Mengukur Sepak Terjang KPK Lewat Penilaian Sejumlah Pihak

romi
Mengukur Sepak Terjang KPK Lewat Penilaian Sejumlah Pihak
(kiri-kanan) Moderator, Anggota DPR Arteria Dahlan,  Praktisi Hukum Petrus Bala Pattyona, mantan anggota Pansus KPK Eddy Kusuma Wijaya/ ist

Jakarta, HanTer  - Praktisi Hukum, Petrus Bala Pattyona mengkritisi sejumlah hal yang dianggap melemahkan oleh beberapa pihak terkait revisi UU KPK. Salah satu yang paling disoroti yaitu adanya kewenangan penghentian penyidikan atau SP3.  

"Topik mengenai SP3 seperti diharamkan. SP3 bukan suatu hal yang haram karena syarat-syarat SP3 sudah dipenuhi karena ada dalam teori hukum pidana," kata Petrus dalam diskusi di Kopi Politik, Jakarta, Jumat (11/101/2019). 

Ia juga menyoroti mengenai perlakuan KPK terhadap beberapa orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Misalnya saja tersangka anggota DPR RI Fraksi PDIP I Nyoman Dhamantara yang tidak bisa beribadah di Rutan KPK.

Dikatakan bahwa ia sering menyurati KPK tentang hal ini namun tak pernah ada tanggapan. 

"Hak seseorang sebagai tersangka berhak mendapatkan kunjungan dari keluarga, pengacara dan rohaniawan. Sedangkan untuk mendapat kunjungan rohaniawan tidak bisa. Kita berkali-kali menyurati tapi tidak dijawab," katanya. 

Selain itu ia juga mengkritik adanya dua tersangka lain yang sudah sejak 8 Agustus sampai sekarang tidak pernah diperiksa.

"Padahal kalau bicara KUHAP tersangka berhak mendapatkan pemeriksaan awal kalau digantung gini susah," kata Petrus. 

Menurut mantan Pansus KPK, Eddy Kusuma Wijaya, DPR tidak pernah ada niat untuk melemahkan KPK. Dikatakan, revisi UU KPK justru ingin memperkuat dan memastikan bahwa KPK dapat menangkap semua koruptor tanpa ada tembang pilih. 

"Kita maunya KPK hebat dan kuat. Semua maunya koruptor di Indonesia harus ditangkap, tidak boleh pilih kasih. Sekarang kita ingin revisi supaya KPK kuat,  dia bisa menangkap semua koruptor tapi harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Tidak boleh barangnya doang disita," katanya. 

Sementara, anggota DPR RI Fraksi PDIP Arteria Dahlan mengatakan revisi UU KPK ini dibilang pelemahan bagi mereka yang tidak mau diatur. Menurutnya, saat ini baru 10 persen dari target yang dicapai oleh KPK. 

"Untuk saat ini sikap politik DPR masih inginkan KPK ada tapi disempurnakan dengan konteks penguatan sistem  dan perbaikan. Jadi tidak usah khawatir, KPK nya masih ada, gajinya masih sama. Yang kami minta tolong lebih transparan," katanya. 

Dalam acara tersebut,  aktivis anti korupsi Madun Hariadi menyerahkan dokumen yang berisi kasus-kasus yang tidak ditangani oleh KPK. Padahal kasus tersebut sudah lama.
 

#KPK   #Sepak   #Terjang