan mengutamakan pekerja handal yang mempunyai skil dan Sumber Daya Manusia yang mumpuni.

"Semoga dengan kualitas pekerja yang mumpuni akan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik terutama di Riau. Kemudian soal pemangkasan besar-besaran birokrasi yang direncanakan Pak Jokowi tentu kita sangat dukung," tegasnya.

Dengan pemangkasan birokrasi in kata Misharti, tentunya akan berdampak positif bagi sistem kinerja yang selama ini terkesan lamban dan dipersulit bisa diminimalisir.

"Dan saya yakin dengan pemangkasan ini tidak ada PNS yang menganggur seperti yang diukuatirkan. Tapi pastinya PNS-PNS ini bakal di perdayakan, Kan yang dipangkas kan hanya jabatan eselonya saja," bebernya.

"Kemudian kita berharap, agar Pak jokowi juga memberikan kesempatan kepada putera daerah  khususnya dari Riau, untuk masuk dalam Kabinet dan bisa membuat Riau lebih terperhatikan lagi," tambah Misharti.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan, potensi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar. Dalilnya, Indonesia sedang berada di puncak bonus demografi, dimana penduduk usia produktif kita jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif.

Bonus demografi itu, dinilai presiden sebagai tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar. Jokowi tak menampik, jika bonus demografi itu, bisa menjadi masalah besar jika Indonesia tidak mampu menyediakan kesempatan kerja.

"Tapi akan menjadi kesempatan besar jika kita mampu membangun SDM yang unggul," kata Jokowi dalam pidato perdananya usai dilantik sebagai Presiden RI periode 2019-2024 di Nusantara I, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Presiden Jokowi juga ingin menjadikan penyederhanaan peraturan perundangan menjadi salah satu agenda kerjanya selama lima tahun mendatang.

Pemerintah, kata Jokowi juga akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

"Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi," papar Jokowi.