Dua Hari Lagi Diundangkan; Mahasiswa Tetap Kontrol UU KPK

safari
 Dua Hari Lagi Diundangkan; Mahasiswa Tetap Kontrol UU KPK

Jakarta, HanTer - Mahasiswa di Jakarta akan terus mengawasi dan mengkaji bagaimana implementasi Undang-Undang KPK. Fungsi kontrol mahasiswa terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia tetap harus ditegakkan. 

Hal itu dibeberkan dalam diskusi bertajuk 'Pro dan Kontra Revisi Undang-Undang KPK, Solusinya Apa?' di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Selasa (15/10/2019). 

Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Dheden Pratama Putra menuturkan, mahasiswa akan mengawasi dan mengkaji bagaimana implementasi UU KPK. Sebab menurutnya, fungsi kontrol dari mahasiswa harus tetap ditegakkan, terutama soal pemberantasan korupsi.

Dheden menambahkan, revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK harus disahkan. Menurutnya, setelah sah menjadi UU, mahasiswa bisa menempuh jalur konstitusional.

"Setelah revisi UU KPK ini di sahkan menjadi Undang-Undang, maka kami mendukung penuh bagi kawan-kawan mahasiswa untuk melakukan kajian dan melakukan pergerakan secara struktural," tandas Dheden.

Dheden menuturkan, nantinya mahasiswa bisa bergerak melalui jalur hukum yang sesuai konstitusi, yakni judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui langkah tersebut, lanjut Deden, dapat dilakukan uji formil serta materil UU KPK.

"Makanya kami membuka forum untuk mengedukasi mahasiswa UMJ terkait UU KPK secara formil maupun materil. Kami coba melihat revisi UU ini dari berbagai sumber, supaya agar tidak fokus untuk turun ke jalan, dan lebih mengedepankan edukasi, kajian secara akademis," tambahnya. 

Dheden menyebutkan, perjuangan kita mahasiswa dari tanggal 23 - 30/9 lalu melelahkan pikiran dan menguras tenaga. 

"Hari ini (kemarin) UMJ harus berada pada garda terdepan memberikan solusi," ujarnya. 


Judicial Review atau Perppu

Solusinya, katanya, mengajukan Judicial Review ke MK atau Perppu. Mahasiswa yang menggeluti Disiplin Ekonomi Audit itu menambahkan, tapi dengan cara yang baik dan terstruktur. Dirinya pun sepakat jika KPK independent dan profesional. "Saya sepakat jika KPK independent dan  profesional," katanya. 

Kemudian lanjutnya, bola panas ini kita kembalikan ke DPR untuk meluruskannya kembali, dikaji kembali, menyelaraskan isu ini agar tidak kemana-mana. Kendati KPK diisi oleh polisi, tetapi menurutnya, tetap harus dikontrol oleh Dewan Pengawas. 

"Jadi independensinya menjadi hal yang harus ditegakkan," ujar dia. "Dan sampai hari ini pun kita mengawal isu revisi UU KPK ini. Jangan sampai kita mengawal kepentingan rakyat dengan mengorbankan rakyat itu sendiri," tegasnya. 

Sebagai informasi, Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal diberlakukan setidaknya dua hari lagi, atau tepatnya pada 17 Oktober mendatang. 

#Mahasiswa   #Kawal   #UU   #KPK