DPR Sesalkan ASN tidak Boleh Kritis

Safari
DPR Sesalkan ASN tidak Boleh Kritis
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Anggota DPR dari Fraksi Demokrat, H Irwan, SIP menyesalkan regulasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) bersikap kritis di media sosial (medsos) terhadap kebijakan pemerintah. Padahal di era reformasi seperti sekarang ini, semua lapisan masyarakat bebas menyampaikan pikiran dan pendapatnya secara merdeka, asal tidak menyebar kebencian.

"Tidak pada tempatnya pemerintah melarang ASN bersikap kritis dan menyampaikan pendapatnya di medsos terhadap kebijakan Pemerintah yang mungkin perlu dikoreksi dan dikritisi. Pemerintah tidak boleh berlebihan. ASN punya hak politik, tidak seperti kawan-kawan TNI dan Polri,” ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Irwan menegaskan, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) harus bisa membedakan mana kritik dan mana hoaks di medsos. Regulasi yang ada sudah sangat jelas membedakan tindak pidana di medsos. Dalam padangan legislator asal Kalimantan Timur itu, melarang daya kritis ASN sama saja mengurangi kecerdasan bangsa ini. Mungkin saja ada gagasan dan pikiran ASN di medsos yang sangat dibutuhkan bangsa.

“Kalau semua dikekang, kita mundur. Ingat yang diperjuangkan dalam reformasi itu adalah kemerdekaan berkumpul dan berpendapat. UU sudah cukup melindungi semuanya,” paparnya.

Diduga akibat kritis di media sosial, Pelaksana Tugas (Plt) Menkumham yang juga Mendagri, Tjahjo Kumolo me-nonjob-kan seorang ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) karena mengunggah konten berisi ideologi anti Pancasila di media sosial.

"Betul Pak Menteri baru me-nonjob-kan salah satu pegawai karena mengunggah konten ideologi lain yang non-Pancasila, tapi itu di lingkungan Kemenkumham, bukan di Kemendagri," kata Kapuspen yang juga Plt. Dirjen Politik & PUM Kemendagri, Bahtiar di Jakarta, Kamis (17/10/1/2019).

#DPR   #PNS   #ASN