Anton: Sanksi Nunggak Iuran Aneh, Ramai-ramai Tolak Kenaikan Iuran BPJS

Safari
Anton: Sanksi Nunggak Iuran Aneh, Ramai-ramai Tolak Kenaikan Iuran BPJS

Jakarta, HanTer - Berbagai kalangan mengecam aturan penunggak iuran BPJS Kesehatan tidak bisa mengakses pelayanan public, seperti tidak bisa mengurus SIM, passport, kredit bank, sertifikat tanah dan lainnya. Aturan ini tertuang dalam Inpres yang bertujuan untuk meningkatkan kolektibilitas iuran BPJS Kesehatan.

Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anton Tabah Digdoyo
Adanya sanksi bagi penunggak iuran BPJS merupakan sebuah kesewenang-wenangan pemerintah terhadap rakyatnya dan menunjukkan pemerintah tengah kalangkabut tidak mampu menyelesaikan masalah.

“Kalau sanksi-sanksi yang disebutkan tadi benar, sangat aneh pemerintahan era Jokowi ini. Tidak patuh UU, nabrak hukum,” ucap Anton, saat dihubungi melalui telepon, Kamis (10/10/19).

Dalam pandangan Anton, pemerintah tidak perlu sampai mengeluarkan ancaman. Cukup dengan tidak memberikan layanan kesehatan saja kepada mereka yang tidak membayar iuran BPJS.

"Beres kan. Adil. Tidak gaduh. Era ini ko sukanya gaduh. Mestinya, yang nggak mau bayar BPJS ya diputus saja pelayanan BPJS-nya. Jika mereka berobat ke rumah sakit tak usah dilayani BPJS dan harus bayar biasa. Mudah kan?” tegasnya.

Terkait rencana kenaikan iuran BPJS, Anton mempertanyakan keseriusan pemerintahan era Joko Widodo (Jokowi) dalam mensejahterakan rakyat.

Tega Banget

Sementara itu, ekonom senior DR Rizal Ramli (RR) mengatakan, sanksi tidak boleh mengakses pelayanan public seperti membuat SIM sangat kejam. “Sanksi tidak boleh urus SIM dan passport kejam banget. SIM kan digunakan rakyat untuk cari makan seperti ngojek. Tentu membebani dan membuat rakyat kecil susah,” papar Rizal saat tampil di TVOne, Rabu (9/10/2019) malam.

DR Rizal Ramli menyatakan masalah yang membelit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bukan perkara yang tidak bisa disembuhkan.

Menurut RR, pemerintah, harus tetap mensubsidi biaya yang dikeluarkan masyarakat. Kemudian komponen pembiayaan yang dikeluarkan oleh perusahaan perlu dinaikkan.

"Kita benahi BPJS supaya kekuatan finansialnya lebih kuat, lebih baik dari segi penerimaan iuran, tapi tetap ada prinsip cross subsidy yang mampu dan yang tidak mampu," lanjutnya.

Rencana kenaikan ini dilakukan secara serentak pada tahun 2020 pada golongan kelas I, II dan kelas III.

Tolak Kenaikan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Adang Sudrajat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, bila BPJS dinaikkan, dampak yang dirasakan masyarakat yang tergolong memiliki ekonomi lemah akan sangat terasa bebannya.

“Saya melihat, bahwa Pemerintah saat ini sedang tambal sulam kebijakan, untuk menutupi defisit BPJS, yang cenderung memberatkan dan membebani rakyat,” ujar Adang di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta,Kamis (10/10/2019).

Adapun iuran kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000, kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 serta kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000.  Jika para peserta yang tak bayar pun mulai mendapat ancaman. Masyarakat yang menunggak iuran BPJS tak bisa lagi memperpanjang SIM, STNK, membuat SKCK, Paspor, sertifikat tanah, hingga bertransaksi di bank.