Jadi Kontroversi, MK Berhak Tolak UU KPK yang Baru

Safari
Jadi Kontroversi, MK Berhak Tolak UU KPK yang Baru
Diskusi bertema "Menelisik Polemik Revisi Undang-Undang KPK yang digelar  BEM Unsyiah, Sabtu (19/10/2019). 

Jakarta, HanTer - Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Basri Efendi menyatakan bahwa dalam UU KPK hasil revisi memang banyak poin-poin yang dianggap melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK). Sehingga ia menilai penolakan yang terjadi terhadap UU KPK merupakan hal yang wajar. 

"Namun perlu diketahui adalah bagaimana cara atau langkah apa yang dapat ditempuh untuk menolak UU KPK yang baru," ujar Basri dalam diskusi bertema "Menelisik Polemik Revisi Undang-Undang KPK yang digelar 
BEM Unsyiah, Sabtu (19/10/2019). 

Menurut Basri ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menolak UU KPK hasil revisi. Pertama adalah melalui jalur yudikatif, yakni Judicial Review melalui Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pasal yang kontroversi dan direvisi. 

"MK berhak menolak UU KPK karena apabila MK beranggapan bahwa UU KPK ini berpotensi melemahkan KPK dan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi," ujarnya. 

Selanjutnya, melalui jalur eksekutif, Presiden menerapkan Perppu KPK.Namun legislatif dalam hal ini DPR RI dapat menilai objektivitas dari Perppu tersebut dan DPR berhak dan bisa untuk menolak Perppu tersebut..Sehingga dari beberapa alternatif tersebut, menurut Basri yang paling mungkin untuk dilaksanakan saat ini adalah dengan melakukan judicial review melalui Mahkamah Konstitusi.

Seperti diketahui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mencatat UU KPK ke Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK.

"Revisi UU KPK sudah tercatat dalam Lembaran Negara sebagai UU No 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan UU KPK, sudah diundangkan di Lembaran Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6409 tertanggal 17 Oktober 2019," kata Direktur Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana, Jumat (18/10/2019)

Sebelumnya hingga kemarin atau 30 hari sejak rapat paripurna DPR pada 17 September 2019 yang mengesahkan revisi UU KPK, tidak ada pihak yang menyampaikan bahwa revisi tersebut sudah resmi diundangkan. Padahal menurut Pasal 73 ayat (2) UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam hal RUU tidak ditandatangani Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Oleh karena itu, seharusnya UU KPK versi revisi pun otomatis berlaku pada 17 Oktober 2019. Namun salinan UU No 19 tahun 2019 itu, menurut Widodo, masih belum dapat disebarluaskan karena masih diteliti oleh Sekretariat Negara.

"Salinan UU masih diotentifikasi oleh Sekretariat Negara. Setelah itu baru kita publikasikan di website," jelasnya.