Boni Hargens : Pasca Serangan Terhadap Wiranto Harus Ada Reevaluasi Protokol Pengamanan VIP

Safari
Boni Hargens : Pasca Serangan Terhadap Wiranto Harus Ada Reevaluasi Protokol Pengamanan VIP
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens

Jakarta, HanTer - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengaku prihatin dan marah dengan kejadian yang menimpa Menkopolkam Wiranto. Penusukan Pak Wiranto oleh anggota JAD, sempalan ISIS di Indonesia, bukan perkara sederhana. Boni pun meminta protokol pengamanan pejabat negara seperti yang menimpa Wiranto harus menjadi bahan untuk reevaluasi  protokol pengamanan VIP, termasuk presiden dan wakil presiden. 

"Di TNI, POLRI, dan BIN kan sudah ada aturan hukum yang baku untuk protap macam itu. Mengingat potensi ancaman yang terus dinamis, maka protap juga harus dinamis, terus dikembangkan  dan disesuaikan dengan perubahan konteks ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG)," kata Boni di Jakarta, Sabtu (12/10/2019).

Menurut Boni, dengan kejadian yajg dialami Wiranto maka ke depan tidak boleh lagi menganggap remeh gerakan radikal dan maneuver kelompok teroris yang makin berkembang dengan pola gerakan atau modus operandi yang unik dan makin sulit dibaca. Kalau sulit dibaca polanya, maka tentunya akan sulit pula diantisipasi. 

"Kenapa modusnya makin unik? Saya melihat adanya korelasi antara gerakan politik dari kelompok yang ingin meraih kekuasaan dengan cara tidak demokratis dan pertumbuhan terorisme yang semakin sukar dibaca," jelasnya. 

Boni menuturkan, dari dulu, terorisme itu paham eksklusif yang dianut oleh segelintir orang yang memisahkan diri dari sistem demokrasi dan melakukan serangan kejam dari persembunyian (safe havens). Setelah politik identitas menjadi arus utama yang mewarnai gerakan demokrasi pada dekade kedua abad ke-21.

"Saya melihat ada perluasan paham radikal dari kelompok yang dulunya menjauh dengan demokrasi kini menyatu dengan mereka yang ada di dalam sistem demokrasi yaitu mereka yang berafiliasi dengan partai politik atau ormas tertentu. Mereka memanfaatkan demokrasi sebagai medan perang untuk meraih tujuan mereka yagn bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kemanusiaan universal," paparnya.

Boni menilai, kelompok radikal menyatu dengan orang-orang partai dan masuk ke dalam institusi negara, paham radikalisme itu menguat. Sebagai implikasinya, kelompok teroris yang berada di persembunyian melihat itu sebagai dukungan tidak langsung terhadap militansi mereka untuk melawan negara. Dengan kata lain, saya mau bilang bahwa kelompok radikal menyiram bensin, kelompok teroris yang menyalakan api. Ini kolaborasi yang unik dan akan terus menjadi ancaman paling berbahaya bagi keamanan negara ke depan. 

"Sebagai analis politik, saya lebih peduli mengkritisi peran partai politik dalam melawan terorisme ketimbang melihat tragedi yang menimpa Pak Wiranto ini dari aspek keamanan murni," jelasnya.

Partai-partai yang masih mengandalkan simbol agama sebagai alat mobilisasi politik, sambung Boni,  mesti didorong untuk memiliki komitmen yang lebih besar dalam melawan terorisme. Selama ini hanya beberapa partai yang konsisten dan tegas melawan terorisme seperti PDIP, PKB, termasuk Golkar. Partai lain harus lebih serius. Bagaimana caranya? Mulai dari rekrutmen calon kepala daerah atau calon wakil rakyat, harus ada screening ideologi supaya yang terpapar radikalisme tidak ikut masuk menguasai ruang kekuasaan. 

"Pada jaman SBY kita kritisi fakta bahwa banyak kader radikal yang dibiarkan masuk Pemda, DPRD, BUMN, birokrasi, dan lembaga negara lainnya. Apa yang terjadi sekarang adalah konsekuensi dari keteledoran di masa lalu," tegasnya.

Boni menegaskan, pihaknya tidak bermaksud mencari siapa salah, karena sekarang masalahnya sudah terlanjur besar dan serius. Oleh karena itu semua fokus pada solusi. Apalagi BIN, POLRI, dan TNI telah bekerja keras dan selalu konsisten menjaga ideology Pancasila dan NKRI. Bahkan sudah ada pemetaan yagn komprehensif soal kelompok radikal dan kelompok teroris oleh BIN maupun POLRI. 

"Yang menjadi perhatian saat ini dan ke depan adalah bagaimana mekanisme diseminasi informasi dan koordinasi antaragensi itu bisa terus berjalan optimal sehingga tidak ada ruang bagi pelaku terror untuk mendelegitimasi negara atau membunuh masyarakat melalui serangan-serangan kejut. Tetapi sekali lagi, institusi intelijen dan keamanan jangan pernah dibiarkan bekerja sendirian apalagi disalahkan secara tidak adil. Karena partai politik juga perlu lebih partifipatif dan kita tuntut  komitmen mereka untuk bersama-sama melawan radikalisme dan terorisme," pungkasnya.