Mardani: UU KPK Diberlakukan, Musibah Bagi KPK

Safari
Mardani: UU KPK Diberlakukan, Musibah Bagi KPK

Jakarta, HanTer - Undang Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi akan mulai berlaku, Kamis (17/10/2019). Sebagian pihak menilai UU KPK yang baru tersebut melemahkan KPK karena harus ada Dewan Pengawas yang dibentuk Presiden dan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) terhadap kasus dugaan korupsi yang telah mengendap selama 2 tahun di KPK.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengaku merasa sedih dengan diberlakukannya UU KPK hasil revisi yang akan mulai berlaku Kamis, 17 Oktober 2019. Sejak awal PKS telah menentang revisi UU KPK. Apalagi keberadaan KPK ke depan juga tidak akan independen karena akan diawasi oleh anggota Dewan Pengawas yang dipilih oleh Presiden.

"Tentang UU KPK saya sedih karena terjadilah musibah KPK dilemahkan. Karena pasal-pasal yang ada mulai dari syarat menyadap harus izin Dewan Pengawas dan juga dewan pengawas izin ya, itu tertulis ya," kata Mardani Ali Sera di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

"Kemudian komisioner tidak bisa menjadi penyidik atau penyelidik, pegawai KPK jadi ASN besok akan berlaku. Ini pelemahan yang sangat struktural kepada lembaga KPK," imbuhnya.

Mardani mengaku sejak awal Fraksi PKS memberi catatan setuju KPK diperlukan Dewan Pengawas, tetapi penunjukan anggotanya tidak ditunjuk Presiden. PKS menilai penunjukan anggota Dewan Pengawas mestinya dilakukan melalui seleksi pansel seperti saat menseleksi Komisioner KPK.

"Dulu pun setahu saya sikap PKS memberi catatan bersama Gerindra panjang dan banyak, tapi emang tidak ada kata menolak. Saya bertemu dengan Pak Sohibul Iman (Presiden PKS) kenapa tidak ada kata menolak? Karena kita ingin ikut mengawal proses dari UU KPK," tuturnya.

Selain itu, anggota DPR ini setuju wewenang SP3 ada di dalam UU KPK yang baru agar kasus yang sudah ada 2 tahun mendapat kepastian hukum. Meski begitu, Mardani menyebut secara pribadi berharap Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang (Perppu) sebelum UU KPK yang baru berlaku.

Tidak Berlaku

Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, dipastikan UU KPK hasil revisi tidak akan berlaku Kamis (17/10/2019). Karena UU KPK hasil revisi telah memgalami salah ketik atau typo. Dengan adanya typo dari DPR maka masa berlaku UU KPK menjadi mundur sejak typo diperbaiki dan sejak diserahkan kembali kepada Presiden.

"Perbaikan typo juga harus dengan rapat paripurna DPR. Artinya dengan perbaikan typo menjadi mundur berlakunya dan perbaikan typo yang tanpa rapat paripurna maka revisi UU KPK menjadi tidak sah," tandasnya.

Seperti diketahui, UU KPK akan otomatis berlaku pada Kamis (17/10). UU ini dianggap kontroversial karena dianggap melemahkan KPK. Desakan dari masyarakat untuk menerbitkan Perppu KPK juga sudah masif disuarakan. Jokowi, yang sempat berjanji akan mengkaji terbitnya Perppu KPK, sampai saat ini belum mengeluarkan pernyataannya kembali.