Pengamat Intelijen: Sanksi Anggota TNI Terkait Nyinyiran Istri Soal Wiranto untuk Menjaga Kewibawaan

Anugrah
Pengamat Intelijen: Sanksi Anggota TNI Terkait Nyinyiran Istri Soal Wiranto untuk Menjaga Kewibawaan
Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies (CISS) Ngasiman Djoyonegoro

Jakarta, HanTer - TNI menjatuhkan tindakan tegas  terhadap Komandan Kodim Kendari Kolonel HS, Sersan Dua berinisial Z, dan pencopotan Peltu YNS dari jabatannya sebagai anggota Satpomau Lanud Muljono Surabaya. Sanksi ini merupakan bentuk komitmen institusi TNI untuk menegakkan citra sebagai lembaga yang tetap profesional.

Ketiga Anggota TNI tersebut diberi sanksi tegas lantaran kicauan istri-istri mereka bernuansa fitnah di media sosial. Peristiwa ini merupakan bentuk tindakan indisipliner dan kurang beretika. Terlebih para istri tersebut juga merupakan bagian dari keluarga besar TNI.

Pengamat intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro mengatakan, sanksi ini sebagai komitmen Panglima TNI untuk menegakkan disiplin di tubuh institusi dengan menggunakan mekanisme yang berlaku patut kita apresiasi. 

''Ini merupakan komitmen kelembagaan yang dikomando langsung oleh Panglima TNI,'' ujar Simon sapaan akrab Ngasiman Djoyonegoro, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (12/10).

Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies (CISS) menambahkan, penertiban dan pendisiplinan anggota TNI adalah aspek penting untuk membersihkan institusi dari unsur-unsur yang membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Terlebih postingan di medsos tersebut berkaitan dengan kasus penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto Bertendensi ke arah radikalisme. 

''Kementerian Pertahanan sendiri melansir dalam TNI telah teridentifikasi 3% anggota mereka yang terpengaruh radikalisme. Jumlah ini tentu tidak signifikan, tetapi berbahaya jika tidak ditindak dan diantisipasi,'' ujarnya.

Kejadian ini, lanjutnya, memberikan peringatan kepada TNI untuk selalu mengevaluasi pola pembinaan. Baik TNI AD, TNI AU maupun TNI AL ketiganya haruslah meninjau kembali mekanisme assessment sebelum penunjukan Perwira Menengah dengan pangkat strategis. Terlebih untuk organ yang memiliki tugas berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti Dandim. 

Simon menjelaskan, peluang masuknya unsur radikalisme biasanya bersamaan dengan rekrutmen pengisian jabatan yang kosong. Jangan sampai kelompok yang jumlahnya 3% itu menduduki posisi-posisi strategis di TNI. Jadi, petinggi TNI AD terutama harus memperhatikan hal ini karena matra darat yang paling banyak mengendalikan struktur TNI hingga tingkat daerah, kecamatan dan desa.

''Komitmen Panglima TNI dalam hal ini jelas. Membersihkan tubuh TNI dari unsur radikalisme. TNI haruslah tetap menjaga profesionalisme dalam koridor hukum yang berlaku,'' tukasnya.

Disamping itu, membangun kepercayaan masyarakat kepada TNI tidak bisa dilakukan tanpa menunjukkan wajah TNI yang profesional dan netral menjaga kualitas kerja dan kemampuan bersinergi dengan masyarakat.