Soal Pemilihan Anggota Kabinet, Jokowi Disebut Masih `Tersandera` Megawati

Safari
Soal Pemilihan Anggota Kabinet, Jokowi Disebut Masih `Tersandera` Megawati

Jakarta, Hanter - Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 Ma'ruf Amin mengatakan proses penyusunan struktur kabinet masih dalam proses penyempurnaan sehingga masih belum dapat diumumkan. Sementara itu, sejumlah pengamat menyebut, pemilihan kabinet kementerian yang merupakan hak perogratif Presiden terpilih Joko Widodo ‘tersandera’ oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

“Pak Jokowi tersandera Bu Mega, iya. Pak Jokowi gak bisa mengabaikan Bu Mega dalam penentuan dan pemilihan kabinet menteri," kata pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/10).

Ketersanderaan ini, kata Ubedilah ditengarai karena Mega berjasa menjadikan Jokowi menjadi orang nomor satu di Indonesia. “Karena hal ini, keputusan utama pemilihan kabinet menteri diduga sebagian besar ada di tangan Megawati,” papar Ubedillah Badrun.

Terkait bergabungnya Partai Demokrat dalam koalisi pemerintahan, menurut Ubedillah, sepertinya diterima Jokowi setengah hati. "Saya melihat pak Jokowi masih setengah hati menerima Demokrat. Karena betapa pun pak Jokowi adalah petugas partai dalam kacamata PDIP. Jadi pak Jokowi mesti komunikasi dengan bu Megawati," kata dia. 

Cinta Segitiga

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari menyebut penyusunan kabinet kementerian pada periode kedua Joko Widodo menjabat diwarnai dengan 'cinta segitiga'.

Cinta segitiga ini kata dia, terjadi antara Jokowi, poros Teuku Umar yakni PDI Perjuangan dan poros Gondangdia atau Partai NasDem.

"Saya menyebut penyusunan kabinet ini cinta segitiga antara Jokowi dengan poros Gondangdia, dan Poros Teuku Umar," kata Qodari di daerah Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/10), seperti dilansir CNN INdonesia.

Sebagai Presiden terpilih, lanjut Qodari, Jokowi memang sedang berusaha menjaga keseimbangan di dalam parpol koalisi yang mendukungnya. Keseimbangan ini, kata dia, tentu berhubungan dengan poros Gondangdia dan Teuku Umar yang nampaknya sedang cukup tegang.

Kedua poros ini memang memiliki pemikiran yang berbeda soal pemilihan partai di koalisi untuk masuk kabinet Jokowi. Dugaan dia, inilah yang membuat Jokowi nampak goyah dalam menentukan pilihan para pembantunya di kabinet mendatang.

"Pak Jokowi memerlukan dua-duanya, tapi dua-duanya juga punya motivasi berbeda. Misal dari poros Gondangdia, tidak mau ada partai baru masuk karena jatah menterinya bisa berkurang. Tapi dari kacamata Teuku Umar ya mungkin memikirkan nanti 2024 barangkali bisa koalisi dengan Partai Gerindra, dengan Prabowo," katanya.

Sementara itu, sambung Qodari, keduanya bersitegang soal boleh atau tidak bolehnya partai lain masuk dalam kabinet, Jokowi justru berpikir untuk mempertahankan yang ada dan menambah kekuatan. Hal inilah yang menyebabkan sulitnya mengambil langkah negosiasi yang berujung pada win-win solution.

"Dari kacamata Pak Jokowi saya sekarang melihat koalisi baru 60 persen. Kalau 60 persen kan ada apa-apa nanti tinggal 50 persen, susah. Jadi mau tambah kursi partai menjadi 70 persen," katanya.

Ingkar Janji

Dihubungi terpisah, pengamat politik dari Institute for Strategic and Development (ISDS) Aminudin mengatakan, jika Jokowi  sulit lepas dari sandera Megawati maka Jokowi ingkar janji lagi di Pilpres 2019 yang mengobral janji merampingkan birokrasi. Oleh karena itu yang dilakukan Jokowi akan membuat pemborosan birokrasi dan anggaran negara yang berlipat. 

"Karena uang negara yang seharusnya lebih banyak dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat banyak dan pelayanan publik makin banyak tersedot untuk kepentingan elite," ujar Aminudin kepada Harian Terbit, Senin (14/10/2019).

Sementara itu pengamat sosial politik dari Lembaga Kajian dan Analisa Sosial (LeKAS) Karnali Faisal menegaskan korelasi antara Megawati sebagai Ketua Umum PDIP dan Jokowi sebagai kader partai merupakan potret ideal dalam dunia politik. Partai mendorong kader terbaiknya untuk dicalonkan sebagai pemimpin pada semua jenjang jabatan dalam perhelatan pemilihan.

"Korelasi tersebut akan lebih baik lagi jika pasca terpilih sebagi bupati/gubernur/presiden, partai memberikan kebebasan sepenuhnya bagi kader yang terpilih dalam menentukan para pembantu di pemerintahannya," jelasnya.

"Kita berharap Megawati atau siapapun yang merasa berjasa mengantarkan Jokowi terpilih kembali sebagai presiden untuk memberikan ruang yang lebih luas dalam menentukan menteri-menteri di pemerintahan periode mendatang. Ini tentu saja dalam rangka menjaga kepercayaan publik," tegasnya.