YLBHI: Pelarangan Aksi Unjuk Rasa Melanggar Konstitusi

Safari
YLBHI: Pelarangan Aksi Unjuk Rasa Melanggar Konstitusi
Ilustrasi demo mahasiswa di depan gedung DPR

Jakarta, HanTer - Sejumlah pihak mempertanyakan larangan aksi unjuk rasa atau demontrasi saat pelantikan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Minggu, 20 September 2019. Jika Presiden Jokowi berjiwa negarawan, maka dipastikan tidak akan menutup ruang bagi publik menyampaikan aspirasi kepadanya.

"Di negara-negara lain ada pelantikan presiden dikritik ya biasa saja. Menurut saya kalau presidennya berjiwa negarawan, ya dia akan senang dikritik karena dia akan mendengar di hari pelantikannya apa sebetulnya yang diinginkan rakyat karena dia memerintah untuk rakyat," kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati di Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

Asfinawati mengingatkan, unjuk rasa bagian dari hak warga negara yang dijamin UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum. Oleh karena itu pelarangan aksi unjuk rasa oleh kepolisian melanggar konstitusi.

"Itu melarang tindakan inkonstitusional, tindakan yang melanggar konstitusi. Aksi itu harus diperkenankan selama tak membawa sajam (senjata tajam)," ujarnya.

Terkait dengan potensi kericuhan yang digunakan kepolisian sebagai alasan, Asfinawati menilai tidak tepat. Asfin menilai aksi unjuk rasa yang digelar sebelumnya dilakukan secara damai. "Ya harus dievaluasi dulu ricuhnya karena apa. Ricuhnya karena penanganan demonstrasinya atau karena demonstrannya," jelasnya.

Sementara itu Direktur Institute For Criminal Justic Reform (ICJR) Erasmus Abraham Napitupulu menuturkan pembatasan aspirasi mahasiswa merupakan pelanggaran HAM. Pasalnya lingkungan kampus harus bebas dari tindakan pelarangan.

"Kampus tidak boleh dirasuki konteks pelarangan. Bagi saya kalau dilarang seperti sekarang, mengancam dilarang demo, itu melanggar semangat reformasi. Dengan begitu iklim reformasi harus diperbaiki lagi," jelasnya. 

Sebelumnya, Polda Metro Jaya melarang aksi unjuk rasa digelar di Jakarta hingga pelantikan Jokowi-Ma'ruf pada 20 Oktober 2019. Kepolisian bahkan menyebut demonstrasi jelang pelantikan sebagai tindakan ilegal.

"Apabila ada yang sampaikan surat pemberitahuan tentang akan diadakan penyampaian aspirasi, kami tidak akan memberikan surat tanda penerimaan. Mulai besok sudah diberlakukan sampai iya [tanggal 20 Oktober]," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramon di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2019). 

Kapolri Bantah 

Terpisah, Kapolri Jenderal Tito Karnavian membantah pihaknya melarang aksi unjuk rasa dilakukan saat pelantikan presiden-wakil presiden dilaksanakan di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Jakarta, pada 20 Oktober mendatang. Ia mengatakan Kepolisian tidak punya kewenangan untuk melarang aksi unjuk rasa.

Tito menggarisbawahi bahwa kelompok yang ingin berdemonstrasi tidak perlu mendapat izin dari Kepolisian. Hanya sebatas memberi tahu rencana demonstrasi yang akan dilakukan. Misalnya mengenai lokasi dan perkiraan massa.

"Sudah kami sampaikan terdahulu bahwa di dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum itu, jadi tidak dikenal izin untuk melaksanakan unjuk rasa," ujar Tito di Monas, Jakarta, Kamis (17/10).