Pengamat: Bisa Terkait Politik, Penusukan Wiranto Untuk Menggagalkan Pelantikan Jokowi

Sammy/Danial
Pengamat: Bisa Terkait Politik, Penusukan Wiranto Untuk Menggagalkan Pelantikan Jokowi

Jakarta, HanTer - Insiden penusukan oleh seorang pria terhadap Menkopolhukam Wiranto di Alun-alun Menes, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, kerap menjadi sorotan publik. Peristiwa ini dinilai bermuatan politis untuk menggagalkan pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Dr Lili Romli, mengatakan kemungkinan ada muatan politik terkait penusukan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Sebab, korban yang diserang adalah pejabat politik.

"Jika pelaku penusukan sehat secara psikologis berarti penusukan ini ada kaitannya dengan politik karena yang diserang adalah pejabat publik, seorang menko polhukam berarti bisa jadi terkait dengan kebijakan-kebijakan ataupun ucapan-ucapan dari Pak Wiranto sebagai menko polhukam," kata Lili di Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Lili menuturkan, penusukan itu memang perlu ditelisik lebih jauh terkait latar belakang dan kesehatan psikologis pelaku penyerangan. "Kalau memang tidak sehat secara psikologis bisa saja orang itu dipahami menyasar siapa saja begitu kan," tutur Lili.

Lili mengatakan, perlu ditelusuri apakah penyerangan Wiranto tersebut terkait dengan kekisruhan isu politik yang lain. Sebab pada Oktober 2019, akan ada pelantikan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia dan disusul pemilihan anggota kabinet.

"Karena yang diserang menko polhukam, kuat kemungkinannya ada kaitannya dengan politik, apalagi sebentar lagi ada pelantikan presiden," tuturnya, seperti dilansir Antara.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto ditusuk orang tidak di kenal saat turun dari kendaraan di alun-alun Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis. Selain menyebabkan Wiranto terluka, kejadian melukai ajudan dan polisi yang sedang mengawalnya.

Pro-Kontra

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan menyebut kasus penusukan Menko Polhukam Wiranto berkaitan dengan agenda pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang.

Pria yang akrab disapa BG itu mengklaim telah mengendus rencana kelompok teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) jelang pelantikan Jokowi-Ma'ruf.

"Kami sudah mendeteksi menjelang pelantikan memang ada rencana-rencana seperti itu dari JAD, sehingga harus kita tingkatkan kewaspadaan kita," kata BG di RSPAD, Jakarta, Kamis (10/10).

Meski BIN telah mendeteksi, namun kata BG, aparat kesulitan melacak kepastian rencana aksi. Sebab JAD bergerak dalam bentuk sel-sel kecil.

Meski begitu, ia berkata aparat keamanan sudah membaca pergerakan penusuk Wiranto dan jaringannya. BG berujar ada kaitan penusukan Wiranto dengan sel teroris di Bekasi beberapa waktu lalu.

"Dalam waktu bersamaan, satgas gabungan Densus sedang mengembangkan untuk mengambil (menangkap terduga teroris) yang lain," ucapnya.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad juga menduga penyerangan terhadap Wiranto masih terkait dengan pelantikan presiden dan wakil presiden mendatang.

"Kita mesti ekstra hati-hati, mungkin ini juga ada kaitan dengan pelantikan presiden," ujar Fadel di Kediaman Megawati, Jakarta.

Menurutnya, dugaan itu tidak bisa dihindarkan mengingat pelantikan akan dilaksanakan beberapa hari lagi. "Kita tidak bisa hindari akan terjadi suatu yang berhubungan dengan itu," ujarnya.
Tidak Mengganggu

Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing, menyakini peristiwa penyerangan terhadap Wiranto tidak akan mengganggu proses pelantikan presiden dan wakil presiden .

"Saya kira pelantikan Bapak Joko Widodo akan terus berjalan tidak akan terganggu karena peristiwa ini," kata dia saat di Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Menurutnya, insiden penyerangan terhadap mantan ajudan Presiden Soeharto tersebut tidak akan berpengaruh besar terhadap agenda-agenda politik nasional ke depannya.

Ia meyakini, bangsa Indonesia jauh lebih besar dan kuat serta tidak akan kalah dengan peristiwa-peristiwa seperti penyerangan Wiranto yang menggunakan benda tajam.

Meskipun begitu, pemerintah terutama aparat keamanan diminta untuk tetap selalu siaga demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat.

"Tetapi tidak boleh juga dianggap remeh, harus menjadi bahan bagi kita bersama untuk melakukan investigasi kepada pelaku," katanya.

Lebih jauh, Emrus melihat investigasi kepada pelaku penyerangan Wiranto merupakan momen untuk menggali secara detail terkait motifnya. Hal itu akan berguna bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi ke depannya.

Setelah itu, pihak-pihak terkait harus segera mencarikan pokok persoalan serta menyelesaikannya dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.

Mabes Polri

Mabes Polri menolak disebut kecolongan terkait insiden penusukan yang menimpa Menkopolhukam Wiranto. "Tidak ada istilah kecolongan soal pengamanan pejabat publik," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2019).

Dedi menjelaskan barikade pengamanan berlapis sudah sesuai prosedur pengamanan pejabat publik. Namun, dia mengatakan interaksi dengan masyarakat merupakan hal yang biasa jika ada warga yang hendak bersalaman.

Dedi mengungkapkan, Polri menduga pelaku diduga Menurutnya, perilaku anggota kelompok radikal itu memang menargetkan pejabat publik untuk diserang.

"Kalau terpapar paham radikal ISIS, itu pasti akan menyerang pejabat publik, yang kemudian aparat kepolisian yang dianggap sebagai thogut karena polisi yang setiap saat melakukan penegakan hukum terhadap kelompok tersebut," pungkas Dedi.